Mimbar Mahasiswa

Relasi Kuasa di BRIN

Dimas Wira Adiatama - detikNews
Rabu, 27 Okt 2021 10:22 WIB
Jakarta -
Belum lama ini Presiden Joko Widodo melantik sejumlah tokoh untuk menempati posisi Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tokoh-tokoh tersebut adalah Megawati Soekarnoputri (Ketua), Sri Mulyani Indrawati (Wakil Ketua), Suharso Monoarfa (Wakil Ketua), Sudhamek Agung Waspodo Sunyoto (Sekretaris), Prof. Emil Salim (anggota), Prof. I Gede Wenten (anggota), Bambang Kesowo (anggota), Prof. Adi Utarini (anggota), Prof. Marsudi Wahyu Kisworo (anggota), dan Tri Mumpuni (anggota). Adapun tugas dewan pengarah ini tertuang dalam pasal 6 Perpres No. 78 tahun 2021 tentang BRIN, yaitu:

Dewan pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada kepala dalam merumuskan kebijkan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta intervensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Jika diperhatikan, tugas untuk dewan pengarah cukup strategis dan tidak mudah, di mana pengembangan nuklir dan antariksa sebagai dua ranah utama perlu disinkronkan dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya, inovasi dan pengembangan di dalamnya harus benar-benar berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.

Pelantikan dewan pengarah BRIN ini tidak luput dari polemik, khususnya pemilihan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua. Polemik ini tidak dikarenakan status Megawati sebagai mantan presiden, melainkan statusnya sebagai ketua partai politik aktif di Indonesia, yaitu PDIP. Apalagi dalam konstelasi politik praktis, PDIP merupakan partai yang sedang berkuasa, baik di eksekutif maupun legislatif.

Sejumlah respons muncul atas pelantikan ini, baik pro maupun kontra. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, pemilihan Megawati adalah keputusan yang tepat, mengingat perannya dalam memperjuangkan peningkatan anggaran penelitian sebesar 5% dari PDB. Selain itu, bagi Hasto, melalui kepemimpinan Megawati, riset dan inovasi dapat bergerak selaras dengan ideologi bangsa, mengingat Megawati juga merupakan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menurut Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, dipilihnya Megawati dapat menjawab kebutuhan BRIN mengenai dukungan teknokratis dan politis. Namun, menurut guru besar UIN Syarif Hidayatullah Prof. Azyumardi Azra, dewan pengarah BRIN perlu dipegang oleh peneliti berkaliber internasional. Keberadaan ketum parpol justru membuat BRIN riskan menjadi alat politik.

Relasi Kuasa


Kekhawatiran sejumlah pihak atas dilantiknya Dewan Pengarah BRIN, khususnya dengan keberadaan ketum parpol bukan tanpa penjelasan. Secara sosiologis, mengadopsi gagasan Michel Foucault (sosiolog Prancis), akan ada relasi kuasa yang sangat jelas dalam tubuh BRIN. Dikhawatrikan BRIN tidak lagi independen, melainkan berorientasi pada kepentingan politik tertentu yang cenderung pragmatis.

BRIN sebagai lembaga riset yang seharusnya independen, fokus pada nilai-nilai akademis yang saintifik demi menjawab persoalan-persoalan masyarakat, punya potensi untuk disalahgunakan. Sulit untuk tidak mengaitkan bahwa kepentingan politik praktis tidak akan ikut berkelindan dalam pelaksanaan tugas BRIN.

Seperti yang dikatakan oleh Foucault, bahwa kekuasaan selalu diartikulasikan melalui pengetahuan dan pengetahuan memiliki efek kekuasaan; keberadaan ketum parpol dalam tubuh BRIN dapat membuat BRIN berpotensi hanya melayani riset-riset yang membawa keuntungan bagi kekuasaan, bukan masyarakat. Bisa saja narasi-narasi riset tidak jauh-jauh dari kepentingan ekonomis yang sebenarnya hanya menguntungkan segelintir elite dan pebisnis kelas atas.

Tema-tema riset dewasa ini seperti perkembangan teknologi, revolusi industri 4.0, society 5.0, ataupun digitalisasi hanya menjadi diskursus di kalangan elite saja, manfaatnya tidak benar-benar menetes sampai ke masyarakat di akar rumput. Sejumlah kasus penyalahgunaan kekuasaan di level kementerian yang dipimpin oleh para aktor politik seharusnya dapat menjadi contoh nyata, betapa kepentingan politik yang sangat pragmatis dapat menodai kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Menjaga Independensi


BRIN sebagai salah satu lembaga riset perlu dijaga agar tetap independen. Hal ini bukan tanpa alasan; sebuah lembaga riset bekerja untuk merespons segala perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat --baik dalam ranah ekonomi, teknologi, politik, sosial, budaya, ataupun kesehatan-- bukan untuk memenuhi kebutuhan segelintir elite kekuasaan.

Lembaga riset bukanlah lembaga pesanan, yang aktivitasnya dikendalikan oleh kekuatan politik tertentu. Indonesia tidak kekurangan SDM yang berkualitas di bidang riset dan inovasi, beberapa di antaranya bahkan bekerja di negara lain. Pelibatan SDM yang ahli di bidang riset dan inovasi merupakan langkah yang tepat untuk dapat menjaga independensi BRIN.

Jika menurut sebagian pihak perkembangan riset dan inovasi di Indonesia tidak berjalan secara maksimal, jalan keluarnya bukanlah melibatkan kekuatan politik praktis dalam tubuh BRIN. Tidak ada jaminan bahwa dengan dilibatkannya kekuatan politik, dapat secara langsung menyelesaikan persoalan tersebut.

Jika aktivitas riset dan inovasi di Indonesia hendak diselaraskan dengan Pancasila, maka diintegrasikan dan dikonsolidasikannya para peneliti andal di Indonesia merupakan salah perwujudannya --khususnya sila ke-3, yaitu Pesatuan Indonesia. Dengan begitu, aktivitas riset dan inovasi dapat berjalan lebih fokus dan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.

Dimas Wira Adiatama mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta

(mmu/mmu)