Kolom

Ekonomi Hijau dan Perubahan Iklim

Ahmad Ardiansyah - detikNews
Rabu, 24 Nov 2021 12:15 WIB
Sejumlah orang berdemo di Kedubes Inggris, Jakarta, Rabu (3/11). Mereka meminta negara-negara G20 membayar utang iklim mereka kepada negara-negara berkembang.
Foto ilustrasi: Agung Pambudhy
Jakarta -

Perubahan iklim bukan merupakan sesuatu yang asing atau tidak dikenal oleh tiap-tiap dari kita yang hidup pada zaman ini. Secara saintifik, perubahan iklim memang terjadi secara alamiah di Bumi dari jutaan tahun lalu hingga mencapai kondisi yang stabil seperti sekarang untuk dihuni manusia dan kemudian akan berbalik menjadi suhu yang tidak stabil. Namun sayangnya siklus perubahan Bumi tersebut terbukti dipercepat oleh aktivitas manusia.

Hal ini diperkuat dari laporan yang dipublikasikan awal Agustus 2021 oleh para peneliti iklim terkemuka dari berbagi belahan dunia yang tergabung dalam Panel Antar-Pemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/ IPCC). Laporan yang dirangkum berdasarkan lebih dari 10,000 publikasi ilmiah oleh 234 peneliti dari 66 negara itu menyimpulkan bahwa suhu rata-rata global akan mencapai atau melebihi titik 1.5 C dalam 20 tahun ke depan.

Titik 1.5 C telah dideskripsikan oleh peneliti sebelumnya sebagai batas aman dimana aktivitas manusia dapat berjalan tanpa adanya variasi iklim dan suhu yang ekstrem. Yang artinya jika batas ini terlampaui, maka hal ini dapat berdampak negatif tidak hanya di seluruh aspek kehidupan manusia saja, namun lebih jauh lagi sistem penunjang kehidupan di Bumi ini akan terganggu.

Pendanaan masih menjadi satu hal penting untuk mengatasi perubahan iklim bagi Indonesia seperti yang dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa secara total Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp 3.700 triliun hingga 2030 mendatang.

Selain instrumen utama yang berasal dari pendanaan APBN, kebijakan lain juga telah dilakukan seperti pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan SDG Indonesia One sebagai lembaga untuk mempertemukan berbagai mitra pembangunan, filantropis, individu, dan lembaga multilateral yang tertarik untuk melakukan proyek infrastruktur atau pendanaan yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Bagi sektor swasta, pemerintah juga menerbitkan kebijakan fasilitas tax holiday dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Bea Masuk untuk industri pioner sektor energi terbarukan.

Pertemuan COP26 yang baru saja berlangsung di Glasgow juga merupakan ajang bagi Indonesia mengemukakan komitmen untuk memerangi perubahan iklim agar mendapat dukungan khususnya pendanaan internasional dari negara negara maju untuk membantu transisi energi dan ekonomi Indonesia yang lebih hijau. Presiden Jokowi dalam pidatonya mengemukakan bahwa Indonesia melangkah mau dengan pengembangan ekosistem mobil listrik, pembangunan pembangkit tenaga surya terbesar di Asia Tenggara dan pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara.

Namun bukan berarti transisi ekonomi dan energi hijau tidak menimbulkan masalah baru. Produksi massal berbagai jenis kendaraan listrik tentunya akan membutuhkan materi mentah yang diekstraksi melalui aktivitas pertambangan dan menimbulkan banyak implikasi negatif seperti deforestasi, polusi sumber air akibat limbah industri, dan implikasi negatif sosial seperti eksploitasi anak sebagai buruh kerja di aktivitas pertambangan. Menurut data dari UNICEF, diperkirakan 160 juta anak telah bekerja sebagai buruh di umur yang masih sangat belia.

Selain itu hilirisasi dari pendanaan juga harus didefinisikan secara jelas, misal apakah jika suatu perusahaan batu bara atau energi ingin mengajukan pendanaan hijau untuk transisi energi yang lebih hijau, apa indikator yang akan digunakan untuk mengukur kesuksesan dan hingga kapan perusahaan tersebut memenuhi target atas pendanaan yang digunakan, harus dijabarkan secara jelas dalam MoU atau jika tidak, hal ini akan memperparah masalah polusi akibat aktivitas pembakaran batu bara baik skala regional maupun global dan jumlah total emisi gas rumah kaca .

Transisi minyak biodiesel dari B30 menjadi B100 juga merupakan program dari Indonesia utnuk menghasilkan kandungan minyak biodiesel 100% minyak nabati yang nantinya akan berkontribusi ke keamanan energi dan juga mendorong ekonomi lokal dan sistem yang berkelanjutan di bidang pertanian dan transportasi.

Namun hal ini juga artinya akan lebih banyak lahan ekspansi perkebunan kelapa sawit dan tentunya berdampak sangat besar terhadap emisi gas rumah kaca bidang kehutanan dan dalam jangka panjang kualitas sistem hidrologi yang menjadi semakin parah akibat berkurangnya tutupan lahan hutan sehingga akibatnya banjir bandang dapat terjadi dan menimbulkan kerugian ekonomi lebih parah.

Dalam kacamata ekonomi, hal ini disebut sebagai eksternalitas; biaya yang dikeluarkan melakukan suatu proses produksi tertentu menimbulkan dampak negatif dan biaya yang lebih besar dari proses produksi tersebut. Transisi ekonomi dan energi lebih hijau dapat menyelesaikan suatu masalah di aspek tertentu secara jangka panjang. Namun, jika tidak diperhitungkan dan dimanajemen dengan baik, maka eksternalitas negatif akan lebih parah dan merugikan baik finansial dan lingkungan bagi Indonesia.

Ahmad Ardiansyah MSc Forest and Nature Conservation (Sustainable Development Diplomacy Track) Wageningen University, Netherlands

(mmu/mmu)