Kolom

Mafia Tanah, Siapa Salah?

Ibnu Syamsu - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 14:30 WIB
Nirina Zubir jumpa pers soal mafia tanah.
Salah satu kasus terbaru mafia tanah menimpa keluarga artis Nirina Zubir (Foto: Palevi/detikcom)
Jakarta -

Seperti menarik benang yang belum jelas pangkalnya, mungkin itu yang dapat memberikan gambaran, kondisi konflik, sengketa dan perkara pertanahan di Indonesia yang setiap tahun tidak selesai bahkan cenderung meningkat. Salah satu permasalahan pertanahan yang tidak segera selesai adalah mafia tanah. Sampai dengan 2020, Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menangani kurang lebih 248 kasus mafia pertanahan.

Sepertinya, tidak kurang-kurang upaya pemerintah dalam pemberantasan mafia tanah. Mulai zaman pemerintahan SBY misalkan, pemerintah pada saat itu membuat Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum, salah satu tugasnya untuk memberantas mafia tanah. Lalu pada zaman Presiden Joko Widodo, dibentuklah Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria, yang ternyata tidak efektif juga dalam memberantas mafia tanah. Yang terakhir, Pada 2021 ini, BPN membuat Satgas Anti Mafia Tanah, yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, kepolisian, dan kejaksaan melakukan pemberantasan praktik jahat ini.

Yang menjadi pertanyaan, telah lama pemerintah melakukan upaya melawan mafia tanah, tetapi mengapa tidak dapat berjalan dengan efektif dan belum terpecahkan sampai saat ini? Mengapa praktik mafia tanah ini terus terjadi?

Evaluasi Internal

Beberapa hari ini gencar aparat penegak hukum menangkap para mafia tanah dengan pendekatan pemidanaan. Kasus tanah Mantan Jubir SBY, yang terakhir kasus mafia tanah artis Nirina Zubir. Tidak dapat dipungkiri bahwa strategis pemberantasan kejahatan dengan pendekatan pemberian pidana bagi pelaku kejahatan (pendekatan represif) merupakan pilihan yang diambil oleh banyak negara, walaupun perlu disadari bahwa pendekatan pemberantasan kejahatan tidak dapat dilakukan dengan cara tunggal dan parsial, tetapi harus dilakukan dengan pendekatan integratif, memadukan pendekatan represif dengan pendekatan preventif.

Rasa-rasanya, pemerintah saat yang yang memandang menyelesaikan korupsi dengan pendekatan pencegahan. Hal yang sama sepertinya juga harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan mafia tanah ini. Pemerintah harus mencari hulu atau akar masalah dari praktik mafia tanah ini. Salah satu yang harus segera dilakukan adalah melakukan evaluasi besar-besaran di internal BPN itu sendiri.

Mengapa evaluasi internal itu penting? Data Inspektorat BPN menyebutkan bahwa terdapat kurang lebih 125 pegawai BPN terlibat mafia pertanahan. Dengan rincian 32 pegawai BPN telah dikenakan hukuman berat, 53 pegawai dengan hukuman disiplin dan 40 pegawai dengan hukuman ringan. Apa yang melatarbelakangi para pegawai BPN tersebut terlibat dalam praktik mafia tanah? tentu ini harus segera ditemukan akar masalahnya.

Sudah saatnya BPN melakukan pembenahan. Penilaian publik bahwa BPN tertutup itu masih kuat. Data koalisi masyarakat sipil tahun 2018, BPN merupakan lembaga yang paling tertutup karena tidak memberikan akses dokumen HGU kepada publik; inilah kemudian yang mengakibatkan awal buruknya tata kelola kebijakan dan tata kelola kehutanan di Indonesia. Padahal di dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Papua memerintahkan kepada BPN untuk membuka HGU Perusahaan Sawit, putusan yang sama di Mahkamah Agung yang memerintahkan BPN untuk membuka HGU Kelapa Sawit.

Pentingnya Anti-KKN

Tumbuh subur mafia tanah tidak terlepas dari ketertutupan lembaga BPN, minimnya pengawasan publik, dan lemahnya penegakan hukum. Apalagi situasi ekonomi saat ini yang meletakkan tanah sebagai aset, sehingga tanah menjadi alat investasi. Inilah yang kemudian yang menghasilkan praktik mafia tanah, yakni usaha yang sistematis antara pelaku di lapangan dengan pejabat BPN untuk melakukan pensertifikatan, memaksa ada tumpang tindih atas hak tanah, mensertifikatkan tanah orang lain tanpa izin.

Selain itu, terdapat indikasi permainan kelompok besar, pengusaha besar yang sedang membutuhkan ruang atau lahan, yang kemudian mereka bermufakat melakukan perubahan tata ruang, misalkan dengan mengubah kawasan hijau atau konservasi menjadi lahan bisnis. Tentu praktik semua ini ada hitung-hitungan keuntungan antara swasta dengan pegawai BPN yang ujungnya adalah praktik korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam pertimbangannya mengatur bahwa praktik korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar penyelenggara negara, melainkan juga antar penyelenggara negara dengan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Oleh karena itu penyelenggara negara harus bersih dengan menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Artinya, komitmen menjalankan nilai antikorupsi merupakan hal paling fundamental untuk dimiliki oleh setiap penyelenggara negara. Penyelenggara negara yang memiliki tugas untuk memberikan layanan publik dan mewujudkan cita-cita negara haruslah bebas dari kepentingan pribadi, orang lain, maupun kelompok.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada dasarnya korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara tiga faktor utama, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan. Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia; kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada; dan kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia.

Meskipun, muncul niat dan terbuka kesempatan, tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut tidak ada dan tidak bertemu. Sehingga dalam konteks mafia tanah ini, antikorupsi, kolusi, dan nepotisme harus menjadi budaya organisasi BPN.

Ibnu Syamsu advokat di Themis Indonesia

(mmu/mmu)