Kolom

Esensi Supreme Audit Institution dan Kekeliruan Pemahaman

Firmansyah - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 13:01 WIB
Kepala Seksi Litbang Organisasi Direktorat Penelitian dan Pengembangan BPK RI Firmansyah
Foto: Dok. Istimewe
Jakarta -

Tulisan ini menanggapi kolom Ahmad Purwo Edi Atmaja, SH., MH berjudul: BPK, BLU, dan Kekeliruan

Esensi Supreme Audit Institution (BPK) dalam Sebuah Negara dan Komunitas Internasional

Supreme Audit Institution (SAI) merupakan bagian penting dari suatu ekosistem penyelenggaraan negara dalam pencapaian tujuan bernegara. SAI sebagai organisasi yang independen, bebas, dan mandiri menjalankan peran check and balance untuk memastikan bahwa seluruh keuangan negara yang diperoleh dari rakyat dikelola dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dan pencapaian tujuan bernegara (Agency Theory dan Stewardship Theory). Hal ini juga telah ditegaskan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024 sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat konstitusi dan pencapaian tujuan bernegara yang dituangkan dalam rencana pembangunan nasional.

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara tersebut, Indonesia telah berkiprah dan melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional. Termasuk Presidensi Pemerintah Indonesia dalam G-20, di mana BPK juga secara aktif menggagas yang disebut dengan SAI-20. Sebagai anggota organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Negara Indonesia ikut berperan aktif dan senantiasa memenuhi kewajiban keuangan untuk kegiatan operasional PBB melalui kontribusi keanggotaan. Ekosistem akuntabilitas nasional selanjutnya berkembang luas menjadi ekosistem akuntabilitas global yang memerlukan peran SAI di tingkat internasional. Pemeriksaan atas organisasi PBB tersebut dilakukan oleh SAI yang menjadi anggota INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions).

BPK mengambil peran pemeriksaan internasional selaras dengan tujuan negara, arah kebijakan luar negeri dalam RPJMN 2020 - 2024, serta kemanfaatannya bagi kepentingan nasional maupun BPK. Peran tersebut juga sejalan dengan INTOSAI Principle 12 tentang Value and Benefits of SAI antara lain yaitu demonstrating on going relevance to citizens, parliament, and other stakeholders.

Dalam dinamika global yang membutuhkan relasi, komunikasi, diplomasi, dan proses transformasi yang sangat cepat, maka hubungan BPK di tingkat internasional baik menjadi anggota INTOSAI, ASOSAI (Asian Organisation of Supreme Audit Institutions), ASEANSAI (Asean Supreme Audit Institutions), melakukan kerja sama, pemeriksaan, dan pola hubungan lainnya menjadi suatu kebutuhan yang sangat diperlukan keberadaannya. Indonesia sudah menjadi anggota INTOSAI sejak tahun 1968, menjadi anggota ASOSAI sejak tahun 1979 dan pernah menjadi Ketua ASOSAI pada tahun 1988-1991 dan 1997-2000. Dengan demikian, kiprah Indonesia di dunia internasional sudah dibangun sejak lama.

Pendefinisian Pemeriksaan (Audit) dalam SAI

Penafsiran nama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila frasa keuangan hanya didefinisikan secara harfiah atau menurut hukum semata. Pada praktiknya, BPK memeriksa hal-hal yang terkait uang dan bukan uang yang di dalamnya terdapat kepentingan negara.

Audit merupakan suatu cabang keilmuan tertentu yang membutuhkan serangkaian konsep dan teori yang dikembangkan secara profesional oleh organisasi baik secara nasional maupun secara internasional. Hal inilah yang mendorong BPK berperan secara aktif dalam kancah organisasi profesi di bidang audit yang bersifat internasional, yaitu ikut serta dalam perkembangan konsepsi dan praktik yang ada sehingga dapat duduk sejajar dengan SAI negara-negara lain di INTOSAI.

Setiap SAI dalam suatu negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan capacity building, salah satunya melalui pemahaman international best practices. Untuk meningkatkan pemahaman secara cepat dalam penerapan international best practices tersebut, maka BPK secara aktif melakukan pemeriksaan di lingkup internasional. Hal ini merupakan praktik umum yang terjadi secara global.

Peran BPK di lingkup internasional secara implisit tercermin dalam Pasal 33 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang berbunyi: "Untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia".

Dengan demikian, peran BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap organisasi internasional adalah suatu kebutuhan profesi di bidang audit.

Peningkatan Profesionalitas dan Kredibilitas BPK

Ilmu pemeriksaan dalam SAI dibangun oleh sebuah profesi yang berlaku secara global dengan menggunakan standar dan praktik-praktik terbaik yang berterima secara umum. Pemeriksaan atas organisasi internasional merupakan kesempatan baik untuk meningkatkan pengalaman dan profesionalisme pemeriksa BPK dalam menerapkan standar pada berbagai jenis entitas nasional dan internasional. Pada satu sisi, pengalaman yang diperoleh dapat diinternalisasi untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pemeriksaan keuangan negara. Pada sisi lain, pengalaman tersebut memberi kesempatan dalam mengeksternalisasi kelebihan BPK kepada komunitas internasional sehingga meningkatkan kredibilitas BPK dan Indonesia.

Berdasarkan IDI Global SAI Stocktaking Report Tahun 2020 yang diterbitkan oleh INTOSAI Development Initiative (IDI), terdapat 153 atau 86% dari 178 SAI yang telah menerapkan INTOSAI Standards yang akhirnya akan menuju ke konvergensi standar internasional bagi seluruh anggota INTOSAI. Sudah barang tentu, kita tidak menghendaki BPK tinggal di rumah sementara SAI negara lain sudah mulai meningkatkan kiprahnya di kancah internasional.
Pendapatan yang sekarang sudah ada di BPK yang merupakan Cikal Bakal BLU.

BPK pada saat ini sudah mengelola layanan yang mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada BPK, layanan pemeriksaan eksternal merupakan salah satu jenis layanan yang diberikan oleh BPK dan memperoleh pendapatan. Layanan lainnya yang memperoleh PNBP yaitu dari jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara, jasa penilaian kompetensi, jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi, dan jasa pengembangan aplikasi audit.

BPK pada tahun 2016 menjadi pemeriksa International Atomic Energy Agency (IAEA) setelah memenangkan bidding mengalahkan SAI Filipina, dan SAI India. BPK memegang posisi ini selama 6 tahun sampai dengan 31 Desember 2022. Selain itu, BPK juga menjadi pemeriksa International Maritime Organisation (IMO) sejak tahun 2019, setelah memenangkan bidding dari SAI Inggris dan SAI Italia.

Agar pendapatan ini dapat dikelola lebih efektif, efisien, dan tepat waktu, maka diperlukan pengelolaan keuangan melalui mekanisme pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK BLU) di BPK sebagai wadah mempermudah proses administrasi pengelolaan keuangannya.

Tahapan Pembentukan BLU di BPK

Urgensi pembentukan BLU di BPK tidak dapat dipandang semata-mata dari sifat konvensional hukum (mazhab positivisme) yang membandingkan aturan dengan perilaku atau tindakan masyarakat/badan hukum, tetapi juga dipandang dalam rerangka yang lebih luas, bahwa hukum harus mampu menjadi bagian dari social engineering. Dalam hal ini termasuk peran BPK dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap organisasi internasional yang mendukung pencapaian tujuan bernegara.

Pembentukan BLU di BPK tersebut dibuat dengan melalui tahapan-tahapan yang prudent sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu (1) pembentukan satuan kerja yang mengelola layanan, yang diusulkan kepada Kementerian PANRB; (2) pengusulan satuan kerja untuk menerapkan PPK-BLU kepada Kementerian Keuangan dengan memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif, dan (3) penataan tugas dan fungsi satuan kerja yang telah menerapkan PPK BLU kepada Kementerian PANRB.

Dunning-Kruger Effect

Dunning dan Kruger (1999) melakukan penelitian mengenai bias kognitif yang dialami manusia. Bias kognitif terjadi karena orang-orang cenderung terlalu overconfidence terhadap kemampuan dirinya sendiri dan menganggap dirinya memiliki pengetahuan dan kompetensi yang lebih tinggi dari sebenarnya. Harapan kami, Pelaksana BPK tidak overconfidence dan memahami betul kompetensinya sehingga tidak menyajikan informasi yang keliru.

Sebenarnya bagi Pelaksana BPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), membahas kebijakan operasional di ruang publik adalah tidak etis. Terlebih saluran untuk memberikan pendapat dan saran sudah dibuka melalui satker dan pimpinan masing-masing. Namun karena topik BLU BPK ini telah disampaikan di ruang publik, maka publik juga perlu mengetahui kerangka berpikir pembentukan BLU di BPK pada saat ini.


Firmansyah, Kepala Seksi Litbang Organisasi, Direktorat Penelitian dan Pengembangan BPK RI

(akd/ega)