ADVERTISEMENT

Kolom

Kapasitas Penyelenggara(an) Pemilu 2024

Masykurudin Hafidz - detikNews
Kamis, 07 Jul 2022 10:21 WIB
Kapasitas Penyelenggara(an) Pemilu 2024
Masykurudin Hafidz (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Kita sudah memasuki tahapan Pemilu Serentak 2024. Pelaksanaan demokrasi dengan melibatkan hampir seluruh warga negara dewasa selama dua tahun mendatang. Dibutuhkan kepanitiaan pemilihan dari pimpinan hingga jajaran paling bawah untuk menyatu. Cepat mencari jalan keluar ketika menemui jalan buntu.

Panitia yang melaksanakan Pemilu tidak datang dari langit. Pihak yang paling bertanggung jawab ini hadir dengan sadar dan mendaftar melalui proses rekrutmen yang terbuka. Siapa saja yang memenuhi syarat bisa mengikutinya.

Bawaslu telah membentuk tim seleksi untuk merekrut pengawas provinsi hampir di seluruh daerah. Pertengahan tahun depan akan melakukan rekrutmen Bawaslu tingkat kabupaten/kota serentak seluruh Indonesia. Sementara KPU akan merekrut KPU provinsi dan kabupaten/kota tahun depan hingga 2024 secara bergelombang.

Itu baru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Masih ada rekrutmen di tingkat kecamatan, kelurahan/desa hingga petugas tingkat pemungutan suara. Hasil rekrutmen penyelenggara pemilu dari seluruh provinsi hingga lokasi pemungutan inilah yang menggambarkan "keadaan" penyelenggara sekaligus nasib penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024. Sangat menentukan kualitas Pemilu dan Pilkada serentak di tahun yang sama dalam sejarah pertama Indonesia.

Soliditas Jajaran

Baik buruknya penyelenggara menentukan tinggi rendahnya kualitas penyelenggaraan. Pelaksanaan tahapan tidak dapat dilakukan sendirian karena kebersamaan sejak awal wajib diutamakan. Karena pemilu adalah pekerjaan kolosal.

Ibarat sebuah bangunan, satu sama lain antar penyelenggara dari atas sampai bawah wajib saling menguatkan. Genteng posisinya di atas untuk melindungi segenap penghuni rumah tetapi dapat nangkring karena disokong oleh tiang dan rangka atap yang kuat. Pondasi letaknya di bawah untuk mendirikan tembok dalam arti menyediakan dasar hukum pelaksanaan dan pengawasan Pemilu yang menjadi tanggung jawab pimpinan untuk menegakkan tiang-tiang aturan.

Jika ada atap yang bocor, pintu yang rusak, atau saluran air yang mati maka bangunan memang tetap berdiri, tetapi fungsinya kurang optimal. Kesempurnaan manfaat bergantung kepada seberapa cepat pemimpin memperbaiki. Tidak boleh terlambat apalagi dibiarkan, karena akan menggerogoti elemen bangunan lainnya. Dalam keluarga penyelenggara Pemilu dimana penanggung jawab akhir ada di KPU dan Bawaslu maka mewujudkan satu kesatuan fungsi terbukti dengan penyelenggaraan yang integral.

Tiga Jalan

Dalam membangun satu kesatuan fungsi integratif penyelenggara pemilu sehingga terwujud kapasitas yang mumpuni untuk menciptakan pemilu yang demokratis, setidaknya terdapat tiga jalan yang perlu dilalui. Tiga jalan ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menyelenggarakan pemilu, keberanian menghadapi tantangan dan problematika yang dihadapi serta kolaborasi dengan pihak manapun sepanjang meningkatkan integritas kepemiluan.

Jalan pertama adalah keterampilan dalam menjalankan tahapan pemilu yang diawali dengan pengetahuan yang standar. Setiap penyelenggara pemilu wajib hafal di luar kepala utamanya substansi Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan, segera memahami peraturan baik dari KPU maupun dari Bawaslu serta surat edaran yang dapat dikeluarkan kapan saja.

Pengetahuan ini sangat penting karena menjadi dasar pelaksanaan tahapan sekaligus modal pemberian informasi ke peserta pemilu dan pihak lainnya. Kesempurnaan pengetahuan tentang standar tata laksana ini untuk menghindari perbedaan pemahaman antar daerah. Karena jika ada perbedaan pemahaman, potensi akan adanya temuan pelanggaran sekaligus sengketa Pemilu akan bermunculan.

Selain pengetahuan yang memadai, penyelenggara pemilu perlu memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni. Setiap kebijakan disampaikan ke pihak luar dengan cara yang tidak mentah tetapi adaptif. Yaitu memperhatikan kemampuan komunikan serta metode penyampaian yang sesuai dengan konteks masyarakat pemilih. Karakter lokal menjadi cara bersama untuk mewujudkan sosialisasi di tengah pemilih yang plural.

Apabila muncul kejadian baru yang belum ada ketentuan pelaksanaan atau kasus baru yang perlu kebijakan pengawasan, maka KPU dan Bawaslu secara cepat merespons dan memberikan kebijakan penyelenggaraan melalui surat edaran agar sentralisasi kebijakan bisa segera diterapkan. Kecepatan dan sentralisasi ini penting karena untuk menyelesaikan dengan cepat kasus yang terjadi sekaligus mengantisipasi potensi pengulangan beda lokasi.

Jalan yang kedua adalah keberanian. Setiap penyelenggara pemilu, baik secara individu maupun kelembagaan memiliki keberanian sebagai wujud dari pelaksanaan asas mandiri, jujur, adil dan berkepastian hukum. Keberanian untuk menghadapi situasi yang sangat sulit sekalipun. Keberanian menindak dan menegakkan hukum kepada siapapun tanpa pandang bulu. Keberanian untuk berhadapan dengan segala macam pihak dengan beragam latar belakang. Keberanian untuk menjangkau wilayah ataupun daerah yang berat dan terpencil. Sekaligus berkata tidak untuk tawaran negatif yang mempengaruhi integritas proses dan hasil pemilu.

Jalan terakhir adalah kolaborasi. Yaitu penyelenggara pemilu memiliki kemampuan membangun kerja bersama secara setara dengan siapa saja demi menciptakan pemilu yang luber dan jurdil. Kolaborasi mengandung arti setiap pihak adalah kreator yang memiliki gagasan kuat untuk berbarengan menciptakan karya kepemiluan. Karya tersebut kemudian disajikan dalam banyak sarana terutama jalur digital.

Produk-produk kreatif ini juga merupakan hasil dari reproduksi data-data kepemiluan yang dibuka seluas-luasnya. Keterbukaan adalah kunci dari partisipasi dan kolaborasi. Kemampuan kerjasama dengan banyak media baik elektronik maupun cetak, bergabung dengan pesohor media sosial dan tokoh masyarakat adalah cara paling tepat untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan partisipatif yang kuat. Kemampuan penyelenggara pemilu yang adaptif dapat mengembangkan kolaborasi di tengah perkembangan zaman dengan segala tuntutannya.

Itulah tiga jalan kapasitas penyelenggara yang menjadi modal dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berintegritas. Menjadi perhatian bagi KPU, Bawaslu, dan kita semua dalam membentuk dan menyiapkan sumber daya yang berilmu, berpengetahuan, berani, dan siap berkolaborasi.

Masykurudin Hafidz CEO CM Management, pemerhati pemilu dan demokrasi

(mmu/mmu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT