Kolom Kang Hasan

Pening Mengelola Upah Buruh

Hasanudin Abdurakhman - detikNews
Senin, 29 Nov 2021 10:18 WIB
kang hasan
Hasanudin Abdurakhman (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Organisasi buruh mengeluarkan ancaman untuk melakukan mogok nasional. Mereka menuntut kenaikan upah 7-10%. Sedangkan UMP yang ditetapkan pemerintah kenaikannya hanya sekitar 1%. Sejak minggu lalu sudah terjadi unjuk rasa di berbagai tempat untuk menuntut kenaikan upah itu.

Unjuk rasa menuntut kenaikan upah adalah drama yang terjadi setiap akhir tahun. Setiap tahun para buruh menuntut kenaikan upah. Dasar tuntutan mereka adalah bahwa upah yang mereka terima tak cukup untuk membiayai hidup. Karena itu pemerintah harus menaikkan upah minimum.

Standarnya adalah upah harus cukup untuk membiayai hidup. Di sisi lain, pengusaha harus menjaga satu hal. Satu hal yang nyaris tak pernah jadi bahan pertimbangan dalam tuntutan para buruh, yaitu keberlangsungan bisnis perusahaan. Sederhananya, kalau upah naik mencapai tingkat tertentu, perusahaan tak lagi bisa menuai laba.

Itu artinya bisnis tak lagi kayak dilakukan. Perusahaan harus ditutup. Itu bukan omong kosong. Faktanya, ada sangat banyak perusahaan yang sudah gulung tikar karena tak sanggup membayar upah buruh. Yang masih ingin melanjutkan bisnis, harus bergerak ke wilayah dengan upah minimum yang jauh lebih murah.

Yang masih bertahan dengan bisnis bukan tanpa masalah. Para manajer HR di berbagai perusahaan selalu pusing mengatur struktur upah akibat kenaikan upah minimum setiap tahun. Selama 10 tahun terakhir upah naik di kisaran 10-15% per tahun. Pernah ada "kejadian luar biasa", upah minimum naik sebesar 40% pada 2012.

Setiap kali upah naik, perusahaan harus menaikkan pula upah karyawan di atas kelompok yang menerima upah minimum. Kalau tidak, tidak akan ada perbedaan upah antara golongan terbawah dengan golongan di atasnya. Tapi tentu saja kenaikan upah di golongan atas tidak serta merta bisa mengikuti nominal atau persentase kenaikan upah minimum. Kalau dinaikkan sebesar itu, sebentar saja perusahaan sudah bangkrut.

Yang dilakukan adalah menaikkan upah golongan di atas upah minimum lebih kecil dari kenaikan upah minimum. Itu dilakukan terus setiap tahun. Yang terjadi adalah kenaikan yang tidak seimbang. Di atas kenaikannya lambat, di bawah kencang.

Selama 10 tahun terakhir telah terjadi penurunan selisih upah antara karyawan berupah minimum dengan golongan di atasnya. Artinya, golongan di atas menerima upah yang nyaris tak berbeda dengan upah minimum. Jadi, tak banyak lagi perbedaan antara orang dengan jabatan dengan operator biasa.

Keadaan ini tentu berpengaruh pada motivasi kerja. Orang termotivasi kalau ia digaji lebih tinggi dari orang lain yang jabatannya lebih rendah. Yang jabatannya rendah termotivasi untuk bekerja giat agar bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi. Kalau tingginya jabatan tidak memberikan perbedaan penghasilan, orang tak lagi berminat untuk bekerja giat.

Tapi apakah buruh memang seharusnya diupah murah? Tidak. Sama seperti perusahaan, ada standar minimum untuk mereka bisa hidup dengan status buruh. Kalau standar minimum itu tidak terpenuhi, mustahil bagi mereka untuk bekerja sebagai buruh.

Persoalannya, bagaimana standar itu ditetapkan? Pemerintah menetapkan standar berbasis pada berapa biaya yang diperlukan untuk hidup. Standar ini konyol, karena tidak berhubungan dengan bisnis perusahaan. Berapa besar kebutuhan hidup buruh bukan sesuatu yang harus dipikirkan oleh pengelola perusahaan. Mereka tidak punya pengaruh untuk menaikkan atau menurunkan angka kebutuhan itu.

Yang harus dipikirkan oleh pengelola perusahaan adalah bagaimana biaya-biaya produksi, yang salah satu komponennya adalah biaya buruh, masih lebih kecil daripada harga penjualan. Kalau upah terus naik tanpa bisa mereka tolak, suatu saat biaya-biaya tadi tidak lagi lebih kecil dari nilai penjualan. Di titik itu perusahaan merugi dan akan bangkrut.

Pengelola perusahaan sebenarnya hanya perlu mengatur berapa biaya produksi yang patut. Dalam struktur biaya itu ada komponen upah buruh. Apakah upah yang dihasilkan dari formula itu nilainya bisa memenuhi kebutuhan minimum buruh atau tidak, sebenarnya itu bukan urusan perusahaan.

Kenapa kesannya seperti tidak peduli? Bukan begitu. Sekali lagi, berapa biaya hidup buruh, bukan hal yang bisa dipengaruhi oleh perusahaan. Yang bisa mempengaruhi adalah pemerintah.

Apa saja komponen kebutuhan hidup buruh? Pangan, sandang, perumahan, transportasi, pendidikan anak, perawatan kesehatan, komunikasi, hiburan, dan sebagainya. Pihak mana yang berperan menentukan nilai biaya-biaya itu? Pemerintah.

Misalnya begini. Buruh perlu membayar cicilan rumah. Cicilan rumah tinggi. Karena itu perusahaan perlu membayar buruh lebih tinggi agar mereka bisa membayar cicilan rumah. Ini sistem yang timpang. Sistem yang tepat adalah perusahaan memberikan upah dengan besaran tertentu. Bagaimana membuat upah itu cukup untuk membayar biaya hidup buruh, itu jadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah seharusnya berperan menyediakan rumah, sistem transportasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, yang bisa dijangkau oleh buruh. Sekali lagi, itu semua bukan beban perusahaan. Tapi selama ini dituntut untuk dipenuhi oleh perusahaan.

Sementara itu, kenaikan upah seharusnya seiring dengan kenaikan produktivitas. Seorang buruh bekerja di tahun pertama, bisa menghasilkan 10 produk per hari, misalnya. Setelah setahun bekerja, ia menjadi lebih terampil, sehingga bisa memproduksi 11 produk per hari. Kalau upahnya naik 10%, itu adalah sesuatu yang wajar.

Yang jadi masalah, ketika upah naik terus setiap tahun, sedangkan produktivitas tidak berubah. Artinya perusahaan harus terus mengeluarkan biaya tambahan untuk sesuatu yang tidak memberi nilai tambah. Lagi-lagi itu sistem yang timpang.

Berbagai survei yang dilakukan lembaga ekonomi menunjukkan bahwa produktivitas buruh Indonesia terendah di ASEAN. Ringkasnya, upah harus naik, kinerja gitu-gitu saja. Mana tahan!

(mmu/mmu)