Kolom

Menyongsong Era Baru Demokrasi Elektoral 2024

Mokhammad Samsul Arif - detikNews
Selasa, 19 Okt 2021 14:20 WIB
Ilustrasi Fokus Pemilu di Luar Negeri (Ilustrasi: Fuad Hashim)
Ilustrasi: Fuad Hashim
Jakarta -
Tahun 2024 mendatang mungkin akan menjadi tahun yang paling melelahkan bagi penyelenggara pemilu dan seluruh aktor politik. Penyelenggaraan pemilu nasional yang hampir berbarengan dengan pemilu lokal sudah pasti bakal menguras tenaga, pikiran, dan modal yang tidak sedikit. Meski tidak dilaksanakan bersamaan dalam satu hari, pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak dalam tahun yang sama merupakan catatan sejarah baru bagi politik demokrasi di Indonesia.

Jika dihitung dari sekarang, maka penyelenggara memiliki deposit waktu tidak kurang dari tiga tahun untuk menyiapkan seluruh tahapan. Waktu terus berjalan, namun silang pendapat antara penyelenggara, pemerintah dan DPR perihal penentuan hari pencoblosan hingga kini belum menemukan kata sepakat.

Belum adanya satu kata antara pemerintah dengan penyelenggara tidak lepas dari perbedaan pandangan menyangkut skema hari pemungutan suara serta durasi tahapan pemilu. KPU merancang agar pemilu diselenggarakan pada 21 Februari 2024, sedangkan pilkada pada 27 November 2024. Dalam rapat dengar pendapat terakhir, pihak pemerintah melalui Mendagri mengungkapkan ketidaksepakatannya dengan usulan KPU; pemerintah menginginkan agar pemilu dilaksanakan pada April atau Mei 2024.

Dari skema yang diusulkan oleh KPU, terdapat jeda waktu 10 bulan antara pemilu nasional dengan pemilu lokal. Dengan memajukan pelaksanaan pemilu pada Februari 2024, maka implikasi teknisnya adalah tahapan pemilu otomatis juga ikut maju, sehingga hal inilah yang menjadi dasar KPU meminta tambahan waktu lima bulan lebih banyak dari tahapan pemilu sebelumnya yang hanya berjalan 20 bulan.

Apabila durasi tahapan yang diajukan oleh KPU disetujui, maka dapat dipastikan start tahapan bakal bergulir sejak Januari 2022, dan sejak itulah seluruh entitas politik di Indonesia akan mulai bergerak sesuai dengan kepentinganya masing-masing. Bagi para aktor politik, bunyi peluit pertanda babak awal tahapan dimulai sudah pasti akan direspons dengan berbagai bentuk konsolidasi dan aksi penggalangan dukungan.

Merujuk pada pengalaman Pemilu 2019, secara kuantitatif KPU telah berhasil mendorong angka partisipasi yang lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya. Bahkan pada hajatan Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, capaian angka partisipasinya tidak jauh berbeda ketika pemilihan dilaksanakan dalam situasi normal.

Menggelar pemilu yang berkualitas sudah pasti memerlukan waktu yang cukup guna mempersiapkan segalanya dengan presisi, apalagi tantangan penyelenggaraan pemilu mendatang berada pada level yang berbeda. Selain menggelar pemilu nasional dan lokal pada tahun yang sama, penyelenggaraannya juga berpotensi dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Kompleksitas permasalahan Pemilu Serentak 2019 harus menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara untuk menapak setiap tahapan Pemilu 2024. Di samping kontestasi yang keras antara dua kutub, Pemilu 2019 juga meninggalkan residu ingatan pilu; saat itu ada ratusan orang petugas TPS yang meninggal dunia akibat kelelahan.

Secara rasional, durasi tahapan pemilu memiliki korelasi kuat dengan besaran biaya; semakin panjang durasi tahapan, maka dapat dipastikan biaya pemilu akan semakin besar. Menyangkut biaya Pemilu 2024, KPU telah mengkalkulasi bahwa total biaya yang dibutuhkan adalah Rp 112 triliun lebih, dengan rincian Rp 86 triliun untuk pemilu nasional, dan Rp 26,6 tirliun untuk pemilu lokal. Sungguh sebuah proyeksi angka proyek demokrasi yang fantastis jika sepintas dilihat dari prespektif masyarakat awam.

Namun jika dilihat dalam perspektif proses seperti yang pernah dikemukakan oleh Prof. Ramlan Surbakti, maka angka tersebut cukup wajar mengingat pemilu tidak lain adalah proses mobilisasi warga negara dan logistik dalam skala paling besar. Tercatat pada Pemilu Serentak 2019 sebanyak 192.866.254 orang terdaftar dalam DPT dan kurang lebih 9 juta orang petugas lapangan terlibat dalam penyelenggaran pemilu. Tidak hanya manusia saja yang dimobilisasi oleh penyelenggara, melainkan juga berbagai perlengkapan pemilihan yang harus didistribusi keseluruh pelosok negeri.

Mendorong Digitalisasi Demokrasi


Untuk negara yang yang memiliki sejarah demokrasi panjang dan telah teruji dengan model pemberian suara secara konvensional, tidak ada salahnya jika dalam konteks demokrasi yang lebih maju, pemerintah bersama DPR dan penyelenggara pemilu mencoba mengalihkan fokus diskusi dari sekadar menentukan hari pencoblosan, menjadi diskusi progresif yang mengarah pada efisiensi pemilu dengan cara-cara revolusioner.

Salah satu misalnya adalah dengan segera merealisasikan gagasan "digitalisasi pemilu", yaitu dengan mendorong pemilihan maupun rekapitulasi secara elektronik. Hal ini sebagaimana yang berhasil dilakukan oleh berbagai negara seperti, Filipina, India, dan Brazil. Negara-negara tersebut telah memakai teknologi sebagai sarana untuk memproses suara pemilih yaitu dengan penggunaan e-voting serta penghitungan secara otomatis.

Filipina dengan jumlah pemilih kurang-lebih 70 juta orang telah melaksanakan beberapa jenis pemilihan secara bersamaan, sedangkan dalam dalam proses pemilihannya, Filipina sejak 2010 sudah menerapkan Automated Election System (AES). Meskipun tidak sepenuhnya menggunakan Electronic Voting Machines (ECM), pengunaan teknologi sangat membantu dalam proses penghitungan suara pemilu di Filipina, dan disisi lain, penggunaan ECM in ternyata juga mampu mendorong peningkatan angka partisipasi.

Dalam konteks Indonesia, pemilu serentak pertama diselenggarakan pada 2019; pemilu saat itu dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil, anggota legislatif, dan DPD. Pileg memilih 575 anggota DPR, 136 anggota DPD, dan 19.817 DPRD Provinsi dan Kabupaten. Pada 2024 nanti, pemilu nasional bakal diikuti oleh pilkada untuk memilih 542 kepala daerah provinsi/kabupaten/kota. Pilpres tidak lagi dilaksanakan setelah pileg, melainkan akan dilaksanakan pada hari yang sama.

Meski tidak menggabungkan pemilu nasional dan lokal secara bersamaan, namun kompleksitas permasahan yang dihadapi penyelenggara mulai dari TPS hingga pusat berpotensi melebihi apa yang sudah terjadi saat Pemilu 2019. Sehingga salah satu cara ntuk meminimalisir berbagai risiko dan efek samping penyelenggaraan pemilu serentak adalah dengan mendorong terwujudnya demokrasi digital pada setiap lini tahapan pemilu.

Mokhammad Samsul Arif magister Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga

(mmu/mmu)