Kolom

Hadiah Nobel untuk Kaum Pekerja

Muhammad YorgaPermana - detikNews
Jumat, 29 Okt 2021 14:15 WIB
Massa buruh di Bandung gelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate. Mereka menuntut reformasi upah minimum yang berorientasi peningkatan kesejahteraan buruh.
Demo buruh di Bandung (Foto ilustrasi: Rico Bagus)
Jakarta -

Nobel ekonomi tahun ini diberikan kepada tiga pakar ekonomi empiris yang berfokus kepada ekonomi tenaga kerja. Salah satunya adalah David Card, profesor di University of California Berkeley. Ada dua alasan mengapa penghargaan bergengsi tersebut diberikan kepada Card.

Pertama, Card, bersama dua orang penerima Nobel Ekonomi lainnya, berhasil mempopulerkan pendekatan empiris berbasis-desain dalam ilmu ekonomi di tahun 1990-an. Sebelumnya, ilmu ekonomi menitikberatkan kepada kekuatan teori dan pengembangan model matematika. Di tahun 1990-an, berbagai metode empiris seperti eksperimen acak (randomized trial) dan eksperimen alami (natural experiment) dikembangkan oleh Card dan ekonom lainnya untuk memvalidasi teori dan asumsi yang dibangun sebelumnya.

The Royal Swedish Academy of Sciences, lembaga pemberi Hadiah Nobel, mengistilahkan bahwa pendekatan mereka telah merevolusi ilmu sosial sehingga berhasil menjawab banyak problematika penting di dunia.

Dalam bukunya Myth and Measurement, Card mengatakan bahwa di tahun 1980-an kurang dari 40 persen artikel di jurnal ekonomi top dunia yang mengandung analisis empiris. Sementara di tahun 2011, studi empiris menjadi dominan, mencapai angka 72 persen dari keseluruhan artikel yang dimuat di jurnal-jurnal tersebut. "Para ekonom terdahulu sangat teoretis. Namun kini banyak ekonom yang lebih praktikal. Kontribusi saya adalah mensimplifikasi ilmu ekonomi," ujar Card dalam wawancaranya di UC Berkeley.

Alasan kedua adalah mengenai bidang studi yang digelutinya itu sendiri yaitu ekonomi tenaga kerja. Adam Smith, Karl Marx, dan Ibnu Khaldun sama-sama sepakat bahwa tenaga kerja adalah sumber penciptaan nilai dan sumber kesejahteraan. Dalam perspektif produksi, modal tidak akan bisa diproses tanpa adanya tenaga kerja. Begitu pula dengan inovasi dan teknologi, keduanya dibangun oleh tenaga kerja terdidik yang disebut sebagai modal manusia. Ekonomi tenaga kerja adalah bidang ekonomi yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang, meliputi lapangan kerja, pengangguran, gaji, dan distribusi pendapatan.

Dengan metodologi empiris yang dikembangkan oleh Card dan koleganya, kita jadi dapat memahami bagaimana pasar tenaga kerja beroperasi selama 30 tahun terakhir. Kebijakan tenaga kerja tidak lagi hanya dirancang berlandaskan teori dan asumsi, tapi juga diuji validitasnya dengan data empiris. Studi Card banyak mengevaluasi efektivitas kebijakan tenaga kerja, di antaranya upah minimum (1993), pendidikan (1999), program pelatihan (1984), asuransi kesehatan (2008), serta serikat pekerja (1996).

Debat Upah Minimum

Salah satu studi Card yang fenomenal, yang juga dikutip dalam rilis penghargaan Nobel Ekonomi tersebut, adalah mengenai efek upah minimum terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Sebelum adanya studi Card, sebagian besar ekonom sepakat bahwa upah minimum berdampak negatif terhadap lapangan kerja. Ekonom klasik berpandangan bahwa upah minimum membuat alokasi sumber daya tidak efisien.

Dengan kebijakan tersebut, perusahaan tidak lagi bisa membayar tenaga kerja di bawah standar upah minimum meskipun seandainya 'harga pasar' pekerja tersebut berada di bawah standard tersebut. Dampaknya, terjadi surplus tenaga kerja yang disebut sebagai pengangguran. Teori ini kemudian didukung oleh bukti empiris terbatas yang hanya mengandalkan data seri waktu tanpa adanya unsur kelompok pembanding.

Menggunakan metode eksperimen alami yang lebih solid, Card bersama koleganya membantah asumsi tersebut. Card membandingkan dua pasar tenaga kerja identik yang berbatasan di Amerika Serikat: New Jersey dan Eastern Pennsylvania. Pada 1992, upah minimum di New Jersey mengalami kenaikan sebesar 19%, tapi tidak dengan Eastern Pennsylvania. Card melakukan survei kepada 400 restoran di kedua lokasi tersebut dan membandingkan apakah ada perbedaan pertumbuhan tenaga kerja sebelum dan sesudah adanya perubahan upah minimum. Hasilnya, tidak ada perbedaan signifikan di kedua lokasi tersebut.

Ada beberapa kemungkinan yang menjelaskan mengapa upah minimum tidak meningkatkan pengangguran. Pertama, upah minimum meningkatkan loyalitas pekerja kepada perusahaan sehingga justru mengurangi retensi pekerja. Kedua, upah minimum meningkatkan produktivitas pekerja yang berdampak positif kepada produktivitas perusahaan secara agregat. Ketiga, upah minimum ditanggung oleh kenaikan harga yang dibebankan kepada konsumen tanpa mengurangi permintaan secara signifikan.

Tentu kesimpulan studi Card ini tidak bisa begitu saja digeneralisasi ke dalam berbagai konteks. Namun, setidaknya studi tersebut berpengaruh besar terhadap diskursus upah minimum di berbagai belahan dunia. Pemerintah Jerman dan Inggris misalnya, mulai memberlakukan kebijakan upah minimum karena terinspirasi oleh studi Card yang menyatakan bahwa upah minimum tidak meningkatkan pengangguran.

Card sendiri optimis kebijakan upah minimum memberikan manfaat yang besar bagi aktivitas ekonomi. Upah minimum dapat meningkatkan konsumsi secara agregat dengan mengalihkan pendapatan perusahaan kepada para pekerja yang berada di kelas distribusi ekonomi terbawah.

Di Indonesia, kebijakan upah minimum ditentukan oleh pemerintah daerah semenjak adanya desentralisasi pascareformasi. Variasi upah minimum antardaerah ini menjadikan kondisi pasar tenaga kerja Indonesia menjadi laboratorium eksperimen yang menarik untuk studi evaluasi kebijakan ketenagakerjaan. Beberapa pertanyaan dapat diuji oleh data empiris, misalnya apakah kenaikan upah minimum meningkatkan pekerjaan sektor informal atau menaikkan rata-rata pendapatan pekerja keseluruhan.

Berdasarkan database Scopus, terdapat lebih dari 50 studi yang membahas kebijakan upah minimum di Indonesia yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks. Secara umum, banyak temuan studi yang mengkonfirmasi dampak upah minimum terhadap pengurangan jumlah pekerja di sektor formal. Namun, dampak negatif tersebut hanya berlaku bagi perusahaan kecil tapi tidak untuk perusahaan besar (Rama, 2001; Alatas & Cameron, 2008; Del Caprio dkk, 2012).

Di sisi lain, kenaikan upah minimum berdampak positif dengan meningkatkan rata-rata upah pekerja. Selain itu kenaikan upah minimum meningkatkan jumlah pekerja di sektor informal yang jumlahnya mengkompensasi pekerja yang hilang di sektor formal (Comola dan Mello, 2010). Temuan-temuan seperti ini cukup penting sebagai input bagi perbaikan maupun perancangan kebijakan ketenagakerjaan agar bisa menghasilkan manfaat yang optimal bagi para pekerja secara umum.

Memberi Pelajaran

Kebijakan upah minimum memang bukan hanya tentang hitungan ekonomi semata. Dalam perumusan kebijakan, ada proses sosial-politik yang perlu mengakomodasi kepentingan para pejabat publik, serikat pekerja, maupun perusahaan. Penghargaan Nobel Ekonomi kepada Card seharusnya memberikan kita pelajaran bahwa kebijakan ketenagakerjaan mesti dibangun dan dievaluasi berlandaskan bukti empiris yang solid.

Pemerintah perlu menyediakan data yang transparan yang bisa dikaji bersama oleh para praktisi maupun akademisi secara objektif. Sebagai contoh, dalam konteks kebijakan upah minimum, hilangnya aturan upah minimum bagi usaha kecil dan menengah yang disahkan dalam UU Cipta Kerja tahun 2020 lalu perlu diuji secara empiris efektivitasnya, apakah benar kebijakan tersebut meningkatkan partisipasi pekerja di tengah situasi pandemi yang serba sulit ini?

Dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan pascapandemi ini, banyak tantangan yang harus direspons oleh pemerintah dengan intervensi kebijakan. Pertama, tantangan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi akibat pandemi. Data Survei Tenaga Kerja Agustus 2020 mengungkapkan bahwa terdapat 35 persen pekerja lulusan SMA ke bawah yang mengalami penurunan pendapatan selama pandemi. Di sisi lain, hanya 20 persen pekerja lulusan perguruan tinggi yang mengalami penurunan pendapatan. Bahkan banyak pekerja berketerampilan tinggi yang pendapatannya malah naik di era pandemi.

Tantangan kedua adalah urgensi status pekerja independent berbasis platform yang disebut sebagai ekonomi gig. Tanpa adanya regulasi yang jelas, tidak berlaku upah minimum bagi para pekerja tersebut. Ketiga, tantangan peningkatan keterampilan (reskilling) bagi para pekerja informal dan mereka yang rentan di-PHK. Meskipun berbagai intervensi sudah dilakukan, seperti misalnya kartu prakerja, belum ada evaluasi yang objektif dan transparan mengenai efektivitasnya.

Nobel Ekonomi 2021 ini perlu kita maknai sebagai hadiah bagi para pekerja. Momen ini harus jadi pengingat bagi para akademisi, praktisi, maupun pengambil kebijakan bahwa kebijakan ketenagakerjaan harus berorientasi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pekerja.

Muhammad Yorga Permana dosen di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, kandidat Doktoral di London School of Economics

(mmu/mmu)