Menghapus Pemilu di Tingkat Kabupaten/Kota, Mungkinkah?

ADVERTISEMENT

Kolom

Menghapus Pemilu di Tingkat Kabupaten/Kota, Mungkinkah?

Arief Ikhsanudin - detikNews
Senin, 28 Nov 2022 14:25 WIB
Ilustrasi Pilkada Bekasi (Dok. Detikcom)
Foto ilustrasi: dok. detikcom
Jakarta -
Pembahasan soal sistem pemilu yang ideal di Indonesia masih terus bergulir. Menurut saya, ada opsi sistem pemilu yang bisa jadi referensi, yaitu pemilu di Jakarta. Daerah di mana pemilu hanya dijalankan di tingkat provinsi.

Jakarta memang khusus, sistem pemilunya berbeda dengan daerah lainnya. Pilkada hanya memilih gubernur dan anggota DPRD tingkat provinsi. Wali kota atau bupati di Jakarta ditunjuk langsung oleh gubernur. Mereka adalah pegawai negeri sipil (PNS) Eselon 2. Sementara itu, tak ada fungsi legislatif di tingkat kota. Fungsi pengawasan eksekutif dijalankan semuanya oleh DPRD Provinsi.

Sepertinya sistem itu pun bisa diterapkan di daerah lain. Tak ada perbedaan fungsi eksekutif di kota yang melakukan pilkada dengan kota yang tidak melakukan pilkada. Wali kota di Jakarta sering kunjungan, gimik-gimik, mengecek masalah, atau hal-hal lain juga dijalankan wali kota hasil pilkada. Tapi memang, di Jakarta, wali kota atau bupati tak bisa mengeluarkan perda, perwalkot, atau perbub. Semuanya berada di tingkat provinsi.

Saya pernah tinggal di daerah yang melangsungkan pilkada tingkat kabupaten, dan juga di Jakarta. Tak ada bedanya peran dari eksekutif. Jika dicermati, antarkabupaten yang berdekatan secara aturan umum semuanya hampir sama. Jadi, jika aturan itu hanya dikeluarkan oleh gubernur, tidak ada yang salah.

Pengelolaan APBD ada di tingkat provinsi. Tapi, tiap kota mengajukan anggarannya sendiri-sendiri yang akan dibiayai oleh ABPD Provinsi. Jadi, jika akhirnya diubah, perubahan tidak terlalu drastis atau revolusioner. Peran eksekutif tetap ada di tingkat daerah dan kota.

Apa jadinya jika peran legislatif di tingkat kota menghilang? Saya pikir masyarakat juga tak masalah. Fungsi legislatif dan kontrol bisa dilakukan di tingkat provinsi. Legislator dari dapil kota atau kabupaten bisa intens menyerap aspirasi dari dapilnya. Lalu meminta eksekutif untuk menyelesaikan masalah.
Lebih Murah

Soal biaya atau ongkos politik pun jauh lebih murah. Banyak yang bilang, korupsi itu terjadi karena ongkos politik yang mahal. Sehingga, kepala daerah hasil pemilu berkeinginan untuk "balik modal".

Anggaran untuk pemilu akan berkurang drastis. Biasanya, rakyat memilih DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, Wali Kota/Bupati, Gubernur, Presiden. Jika di tingkat Kota/Kabupaten dihilangkan, rakyat hanya memilih DPRD Provinsi, DPR, Gubernur, dan Presiden.

Hilang juga dana kampanye untuk wilayah tingkat kabupaten dan provinsi. Wali Kota terpilih bukan orang yang mengeluarkan uang atau modal agar dia bisa jadi pejabat. Dia tidak mengeluarkan uang untuk logistik kampanye, tim kampanye, "mahar" ke parpol jika ada, bahkan serangan fajar.

Mereka adalah PNS yang telah bekerja di pemerintahan sejak lama. Yang tidak harus mengeluarkan uang untuk jabatan tersebut. Para wali kota ini memang kerja dan telah lama sebagai pelayan publik, jika mengacu pada idealnya fungsi PNS.

Saat ini, kita tak bisa mencopot wali kota karena itu adalah jabatan politik. Akan ada kegaduhan saat wali kota dicopot, baik itu oleh partai pengusung, maupun rakyat yang mendukung. Beda jika PNS yang menjadi wali kota, mereka hanya "ngedumel" jika jabatan mereka dicopot. Mereka tak akan mempermasalahkan, karena di instansi pemerintahan pun sudah biasa ada rotasi atau mutasi. Sehingga pengawasan pejabat akan lebih mudah oleh gubernur.
Terlalu Rumit

Jakarta hanya memiliki enam wilayah administrasi, lima kota, dan satu kabupaten. Sehingga, gubernur memiliki kemampuan untuk mengontrol wilayahnya tersebut. Tapi jika hal yang sama dilakukan di Jawa Tengah misalnya, dengan 35 kabupaten dan kota, maka itu tidak lagi mudah. Akan sangat pusing Gubernur Jawa Tengah mengurus langsung 35 kabupaten/kota. Terlalu rumit, dan masalahnya pun terlalu kompleks.

Dalam masyarakat kita sebenarnya sudah terbentuk sistem karesidenan. Misal Karesidenan Banyumas, Karesidenan Kedu, dan lainnya. Jika hanya mengurus kabupaten/kota residenan, maka seperti mengurus Jakarta dengan lima atau enam kabupaten/kota. Tapi, saya yakin memang akan sulit untuk mengubah sistem pemilu seperti itu --yang sudah berjalan sejak lama. Penolakan khususnya akan muncul dari partai politik. Ibaratnya kalau dulu ada tiga kue yang jadi rebutan, kini hanya dua kue yang jadi rebutan.

Arief Ikhsanudin wartawan detikcom


(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT