Kolom

Menakar Potensi Kue Ekonomi Bank Digital

Dewa Arsana - detikNews
Kamis, 14 Okt 2021 10:15 WIB
Seorang nasabah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sedang mengakses layanan mobile banking Bank BTN di Jakarta, Senin (19/7). Dalam rangka mendukung Pemerintah menekan laju penularan Covid-dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang masih terus diterapkan, Bank BTN mengoptimalkan layanan digital banking, seperti mobile banking, internet banking serta ATM. Bank BTN juga menambah  fitur Cardless Withdrawal, dimana nasabah dapat melakukan transaksi tarik tunai tanpa kartu di ATM, serta QRIS, fitur yang memudahkan nasabah bertransaksi dengan  memindai QR Code melalui aplikasi mobile banking BTN. Jumlah transaksi mobile banking Bank BTN tercatat melonjak hingga 52% yoy menjadi 65,62 juta transaksi pada bulan Juni 2021 atau naik dari 43,14 juta transaksi pada Juni 2020.
Foto ilustrasi: dok. Bank BTN
Jakarta -
Branding bank digital semakin mencuat di Indonesia pada 2021. Sinyal tersebut diperjelas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 tahun 2021 tentang bank umum dan POJK Nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum. Terbitnya peraturan tersebut memberi landasan bagi industri perbankan untuk dapat bergerak adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Dalam peraturan tersebut juga secara jelas ditetapkan definisi bank digital, yakni bank berbadan hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha yang utama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas.

Keberadaan bank digital di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak 2016, pertama kali yaitu brand "Jenius" yang diperkenalkan oleh BTPN. Namun, kala itu bank digital masih belum didukung oleh sistem lingkungan yang memadai di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat penetrasi internet dan volume transaksi digital pada masyarakat yang tidak sepesat sekarang.

Hasil survei SUSENAS yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistk (BPS) menunjukkan proporsi individu yang menggunakan internet (terhadap total penduduk usia 5 tahun ke atas) pada 2016 hanya sebesar 25,37 persen. Proporsi tersebut meningkat setiap tahunnya dengan penambahan yang konsisten di kisaran 7-8 persen. Dari data terakhir yang dirilis BPS, proporsi tersebut mencapai sebesar 47,69 persen pada 2019. Atau meningkat hampir dua kali lipat dalam kurun waktu tiga tahun.

Peningkatan yang lebih fantastis bahkan bisa kita lihat dari data transaksi uang elektronik yang dicatat oleh Bank Indonesia. Pada 2016, nominal transaksi uang elektronik tercatat sebesar 7,06 triliun rupiah. Kemudian pada 2020, nominal transaksi yang tercatat mencapai sebesar Rp 204,9 triliun.

Tidak dapat dipungkiri, pandemi Covid-19 mengakselerasi masyarakat menuju era peradaban digital. Aktivitas masyarakat yang dulunya berlangsung secara konvensional dipaksa beralih menjadi digital. Salah satunya, aktivitas pembelajaran secara daring yang dirasa berkontribusi paling besar. Jika dilihat proporsi penduduk usia sekolah mencapai 30 persen dari total penduduk hasil Sensus Penduduk 2020.

Ditambah lagi dengan sistem kerja work from home serta berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung secara digital. Hal-hal tersebut kemudian memunculkan ekosistem baru yang membuka peluang bagi sejumlah industri, termasuk bank digital.

Mengacu pada definisi bank digital sebelumnya, dapat dibayangkan bahwa segala layanan perbankan bank digital dilakukan secara elektronik (digital) hanya melalui sebuah aplikasi. Dengan model bisnis seperti ini, tentunya bank digital mempunyai kelebihan dibanding bank konvensional.

Efisiensi

Baru-baru ini BPS merilis tabel input-output (I-O) terbaru yang disusun menurut sektor industri ekonomi. Tabel I-O tersebut berisi informasi mengenai struktur input dan struktur output industri ekonomi. Struktur input menunjukkan biaya-biaya yang dikeluarkan industri ekonomi untuk bisa menghasilkan suatu output baik barang maupun jasa. Kemudian, struktur output menunjukkan distribusi output yang dihasilkan dikonsumsi oleh siapa-siapa saja.

Berdasarkan tabel tersebut beban biaya industri perbankan terbesar adalah balas jasa pekerja yang sekitar 35 persen. Beban jasa pihak ketiga seperti jasa perusahaan mengambil porsi sebesar 4,36 persen dan jasa informasi dan komunikasi sebesar 3,38 persen. Sementara beban operasional dari kegiatan fisik di kantor seperti biaya perawatan gedung, sewa bangunan, alat tulis kantor, listrik, dan biaya operasional lainnya kurang lebih hanya sekitar lima persen.

Dengan menerapkan sistem digital tentunya struktur input sebuah industri perbankan akan mengalami perubahan. Kebutuhan terhadap jasa pihak ketiga akan meningkat terutama jasa informasi dan komunikasi. Sebaliknya, kebutuhan terhadap tenaga kerja dan operasional kegiatan fisik di kantor akan dapat dikurangi.

Bank digital dapat beroperasi cukup dengan satu kantor pusat. Namun, bagi bank konvensional yang sudah memiliki banyak kantor cabang merupakan sebuah opsi yang sulit jika harus menutup kantor cabang hanya demi transformasi menjadi bank digital. Alih-alih melakukan hal tersebut, akan lebih mudah untuk membuat sebuah bank baru atau mengakusisi bank kecil untuk dijadikan bank digital.

Dalam hal ini, bank digital menjadi lebih gesit dibanding bank konvensional untuk melakukan ekspansi usaha. Di saat bank konvensional untuk ekspansif selalu dibebani dengan biaya kantor cabang, bank digital mampu bergerak ekspansif lebih leluasa dengan mengatur biaya lebih efisien tanpa ada beban biaya kantor cabang.

Setidaknya bank digital tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar 40 persen dari total dana ekspansi untuk pembayaran balas jasa pekerja dan operasional di kantor fisik yang baru. Dari pemangkasan biaya tersebut bisa dimanfaatkan untuk membuat biaya administrasi bank yang lebih murah atau tawaran lainnya yang dapat menarik nasabah.

Potensi

Bank digital memiliki layanan keuangan yang inklusif layaknya bank konvensional. Lebihnya, layanan tersebut dapat diakses cukup dari genggaman. Layanan bank digital dikatakan pula dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dibanding bank konvensional. Terlebih di masa pandemi Covid-19 yang mana masyarakat mengurangi kegiatan secara tatap muka. Lalu, seberapa prospektifkah bank digital di Indonesia? Seberapa besar kue ekonomi yang bisa dinikmati oleh industri perbankan digital?

Berbicara tentang kue ekonomi industri perbankan, kita perlu mengetahui siapa saja konsumen dari jasa perbankan. Lagi-lagi dari tabel I-O tersebut didapat informasi bahwa hampir sekitar 70 persen konsumen jasa perbankan merupakan konsumen dari kalangan usaha (industri ekonomi) dan sebesar 27 persen merupakan konsumen dari rumah tangga. Sisanya, sekitar tiga persen merupakan konsumen dari institusi pemerintah, non-residen, dan lainnya.

Apabila dirinci lagi menurut jenis industri ekonomi, porsi terbesar adalah industri perdagangan besar dan eceran yang mencapai 15 persen. Kemudian, sekitar lima persen dari industri konstruksi dan sekitar empat persen dari industri pengolahan makanan dan minuman. Dari perbandingan tersebut, sektor rumah tangga menjadi konsumen perbankan yang bernilai penting. Selain dengan porsi konsumsi sebesar 27 persen, juga karena konsumsi dari konsumen kalangan usaha sebagian juga merupakan usaha rumah tangga.

Besaran potensi kue ekonomi dari konsumen rumah tangga dapat dikalkulasi dengan data yang tersedia. Dari populasi penduduk Indonesia hasil SP2020 sekitar 270 juta jiwa, yang berusia lima tahun ke atas adalah sekitar 250 juta jiwa. Dengan menggunakan data proporsi individu pemakai internet sebelumnya, jika dibulatkan ke angka 50 persen menghasilkan kurang lebih terdapat 125 juta jiwa penduduk Indonesia sebagai pengguna internet.

Seberapa banyak dari jumlah tersebut yang mungkin mengajukan pinjaman secara digital? Sebagai perbandingan, untuk mudahnya dapat digunakan data dari laporan statistik fintech OJK. Berdasarkan data selama 2021, terdapat rata-rata sekitar 20 juta peminjam perseorangan melalui berbagai lembaga fintech. Nominal pinjaman berada pada kisaran 800 ribu rupiah untuk kredit konsumtif per individu. Maka setidaknya paling sedikit sebanyak itu pula penduduk Indonesia yang akan tertarik melakukan pinjaman di bank digital. Jika dikalkulasikan jumlah kredit yang disalurkan adalah sebesar Rp 16 triliun. Anggap saja besar bunga yang ditetapkan sekitar 10 persen, maka potensi pendapatan yang diterima adalah sekitar Rp 1,6 triliun per tahun.

Potensi kue ekonomi yang lebih besar adalah dari kredit modal usaha yakni konsumen kalangan usaha. Potensi yang besar dapat dilihat dari jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UMKM, pada 2019 terdapat sekitar 65 juta pelaku usaha UMKM. Dengan menggunakan proporsi pengguna internet yang sama sekitar 50 persen, didapat sekitar 32 juta pelaku usaha UMKM yang potensial menjadi pengguna layanan bank digital.

Berapa persen potensi peminjam dan nominal pinjaman? Dengan mengambil acuan pada data penyaluran kredit UMKM yang dicatat Bank Indonesia pada Triwulan III - 2018, adalah sejumlah Rp 1.037,6 triliun kredit yang tersalurkan kepada sekitar 16,4 juta rekening UMKM. Atau rata-rata pinjaman per UMKM yakni sekitar Rp 63 juta. Dengan cara kalkulasi yang sama dihasilkan potensi pendapatan bank digital sebesar Rp 201,6 triliun.

Apabila di total kedua segmen tersebut, maka setidaknya terdapat potensi 52 juta jumlah konsumen dan Rp 203,2 triliun kue ekonomi yang diperebutkan bank digital. Besaran tersebut setara dengan 35 persen dari total kue ekonomi yang sudah dinikmati oleh industri perbankan selama 2020.

Persaingan

Tentunya setiap pelaku usaha perbankan digital telah mempunyai kalkulasi yang lebih spesifik untuk menentukan besaran market share yang menjadi target. Seberapa banyak calon konsumen yang kira-kira mampu direalisasikan dan kisaran nominal pinjaman yang diambil. Sebagai contoh, peminjam dari pelaku usaha ojek online kemungkinan akan mengambil pinjaman sebesar nilai pembelian sepeda motor, sementara pelaku usaha kuliner relatif akan mengambil nominal pinjaman yang lebih besar untuk modal usahanya.

Ke depan, besaran kue ekonomi bank digital akan semakin besar sejalan dengan peningkatan penetrasi internet di Indonesia. Potensi market yang besar di Indonesia yang belum sepenuhnya dijangkau menjadikan kue ekonomi bank digital menjadi menarik. Hal tersebut membawa banyak kompetitor yang bertanding memperebutkan besaran kue tersebut.

Selain banyaknya kompetitor, model bisnis bank digital tentunya mempunyai tantangan tersendiri seperti kekuatan permodalan dan kepercayaan pengguna untuk memakai layanan bank digital. Apalagi model bisnis ini merupakan model baru yang lahir dari perkawinan bisnis perbankan dengan bisnis teknologi. Bank digital yang didukung pengalaman dalam bisnis perbankan ataupun teknologi akan memiliki modal keunggulan dalam persaingan tersebut.

Jahja Setiaatmadja (Presiden Direktur PT BCA Tbk) menyebutkan bahwa hanya tiga bank yang akan menjadi pemenang dalam persaingan bank digital tersebut. Apabila kita tengok perkembangan bank digital di negara lain yang sudah lebih dahulu dari Indonesia, memang tidak banyak bank digital yang berhasil dalam pengembangan usahanya.
Jungkiu Choi, Yashraj Erande, dan Yang Yu dalam laporan berjudul Winning the Digital Banking Battle in Asia-Pacific menyebutkan bahwa dari 249 bank digital di dunia hanya 13 yang mampu mencetak untung.

Dan, jika dilihat di masing-masing negara hanya sekitar di bawah lima bank digital yang menguasai pangsa pasar di negaranya masing-masing. Di Tiongkok ada AiBank, WeBank, MyBank, dan XWBank. Di Jepang ada Jibun Bank, Rakuten Bank, Paypay Bank, dan Sony Bank, serta di Korea ada KakaoBank. Di Indonesia sendiri, prospek peta persaingannya diprediksi akan identik seperti pemenang dalam persaingan bisnis transportasi online dan persaingan bisnis marketplace.

(mmu/mmu)