Kolom Kang Hasan

Utang, Defisit Anggaran, dan Gaya Pemerintah

Hasanudin Abdurakhman - detikNews
Senin, 11 Okt 2021 10:02 WIB
kang hasan
Hasanudin Abdurakhman (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Saya memberi garis bawah pada sejumlah kata kunci soal anggaran negara yang dituangkan dalam APBN 2021. Ada defisit sekitar 1000 triliun rupiah, dengan anggaran belanja 2750 triliun. Lalu, utang kita meningkat, kini menjadi 6625 triliun. Defisit anggaran mencapai 5,7% PDB. Sedangkan rasio utang terhadap PDB sudah lebih dari 40%.

Untuk apa uang anggaran kita dipakai? Sebesar 19% atau hampir 1/5 dipakai untuk membayar utang. Gaji pegawai negara menghabiskan 21%. Sedangkan belanja modal hanya 11%. Keduanya, cicilan pembayaran utang maupun belanja pegawai menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Kalau kita bayangkan negara itu seperti seseorang atau sebuah keluarga, apa yang terbayang? Seseorang dengan belanja lebih besar dari pendapatan. Untuk menutupi kekurangan uang untuk belanja, ia berutang. Sebagian utang itu dipakai untuk membayar utang. Sebagian kecil dipakai untuk membeli barang-barang produktif, yang kelak diharapkan akan memperbesar pemasukan. Tapi jumlah itu lebih kecil daripada yang dipakai untuk keperluan yang tak produktif, seperti membayar gaji sopir, pembantu, dan lain-lain. Sehatkah keluarga seperti ini? Tidak.

Anggaran negara tentu tak persis sama dengan anggaran keluarga atau pribadi. Tapi ada hal-hal mendasar yang sangat penting, yaitu keseimbangan antara situasi keuangan dan pengeluaran. Dalam situasi keuangan yang morat-marit, kita menyaksikan berbagai kemewahan yang dipamerkan oleh pejabat dan pegawai negara. Gaji dan fasilitas untuk pejabat tinggi yang fantastis. Biaya-biaya perjalanan yang entah untuk apa tujuannya.

Beberapa minggu lalu beredar video berisi pembicaraan anggota DPR soal berapa uang yang dia terima dari pemerintah. Konyolnya, anggota DPR ini sepertinya tak paham soal komposisi uang itu. Dana reses dijelaskan sebagai "penghasilan". Jumlahnya fantastis. Sementara, kinerja DPR sangat parah. Target pembahasan UU tidak pernah tercapai.

Dalam keseharian kita terus menyaksikan ketimpangan soal bagaimana pemerintah menggunakan uang. Mobil-mobil pejabat tinggi sipil dan militer naik terus standarnya. Polah itu diikuti oleh pejabat-pejabat daerah yang berlomba-lomba membeli mobil mewah.

Apa yang seharusnya kita lakukan ketika situasi keuangan kita tak sehat? Berhemat! Ini yang tak terlihat pada pemerintah. Gaya belanja yang boros terus dipertontonkan. Sementara pengurangan pengeluaran melalui pengurangan biaya rutin seperti biaya ruang kantor, energi, administrasi, perjalanan, dan sebagainya, tidak terjadi. Padahal itu bisa dilakukan.

Pihak swasta, dalam keadaan perusahaan meraih laba pun melakukan aktivitas cost down. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja. Biaya diturunkan membuat laba menjadi lebih tinggi. Pemerintah memang tidak bertujuan mencari laba. Tapi cost down sebenarnya diperlukan, guna mengurangi defisit tadi.

Kenapa itu tidak dilakukan? Ini soal pola pikir. Para pengelola anggaran tidak diberi beban soal bagaimana anggaran dihemat. Yang jadi titik fokus lebih ke soal bagaimana anggaran diserap. Ditambah adanya keinginan kuat untuk dapat menikmati anggaran pemerintah dengan berbagai cara.

Selain itu, kegiatan-kegiatan cost down memerlukan keseriusan dan disiplin tinggi. Ini sesuatu yang sulit dilakukan oleh aparat negara. Rendahnya disiplin sudah jadi beban negara selama puluhan tahun dan tidak banyak mengalami perbaikan. Itulah pula yang jadi sebab rendahnya kinerja. Karena kinerja rendah itu, pemerintah menghabiskan begitu banyak dana untuk membayar pegawai. Pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan dengan sedikit orang, harus dikerjakan beramai-ramai.

Birokrasi kita belum menempatkan diri sebagai pelayan. Mereka lebih cenderung menempatkan diri sebagai priyayi. Karena itu mereka menuntut kantor megah, mobil mewah, dan fasilitas berlebihan. Berhemat? Mana mungkin priyayi berhemat!

Pemerintah selalu berdalih bahwa utang maupun defisit anggaran masih dalam batas yang dibolehkan oleh undang-undang. Betul, masih dalam batas yang diperbolehkan. Tapi ini seperti memelihara penyakit yang terus berkembang. Kalau tidak dikoreksi sekarang, ia akan jadi masalah besar. Suatu saat mungkin kita akan tiba pada situasi di mana pengeluaran kita tetap besar, kita tak lagi bisa berutang untuk menutupi defisit. Saat itu apa yang akan terjadi? Kita bangkrut.

Tak peduli soal rasio-rasio tadi, gaya pemerintah dalam membelanjakan uang harus diubah.

(mmu/mmu)