Kolom

Krisis Energi dan Ambisi "Net Zero Emissions"

David FirnandoSilalahi - detikNews
Selasa, 23 Nov 2021 14:40 WIB
WIRRAL, MERSEYSIDE - MAY 31: A giant sand art work adorns New Brighton Beach to to highlight global warming and the forthcoming Cop26 global climate conference on May 31, 2021 in Wirral, Merseyside. COP26, the United Nations 26th Climate Change Conference, will be held in early November of this year in Glasgow, under the UNFCCC presidency of the United Kingdom. The artwork was self funded by British artists Sand In Your Eye and asks world leaders to commit to net-zero carbon dioxide emissions by 2050. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)
Foto ilustrasi: Getty Images/Christopher Furlong
Jakarta -
Pada update dokumen kontribusi nasional (Nationally Determined Contribution), Indonesia menargetkan net zero emissions (NZE) pada tahun 2060. Lebih cepat 10 tahun dari target semula tahun 2070.

Emisi karbon pada berbagai sektor harus dipangkas, bahkan dihilangkan dengan program elektrifikasi seluruh aktivitas ekonomi. Industri akan dominan menggunakan listrik dalam kegiatannya. Kendaraan listrik menggantikan seluruh kendaraan berbahan bakar minyak.

Ironisnya, jika mengacu pada data potensi yang ada, terdapat ketidakseimbangan pasokan dan permintaan energi di masa mendatang. Krisis energi terancam terjadi tahun 2060. Energi terbarukan hanya mampu memasok sepertiga dari total kebutuhan energi Indonesia. Ambisi Indonesia menuju net zero emissions bisa pupus.

Minim Potensi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan, kebutuhan energi Indonesia diperkirakan mencapai 365 juta ton setara minyak (mtoe) pada tahun 2060. Setara dengan energi listrik sebesar 4250 TWh.

Jika program elektrifikasi seluruh kegiatan tercapai, maka konsumsi listrik akan mencapai 4250 TWh. Lebih besar 14 kali lipat dibanding produksi listrik PLN tahun 2020 (300 TWh).

Namun demikian, elektrifikasi menjadi sia-sia, jika tidak diiringi konversi pembangkitan listrik fosil menggunakan energi terbarukan. Ini hanya memindahkan emisi karbon ke pembangkit. Oleh karenanya, seluruh pembangkit fosil perlu diganti dengan pembangkit energi terbarukan.

Faktanya, potensi energi terbarukan dalam Rencana Umum Energi Nasional hanya sebesar 444 Gigawatt. Potensi energi surya sebesar 208 Gigawatt (GW) ditambah potensi energi terbarukan lainnya (air, panas bumi, arus laut, bioenergi, angin) sebesar 236 GW. Total potensi tersebut hanya mampu menghasilkan listrik sebesar 1500 TWh.

Namun, itu baru mampu memasok sepertiga dari total kebutuhan energi. Ini berdampak pada kurang pasok. Konsekuensinya, muncul krisis energi. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana mencegah terjadinya krisis?

Impor listrik menyebabkan kerentanan ketahanan energi. Indonesia menjadi bergantung dengan negara lain. Haruskan kita meniru Singapura yang berencana mengimpor listrik surya dari Australia?

Kembali pada pembangkit batu bara atau gas merupakan langkah mundur. Selain cadangan keduanya kemungkinan akan habis, teknologi penangkap emisi karbon (carbon capture storage) juga belum ekonomis. Hanya akan menambah biaya produksi listrik. Belum lagi teknologinya harus diimpor.

Energi nuklir tampaknya sulit direalisasikan. Penerimaan publik masih rendah dan rawan dipolitisasi. Negara maju seperti Jerman dan Jepang menggantikan peran energi nuklir dengan energi terbarukan yang semakin murah biayanya.

Ketiga opsi di atas lebih bersifat pragmatis dan terpaksa. Tidak mencerminkan komitmen pada penggunaan energi terbarukan. Lantas apa solusinya?

Langkah Awal

Kurang pasok ini masih bersifat prediksi, namun nyata-nyata berpotensi terjadi. Perhitungan cermat pada potensi energi terbarukan yang sebenarnya dapat menjadi langkah awal. Inovasi teknologi energi yang berkembang sangat pesat memungkinkan potensi tersembunyi dapat diungkap.

Penelitian terbaru membuktikan bahwa potensi energi surya Indonesia jauh lebih besar dari 208 GW. Angka yang tercatat pada dokumen pemerintah. Dalam studinya, Institute of Essential Service Reform (IESR) melaporkan bahwa potensi energi surya berkisar antara 3.300 – 20.000 GW (setara 4.700 – 27.000 TWh).

Di tempat lain, tim kami di Australian National University menghitung bahwa potensi surya Indonesia tujuh kali lebih besar daripada temuan IESR. Dengan penerapan teknologi PLTS terapung, maka permukaan waduk, danau, dan laut Indonesia berkecepatan angin dan ombak rendah, dapat dijadikan sebagai lokasi panel surya.

Hasil penelitian kami mengungkap bahwa potensi surya Indonesia setara dengan 190,000 TWh produksi listrik per tahun. Lebih besar 40 kali lipat daripada prediksi kebutuhan energi tahun 2060. Ini artinya Indonesia dapat mencukupi pasokan energinya secara mandiri.

Tidak hanya itu, kami juga berhasil memetakan potensi pumped-hydro energy storage di Indonesia. Ada 26.000 lokasi potensial dengan kapasitas setara 800 TWh baterai. Dengan demikian, kekuatiran hilangnya pasokan listrik saat matahari tidak bersinar karena cuaca buruk atau saat malam hari tidak lagi relevan.

Masalah intermitensi tersebut dapat diatasi dengan teknologi penyimpan energi. Baterai fisik atau pumped-hydro energy storage yang potensinya besar di Indonesia mampu menjadi penopang.

Data IRENA tahun 2020 menunjukkan bahwa biaya teknologi solar PV turun 85% dalam 10 tahun terakhir. Harga 2010 masih sebesar 4731 USD/kW (38 sen USD/kWh), terjun bebas menjadi 883 USD/kW (5,7 sen USD per kWh.

Penurunan drastis harga teknologi surya ini mendorong pemanfaatan secara masif di negara lain seperti China, Australia, Vietnam. Indonesia pun dapat melakukan hal serupa.

Ambisi Indonesia bebas emisi karbon merupakan janji pada dunia internasional sekaligus harga diri bangsa. Perlu kita kawal bersama. Perhitungan yang cermat terhadap potensi energi terbarukan dapat dijadikan sebagai langkah awal. Dengan cara ini, pasokan energi akan terjamin. Ancaman krisis energi dapat diantisipasi lebih dini.

David Firnando Silalahi, ST, M.Eng kandidat Doktor pada School of Engineering, Australian National University, dengan topik penelitian "100% Renewable Energy Integration for Indonesia"

(mmu/mmu)