Kolom

Perpanjangan Diskon PPnBM dan Nasib Transportasi Publik

Insan Ridho - detikNews
Selasa, 28 Sep 2021 14:00 WIB
Bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional 2021, PT KAI Daop 1 Jakarta membagikan souvenir kepada penumpang di Stasiun Gambir, Jakarta, Sabtu (4/9/2021).
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Pemerintah meneruskan program potongan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) hingga Desember 2021. Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.010/2021, pemerintah memberikan diskon lanjutan untuk sejumlah kendaraan bermotor. Besaran diskon berkisar antara 25% sampai 100% berdasarkan jenis kendaraan bermotor. Peraturan keringanan pajak ini mulai berlaku pada 13 September 2021.

Langkah pemberian keringanan PPnBM ini jelas disambut hangat oleh pelaku industri otomotif. Sesuai siaran pers Kementerian Keuangan, penjualan mobil pribadi telah meroket sebesar 38,5% pada Januari - Juli 2021. Perpanjangan diskon PPnBM jelas akan meningkatkan penjualan kendaraan pribadi lagi. Walaupun demikian, program potongan pajak ini dapat berdampak pada sektor transportasi lain, yaitu transportasi publik.

Dengan hadirnya perpanjangan diskon PPnBM, sebagian masyarakat cenderung lebih memilih membeli kendaraan pribadi ketimbang beralih ke moda transportasi publik. Tidak semua masyarakat mampu membeli mobil atau motor pribadi, namun alasan untuk berpindah ke transportasi publik semakin minim. Transportasi publik akan kian terpuruk dari segi pemasukan yang sebagian besar masih bertumpu pada tiket penumpang.

Seperti halnya sektor lain, transportasi publik mengalami goncangan dahsyat akibat pagebluk. Jumlah penumpang menurun tajam begitu pula armada yang beroperasi. Alhasil, pemasukan operator transportasi publik turut merosot. Kita tentu bisa bilang bahwa pandemi menjadi momok utama kemalangan transportasi publik, tetapi sektor pelayanan publik ini akan kembali terpukul dengan keberadaan perpanjangan potongan PPnBM.

Contohnya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator kereta api di Indonesia mengalami penurunan pendapatan secara signifikan pada periode Januari - September 2020. Pendapatan dari angkutan penumpang bahkan anjlok hingga 67,27% sesuai laporan keuangan PT KAI di Bursa Efek Indonesia. Pemandangan serupa juga terjadi pada berbagai operator transportasi publik, seperti MRT Jakarta dan Transjakarta.

Angka pendapatan yang merosot ini akan semakin terpuruk dengan keberadaan perpanjangan potongan PPnBM. Para calon penumpang kereta jarak jauh PT KAI kini mungkin lebih memilih membeli mobil untuk bepergian ke luar kota. Biaya pembelianli mobil pasti lebih besar, namun lebih irit jika digunakan untuk jangka panjang. Maka, dampak krisis ekonomi akan semakin nyata bagi PT KAI dan operator transportasi antarkota lain.

Jika kita melihat secara makro, program keringanan PPnBM memang memiliki multiplier effect terhadap industri otomotif juga industri turunannya. Industri logam, karet, dan jasa pendanaan akan hidup kembali berikut tenaga kerja yang terlibat. Meskipun demikian, sektor transportasi publik pun memilki tenaga kerja yang melimpah. Andai jumlah penumpang kandas, para pekerja sektor transportasi publik merasakan pahit yang serupa.

Pada November silam, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar 3,49%. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor transportasi. Berdasarkan data BPS tersebut, lebih dari 70.000 pekerja di sektor transportasi telah dibebastugaskan per Agustus 2020. Fakta ini jelas menakutkan bagi para pekerja di sektor transportasi termasuk transportasi publik.

Yang perlu kita sadari adalah para pekerja transportasi publik telah bekerja sebagai tulang punggung mobilitas. Mereka bahkan harus berjuang di luar rumah ketika pandemi mulai menyerang hingga sedikit mereda seperti sekarang. Mereka menjadi garda terdepan yang melayani para pekerja esensial lain, seperti tenaga kesehatan. Potensi penurunan penumpang transportasi publik tentu akan semakin meresahkan bagi kesejahteraan mereka.

Di samping itu, program keringanan PPnBM ini semakin menunjukkan kebimbangan dari para pengambil kebijakan. Kampanye untuk menggunakan transportasi publik selalu digaungkan, namun kebijakan lain malah bertolak belakang dengan kampanye ini. Situasi ini agaknya membuat kesan bahwa para pengambil kebijakan tidak melakukan sinkronisasi. Idealnya, suatu regulasi tidak bisa bertabrakan dengan regulasi lain.

Dari sisi pengambil kebijakan keuangan, perpanjangan keringanan PPnBM mendorong konsumsi kendaraan pribadi yang akan membantu memulihkan ekonomi Indonesia. Namun, program-program unggulan untuk transportasi publik dari sisi pengambil kebijakan transportasi akan mubazir. Program mutakhir, seperti skema Buy The Service (BTS) untuk transportasi publik tidak lagi efektif jika potongan PPnBM masih berlangsung.

Program BTS dapat merevitalisasi transportasi publik di sejumlah daerah. Lewat skema BTS, pihak swasta akan mengoperasikan transportasi publik sehingga beban pemerintah daerah berkurang. Anggaran program BTS bahkan mencapai Rp 500 miliar rupiah. Namun, keringanan PPnBM akan mengagalkan momentum program BTS. Buat apa meningkatkan layanan transportasi publik jika masyarakat lebih tertarik pada kendaraan pribadi?

Membuat kebijakan yang tidak tumpah tindih memang bukan perkara sederhana. Ini termasuk mengukur dampak yang adil bagi semua pihak dalam implementasi kebijakan tersebut. Tetapi, kepentingan publik harus selalu menjadi prioritas utama. Keberpihakan yang terlalu dominan terhadap kendaraan pribadi bisa berdampak buruk secara jangka panjang, seperti jalan-jalan yang padat dan gangguan kesehatan masyarakat.

Kebijakan perpanjangan diskon PPnBM sesungguhnya bukan produk yang buruk terutama bagi industri otomotif dan turunannya. Hanya saja, perkembangan transportasi publik punya urgensi yang lebih penting karena berkaitan langsung dengan layanan masyarakat. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak terkendali akibat potongan PPnBM tentu mengkhawatirkan. Kondisi itu jelas akan menggilas sektor transportasi publik lebih amblas.

Insan Ridho pekerja sektor transportasi di Jakarta, lulusan program MSc Transport Planning and Engineering di Newcastle University, Inggris

(mmu/mmu)