Kolom

NU, Muktamar, dan Komitmen Antikorupsi

Muwaffiq Jufri - detikNews
Selasa, 28 Sep 2021 15:06 WIB
Ilustrasi Bendera RI dan NU di kantor PBNU.
Foto ilustrasi: Bagus Prihantoro Nugroho
Jakarta -

Salah-satu keputusan penting yang dihasilkan dalam Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) tahun ini ialah penyelenggaraan Muktamar yang diputuskan digelar pada 23-25 Desember 2021. Keputusan ini dibacakan langsung oleh Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj pada 25 September 2021.

Muktamar adalah ajang lima tahunan yang akan membahas segala isu strategis organisasi, sistem regenerasi kepemimpinan, dan persoalan keumatan. Selain itu, dalam forum ini juga dibahas persoalan-persoalan kebangsaan dan sikap resmi organisasi dalam membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan itu.

Salah-satu isu penting yang semestinya juga menjadi pokok pembahasan ialah persoalan korupsi. Kesediaan NU membahas isu ini pada arena muktamar menjadi salah-satu solusi atas carut-marutnya kondisi pemberantasan korupsi di negeri ini, baik carut-marut yang disebabkan oleh ragam aturan dan kebijakan yang berhasil melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ataupun budaya korupsi dalam lingkaran birokrasi yang semakin menjadi-jadi.

Fatwa

Ada beberapa fatwa tentang korupsi yang pernah diterbitkan NU, antara lain fatwa tentang halalnya penerapan hukuman mati bagi koruptor yang difatwakan pada perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama' 2002. Fatwa ini kemudian diperbaharui pada Munas 2012 yang merilis fatwa tentang larangan salat jenazah bagi koruptor.

Pada Muktamar ke-33 di Jombang, PBNU juga menggelar Halaqah Antikorupsi yang ditujukan untuk menguatkan integritas kadernya di bidang pemberantasan korupsi. Acara ini melibatkan banyak pihak, mulai KPK, LSM, dan para intelektual yang memang konsen terhadap isu korupsi.

Problem Internal

Mendiang KH. Shalahuddin Wahid (Gus Sholah) melalui tulisannya berjudul Refleksi 94 Tahun NU (2020) pernah berujar bahwa permasalahan utama yang kini dihadapi NU adalah persoalan mental pragmatis pengurusnya. Pernyataan ini ada benarnya, mengingat pada beberapa kesempatan para punggawa NU terlihat sedang 'makan siang' bersama para pejabat teras negara.

Kebenaran atas pernyataan Gus Sholah juga bisa dihubungkan dengan persoalan korupsi yang banyak menyeret kader NU yang aktif di dunia politik. Baik kader yang berasal dari wadah politik NU, ataupun dari partai di luar wadah politik warga NU. Sehingga jangan salahkan persepsi publik jika banyak yang mempertanyakan keseriusan NU atas komitmennya dalam melawan korupsi sebagaimana yang termaktub dalam beberapa fatwanya. Sebab, beberapa yang terlibat justru berasal dari tokoh dan kalangan "ternama" di lingkungan NU.

Meneguhkan Komitmen

Donald Black dalam bukunya berjudul The Behaviour of Law (1985) berpendapat bahwa keberadaan organisasi massa merupakan salah-satu faktor berubahnya perilaku hukum masyarakat. Keberadaan komunitas ini diyakini menjadi aktor penting yang mampu menggerakkan budaya hukum masyarakat menuju jalan kebenaran.

Pada 29 Januari 2020, Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA pernah merilis hasil surveinya terkait besaran dan sebaran massa Ormas di Indonesia. Dalam rilis tersebut diketahui jumlah anggota NU kurang lebih sebanyak 108 juta orang. Tentu ini bukan angka yang sedikit dan bisa menjadi pijakan untuk mendaulat NU sebagai Ormas terbesar di Indonesia. Harapannya, posisi strategis ini mampu dimanfaatkan NU untuk merealisasikan komitmennya dalam mengarahkan warganya agar membudayakan sikap antikorupsi.

Momentum muktamar menjadi ajang pembuktian komitmen ini, yakni dengan melakukan langkah-langkah nyata yang nantinya menjadi strategi NU dan warganya dalam melawan korupsi. Adapun langkah yang bisa ditempuh antara lain: Pertama, mandiri dalam pembiayaan muktamar, baik melalui amal-amal usaha yang kini tengah digodok ataupun dengan menghimpun dana warga nahdliyyin yang jumlahnya begitu besar.

Langkah gencar NU menggelar gerakan 'Koin Muktamar' adalah langkah maju untuk menghindari pragmatisme dalam suksesi kepemimpinan. Sebab pragmatisme hanya akan dijadikan kepentingan politik oleh para 'penyandang modal' dan justru berpotensi mengulang kembali kekisruhan pada dua perhelatan muktamar sebelumnya yang disinyalir kental dengan 'politik uang'.

Kedua, menetapkan persoalan korupsi sebagai salah-satu kebijakan utama organisasi yang perlu segera direalisasikan. NU harus sesegera mungkin menyusun strategi-strategi organisasi dalam membudayakan masyarakat antikorupsi. Langkah ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan kepengurusan NU yang mengakar hingga tingkat ranting/desa. Belum lagi keberadaan pesantren-pesantren yang mayoritas berafiliasi dengan NU yang bisa menjadi kekuatan kultural dalam menyadarkan masyarakat akan bahaya korupsi.

Strategi dan kebijakan organisasi ini juga bisa dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap kadernya yang terbukti terlibat dalam perkara korupsi. Ketiadaan sanksi yang dibebankan kepada kadernya ini dirasa belum mampu menunjukkan sikap serius NU dalam memberantas korupsi. Sanksi ini juga dimaksudkan untuk menjaga marwah organisasi dari kader-kader yang koruptif.

Ada banyak rumusan sanksi yang dapat diterapkan, semisal dengan memberi surat teguran, surat peringatan, dan memecatnya dari keanggotaan. Bahkan jika dirasa perlu, NU bisa mendukung penegak hukum dalam memutus hukuman mati kepada kadernya yang terbukti korupsi, sesuai dengan konstruksi fatwa yang telah dikeluarkan.
Ketiga, mengupayakan kemandirian organisasi di bidang ekonomi. Keberadaan NU dengan massanya yang besar dirasa tidak sulit dalam menggerakkan kemandirian organisasi. Sudah ada beberapa cabang NU di daerah yang bisa mandiri dalam hal pembiayaan.

Sebagai contoh di Pamekasan, menurut Ketua Lembaga Perekonomian PCNU Pamekasan KH. Djatim Makmun, inisiasi pembentukan Baitul Mall Wattamwil (BMT), dengan modal awal yang hanya Rp 300 juta hasil patungan pengurus cabang NU, dalam jangka tiga tahun berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp 81,2 Juta, dengan total aset saat ini sebesar Rp 3,1 Miliar.

Bila kebijakan pengembangan ekonomi ini dikoordinasi langsung PBNU dengan menggerakkan sebanyak 439 pengurus cabangnya yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara, tentu laba bersihnya akan mampu membiayai seluruh kegiatan dan amal usaha NU tanpa harus menyibukkan diri dengan suksesi politik yang lekat dengan aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Melalui momentum muktamar nanti, kita berharap munculnya 'ghirah' untuk merealisasikan komitmen NU dalam memberantas korupsi. Kita juga berharap para muktamirin mampu menciptakan rumusan-rumusan penting dalam upaya memasyarakatkan antikorupsi di kalangan nahdliyyin. Bila ini terealisasi, paling tidak hampir separuh warga Indonesia telah terbebas dari perilaku korupsi. Selamat bermuktamar!

Muwaffiq Jufri dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Wakil Ketua LPBH PCNU Pamekasan

(mmu/mmu)