Kolom

Piala Thomas, "Merah-Putih", dan Maladministrasi Birokrasi Kita

Fauzan Hidayat - detikNews
Senin, 18 Okt 2021 11:59 WIB
Indonesia juara Piala Thomas, Piala Thomas
Ilustrasi: dok. detikcom
Jakarta -

Indonesia telah membawa pulang Piala Thomas setelah 17 tahun penantian. Kita patut berbangga dengan prestasi atlet badminton Indonesia di ajang Thomas Cup dengan perolehan emas. Tapi, kita tidak bisa membohongi hati ketika kebanggaan itu harus diiringi dengan kekecewaan sebab Bendera Merah-Putih dilarang berkibar oleh Badminton World Foundation (BWF). Sementara China, Jepang, dan Denmark yang hanya memperoleh perak dan perunggu itu dengan bangganya dapat mengibarkan bendera kebangsaannya.

Saya akan berjuang sekuat tenaga agar Merah-Putih berkibar di hadapan podium emas Thomas Cup. Begitu kira-kira tekad setiap atlet yang telah membuktikan mimpi mereka itu. Tapi, bagaimana jika hasil perjuangan manis itu justru harus diiringi dengan kekecewaan karena Merah-Putih justru tidak boleh berkibar?

"Maaf Ginting, Fajri, Jojo, Minions dan tim, Merah-Putih kita tidak boleh berkibar. Cukupkan kebanggaanmu dengan bendera PBSI. Setidaknya, kalimat ini bisa disampaikan oleh orang yang bertanggung jawab penuh terhadap kejadian ini. Sedihnya!

Tidak Patuh

Masalahnya adalah karena Indonesia dinilai tidak patuh terhadap program uji doping. World Anti Doping Agency (WADA) pun mengirimkan surat per 15 September 2021 dengan tenggang waktu 21 hari (hingga 6 Oktober) agar Indonesia menyampaikan klarifikasi terkait indikasi ketidakpatuhan itu.

Tapi klarifikasi tersebut tak kunjung digubris. Maka, pada 7 Oktober WADA pun melayangkan surat ancaman sanksi berupa larangan untuk menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga regional, kontinental, atau dunia termasuk larangan pengibaran Bendera Merah-Putih dalam ajang kejuaraan tersebut selama masa penangguhan. Bahkan WADA mencabut hak-hak previlese anggota Lembaga Anti Doing Indonesia (LADI) dalam kepanitiaan WADA.

Mirisnya, Menpora justru baru mengetahui kasus ini per 8 Oktober. Imbasnya, Bendera Merah-Putih dilarang berkibar di podium emas tempat para atlet jawara itu mengangkat tropi kemenangan. Hanya bendera PBSI yang terlihat.

Terlambat

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah kenapa klarifikasi tersebut terlambat untuk digubris? Dan, kenapa Menpora baru mengetahui perihal kasus ini?

Mungkinkah kurir sang pengantar surat itu terkendala di jalan? Ah, rasanya kita sudah mengenal yang namanya email deh!

Lantas, kok bisa Pak Menteri baru tahu suratnya sekian lama?

Sepertinya ada yang salah dalam tata kelola birokrasi kita. Bisa saja surat WADA itu harus melalui perjalanan panjang dalam alur standar operasionial prosedur (SOP) yang "wajib" dilalui untuk mendapatkan respons dari Indonesia. Sampai-sampai Menpora baru mengetahuinya 23 hari setelah surat itu dilayangkan.

Jika demikian, mari kita cek alur SOP pengurusan surat di negara kita yang cukup rumit dan sangat panjang. Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 34 Tahun 2015, surat yang masuk ditangani oleh unit kearsipan untuk diterima, dipilah, dicatat, dan didistrubusikan kepada unit kerja (melalui unit pengelola) terkait.

Unit pengelola Eselon I melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat kepada pejabat Eselon I untuk didisposisi. Pejabat Eselon I kemudian mendisposisi surat tersebut untuk ditindaklanjuti oleh pejabat Eselon II. Begitu seterusnya hingga dua anak tangga eselon ke bawah yang pada akhirnya dikerjakan oleh seorang staf pelaksana.

Apakah sampai di situ selesai? Belum. Pejabat pelaksana yang menindaklanjuti surat itu kemudian memeriksakan hasil pekerjaannya ke pejabat pengawas di atasnya. Jika tidak ada perubahan, pejabat pengawas menyampaikan hasil pekerjaan kepada pejabat administrator. Pejabat administrator kemudian menyampaikan kepada pejabat Eselon II. Eselon II menyampaikan kepada Eselon I.

Apabila surat tersebut ternyata menurut pejabat Eselon I harus ditandatangani oleh Menteri, maka proses yang sama tadi juga kembali berlaku pada unit kearsipan Menteri. Barulah Menteri dapat menandatangani.

Birokrasi

Bayangkan saja bagaimana jika balasan klarifikasi surat WADA itu harus melalui alur proses SOP surat menyurat tersebut. Jangankan 21 hari, bahkan mungkin satu bulan lebih pun rasanya belum tentu bisa selesai.

Sejatinya, birokrasi kita belum bereformasi. Secanggih apapun teknologi yang kita klaim sebagai platform reformasi itu dijalankan dan sependek apapun rantai birokrasi itu dipangkas rasanya tidak ada guna jika kejadiannya justru seperti ini.

Kasus keterlambatan klarifikasi surat menyurat ini adalah hal yang mungkin lumrah dalam kacamata birokrasi kita, tapi sangat fatal imbasnya pada martabat bangsa. Kita dapat merasakan dampak dari buruknya layanan birokrasi kita pada perhelatan Thomas dan Uber Cup ini. Para atlet dari empat negara berprestasi di ajang internasional bergengsi itu berdiri gagah dengan medali-medalinya dan bendera kebangsaan pun berkibar megah.

Sementara, atlet kita yang sejatinya lebih gagah dengan medali emas dan Piala Thomas-nya berdiri tanpa Bendera Merah Putih berkibar mengiringi air mata kemenangan. Lebih jauh, Indonesia bahkan mungkin tidak lagi menjadi tuan rumah kejuaraan olahraga regional, kontinental, atau dunia sebagaimana ancaman sanksi WADA tersebut.

Sangat Disayangkan

Buruknya layanan birokrasi kita selama ini mungkin masih dapat tertutupi dari mata dunia karena kasus per kasus maladminstrasi yang terjadi masih dalam internal negara. Namun, jika maladminstrasi tersebut ternyata berdampak pada jatuhnya martabat bangsa --sebagaimana yang terjadi di ajang Thomas dan Uber Cup ini-- adalah hal yang sangat disayangkan.

Reformasi dan penyederhanaan birokasi semestinya lebih sensitif dengan hal-hal yang berkaitan dengan nama baik bangsa. Ingatlah perjuangan para leluhur pejuang kemerdekaan yang mesti bersimbah darah dahulu baru dapat menancapkan tiang agar Merah-Putih dapat berkibar. Perjuangan dengan darah yang harus bersimbah itu kini berganti dengan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan dengan berbagai kontribusi positif yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah perjuangan dalam menerapkan reformasi birokrasi yang serius.

Ucapan terima kasih atas perjuangan dan prestasi para atlet badminton kita kiranya tidak hanya terucap dari bibir atau posting-an media sosial saja. Berangkat dari kasus ini, lembaga yang bertanggung jawab terhadap larangan pengibaran Bendera Merah-Putih ini semestinya mendeklarasikan tanggung jawabnya untuk segera mengonsolidasikan sanksi WADA tersebut. Berkomitmen untuk mengevaluasi birokrasi internal yang saat ini dinilai demikian panjangnya.

Tak lupa, pelajaran bagi seluruh institusi publik seluruh Indonesia untuk benar-benar lebih peka terhadap output kinerja birokrasinya. Bukan hanya sebagai pertanggungjawaban atas kesalahan, tapi setidaknya sebagai wujud rasa terima kasih kepada pahlawan-pahlawan yang telah berjuang agar merah putih berkibar di kancah dunia.

Fauzan Hidayat pembelajar administrasi negara

Simak Video: Menpora Minta Maaf soal Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)