"Common Sense" Ishadi SK

Digitalisasi Penyiaran di Indonesia Masih Abu-Abu

Ishadi SK - detikNews
Senin, 08 Nov 2021 17:00 WIB
ishadi sk
Ishadi SK (Ilustrasi: istimewa)
Jakarta -

Banyak negara sudah memigrasikan penyiaran dari analog ke digital. Mengingat sistem penyiaran TV analog terancam tidak lagi berkembang, digitalisasi menjadi harapan bagi publik dan pengusaha. Untuk kepentingan publik, penyiaran digital akan menyajikan program yang berkualitas. Frekuensi juga akan lebih baik. Memang masih banyak tantangan yang masih harus dibenahi oleh pemerintah beserta pemilik usaha penyiaran di Indonesia. Sementara regulasi seperti halnya undang-undang masih mengacu pada analog. Hal-hal itu menjadi sangat penting dan berkesinambungan.

Coba kita kupas tuntas poin-poin tersebut, misalnya dari kesiapan pemerintah mendigitalisasi penyiaran Indonesia. Regulasi yang dibuat pemerintah mengenai migrasi TV analog ke digital sudah ada dan akan diumumkan pertengahan tahun 2022. Sebelumnya negara hanya berpacu pada UU No 32/2002 tentang penyiaran secara konseptual, hanya mengatur siaran analog. Kini, lewat UU No 11/2020 tentang Ciptakerja atau dikenal dengan sebutan Omnibus Law, pemerintah bersama dengan DPR RI melakukan revisi terbatas terhadap UU Penyiaran guna mengatasi hambatan regulasi dalam digitalisasi penyiaran. Lewat Pasal 72 UU No 11/2020 ditambahkan Pasal 60A No 32/2002 disebutkan: "Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital."

Ini merupakan dasar hukum dimulainya migrasi penyiaran. Demikian catatan yang dikutip dari keterangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Mengingat Indonesia termasuk negara yang terlambat menerapkan penyiaran digital, maka pelaksanaan digitalisasi penyiaran juga diberi tenggat waktu. Penghentian siaran analog (Analog Switch-Off/ASO) harus diselesaikan paling lambat dua tahun setelah ditetapkannya UU No 11/2020.

Soal sosialisasi ke masyarakat, Pemerintah pernah mencanangkan bahwa akan ada beberapa daerah utama yang akan dihentikan TV analognya. Hal itu direncanakan untuk dilakukan pada 17 Agustus 2021. Namun, dengan alasan sosialisasi yang kurang kepada masyarakat, maka rencana itu ditunda. Rencananya Tahap I mundur menjadi 30 April 2022 untuk 166 Kabupaten/Kota, Tahap II direncanakan 31 Agustus 2022 di 110 Kabupaten/Kota, dan Tahap III pada 2 November 2022 di 63 Kabupaten/Kota. Belum dapat dipastikan ini akan mundur lagi atau tidak.

Pemikiran untuk analog switch-off ke digital bertumpu pada tiga pemikiran yang dengan jelas menggambarkan strategi yang perlu dibahas pada setiap tatanan perubahan analog ke digital, yaitu urgensi digitalisasi penyiaran yang mengacu pada tiga esensi:
1. Kepentingan publik, khususnya penonton siaran televisi untuk mendapatkan layanan penyiaran yang berkualitas di mana pun.
2. Efisiensi industri dalam penggunaan frekuensi, satu kanal frekuensi dapat digunakan untuk 12 saluran TV sekaligus. Sehingga pelaku industri bisa mendapat efisiensi biaya pemancaran (minyak, gas, tenaga angin).
3. Digital dividen dengan migrasi TV digital akan didapatkan digital dividen 112 MHz dan bisa digunakan untuk frekuensi broadband 5G yang lebih efektif, serta kualitas gambar dan suara yang lebih bagus bagi penonton.

Tercapainya ekonomi digital dan industri 4.0 berupa internet cepat dari 5G bisa mendorong percepatan transformasi ekonomi digital. Yang tidak kalah penting lagi adalah tuntutan global, dalam arti negara tetangga belum bisa menggunakan digital dividen jika belum melakukan switch-off analog ke digital.

Bagian berikutnya adalah persyaratan kepentingan publik. Ada tiga hal, pertama disiapkan audio video yang jauh lebih baik yang sistem siaran tv digitalnya masyarakat bisa menikmati resolusi tinggi HDTV yang sangat tajam tanpa adanya noise (bintik-bintik di layar televisinya).

Kedua, bersamaan dengan itu bisa secara bersamaan dalam penyiaran tv digital dimungkinkan orangtua mengunci program-program dewasa untuk tidak ditonton oleh anak-anak.

Terakhir, lewat sistem digital diperoleh peluang bisnis baru khususnya bagi para pengusaha untuk masuk ke industri TV yang sebelumnya terhambat masalah keterbatasan frekuensi. Sehingga sekaligus bisa menjawab pertanyaan mengenai monopoli industri penyiaran.

Demikianlah gambaran perubahan penyiaran dari analog ke digital yang diharapkan akan bisa dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022. Namun menurut pandangan saya, melihat hambatan biaya yang diharapkan dari kontribusi anggota ATVSI, masih berbayang kesiapan pemerintah untuk bisa melaksanakannya pada akhir tahun 2022, karena pada akhirnya amat tergantung pada kesungguhan dan kesempatan yang bisa diatasi pihak DPR RI pada tahun 2022 yang akan datang.

Jakarta, 8 November 2021

Ishadi SK

(mmu/mmu)