Kolom

Quo Vadis Food Estate Kemhan?

Ian Montratama - detikNews
Selasa, 21 Sep 2021 14:44 WIB
Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto berbincang di proyek lumbung pangan di Kalteng
Foto: Laily Rachev-Biro Pers Setpres
Jakarta -

Epistemik studi pertahanan Tanah Air sempat menggeliat pada akhir bulan April 2021 lalu. Pasalnya, musibah subsunk KRI Nanggala-402 seakan menjadi kotak pandora tentang kemampuan pertahanan negara Indonesia yang kurang memadai. Anggaran pertahanan dijadikan alasan klasik kualitas pertahanan Indonesia hingga menyebabkan kondisi alutsista Indonesia jauh dari kondisi siap operasi dan justru berisiko membahayakan awaknya karena usia pakai yang umumnya sudah lanjut.

Arah diskusi ada yang mengarah pada efektivitas penggunaan anggaran. Pada kolom opini Kompas pada tanggal 4 Mei 2021 lalu, Wakil Menteri Pertahanan RI Letjen TNI M. Herindra menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk program modernisasi alutsista, non-alutsista, serta sarana dan prasarana pertahanan hanya 29,06 persen dari belanja anggaran di tahun 2021 (senilai Rp 39,02 triliun). Selebihnya untuk belanja pegawai, operasi, latihan dan pendidikan. Dengan alokasi anggaran pengadaan alutsista yang relatif minim tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendapatkan penugasan khusus dari Presiden Joko Widodo untuk membangun kesiapan cadangan logistik strategis (CLS) nasional berupa tanaman singkong untuk mendukung pertahanan negara yang masuk ke dalam lingkup kebijakan food estate pemerintah.

Dari arahan Presiden Jokowi kepada Kemhan tersebut dapat ditangkap bahwa ide besar dari CLS di bawah Kemhan ini adalah ketahanan pangan sebagai kondisi strategis bagi keamanan sebuah negara. Tujuan penyiapan CLS nasional dipahami sebagai pengembangan pertahanan yang kuat berdimensi holistik melalui penguatan pertahanan militer dan nirmiliter (sekaligus). Hal ini berangkat dari kesadaran pemerintah bahwa pemenuhan hak pangan rakyat merupakan isu strategis yang berpengaruh kepada jatuh bangunnya sebuah negara.

Makanan pada dasarnya dapat digunakan sebagai senjata, ribuan kali lebih kuat daripada uang atau sumber daya pertahanan lainnya. Pada tahun 1974, sebuah gagasan yang menjadikan pangan sebagai senjata diperkenalkan oleh mantan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger dalam laporan Dewan Keamanan Nasional AS yang berjudul: 'Memorandum Studi Keamanan Nasional 200: Implikasi Pertumbuhan Populasi Seluruh Dunia untuk Keamanan AS dan Kepentingan Luar Negeri' atau 'National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests' (NSSM200).

Dorongan dasar dari studi Dewan Keamanan Nasional AS tersebut adalah pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang yang dianggap berpotensi menjadi ancaman (ketahanan pangan) bagi keamanan AS dan oleh karena itu perlu adanya pengendalian pertumbuhan, yang secara eksplisit melalui pengendalian kelahiran dan yang dihindari terjadi adalah melalui perang dan kelaparan. Dalam laporan ini disinggung 13 negara, termasuk Indonesia, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Mesir, Ethiopia, India, Nigeria, Pakistan, Turki, Thailand, dan Filipina.

Pada situs kemhan.go.id, terdapat artikel tentang Badan Cadangan Logistik Strategis Nasional (BCLSN) yang menegaskan bahwa salah satu wujud BCLSN adalah dengan pembangunan sentra perkebunan singkong di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pembangunan lahan singkong tersebut menjadi program Kemhan yang disasar pada tahun 2021 akan mencapai 30 ribu hektar. Namun demikian, program tersebut diketahui belum dapat berjalan. Penyebabnya ada dua hal, yaitu belum adanya alokasi anggaran dari Kemhan untuk kegiatan ini lantaran jumlah anggaran yang terbatas dan kendala lahan. Untuk pengembangan kawasan lahan tanam di lahan food estate dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan anggaran KemenPUPR. Adapun, untuk izin penggunaan lahan, Kemhan bergantung pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Seiring belum banyaknya perkembangan yang terjadi, patut mendapatkan atensi bahwa sejak adanya penugasan Presiden Jokowi kepada Kemhan terkait BCLSN ini telah timbul rumor keterlibatan PT Agrinas dalam kegiatan CLS Kemhan. PT Agrinas adalah badan usaha yang didirikan oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) yang dibina oleh Kemhan. Seluruh saham perusahaan ini dimiliki oleh YPPSDP serta koperasi pegawai yayasan tersebut. Sampai sekarang, keterlibatan PT ini belum dapat dibuktikan. Kemhan perlu meluruskan hal tersebut kepada publik karena program CLS di bawah Kemhan sendiri nampaknya belum mendapatkan alokasi anggaran negara tambahan dan belum mulai dilaksanakan.

Selama ini juga masih ada silang pendapat publik bahwa Kemhan adalah leading sector dari program food estate. Hal ini didasari oleh pemberitaan bahwa Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa Kemhan adalah leading sector proyek lumbung pangan pada bulan Juli 2020. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada September 2020 menyatakan bahwa Kemhan berfokus pada CLS tanaman singkong sebagai supporting atau pendukung dalam program food estate secara keseluruhan yang menjadi tugas utama Kementerian Pertanian.

Sesuai regulasi, Kemhan seharusnya hanya berperan pada pengembangan CLS untuk mendukung pertahanan negara dalam situasi yang bersifat kedaruratan, seperti bencana alam, wabah yang berkepanjangan, bencana peperangan, dan kondisi kahar lainnya. Sementara, Kementerian Pertanian menyelenggarakan peran dan fungsinya dalam mengelola ketersediaan pangan lebih ditujukan pada situasi dan kondisi yang normal. Dalam konteks tersebut, Kemhan memilih tanaman singkong sebagai fokus CLS-nya. Tanaman singkong dipilih karena dianggap merupakan salah satu komoditas yang bila dikelola dengan baik bisa memenuhi unsur CLS. Adapun pola tanamnya lebih mudah.

Dipahami bahwa krisis pangan merupakan bagian dari ancaman nirmiliter dan harapannya, food estate yang dikelola Kemhan dapat menjadi solusi pencegahannya. Dari sudut pandang itu, leading sector dalam hal ini memang tetap Kementerian Pertanian. Sementara, Kemhan bertindak sebagai supporting untuk menghadapi kondisi darurat. Perpres No. 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (halaman 33) telah menyatakan bahwa untuk menghadapi ancaman krisis pangan, unsur utamanya adalah Kementerian Pertanian dan didukung oleh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait (termasuk Kemhan).

Diskresi Presiden Jokowi untuk meminta Kemhan mengurusi masalah krisis pangan tentunya berdasarkan keputusan matang beliau yang didasari urgensi yang tinggi. Sektor pertahanan dapat dianggap sebagai yang paling siap untuk digerakkan dalam membangun CLS dalam waktu singkat karena dapat menggunakan kekuatan TNI yang bersifat kewilayahan. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan selanjutnya terkait anggaran pertahanan yang sudah minim. Apakah anggaran pertahanan akan terserap pada kegiatan yang bukan merupakan tugas pokoknya? Dalam hal ini, kita percayakan kepada pemerintah yang tidak akan membebani program food estate dari anggaran Kemhan yang terbatas saat ini. Setiap tambahan program baru yang diamanatkan pemerintah pusat kepada Kemhan (di luar RKA-KL awal Kemhan), tentunya akan ada alokasi anggaran tambahan kepada Kemhan untuk mendukung anggaran food estate ini. Diperkirakan bentuknya berupa realokasi anggaran dari kementerian lain ke Kemhan atau programnya tetap di Kementan, misalnya, namun unsur pelaksanaannya dari Kemhan/TNI.

Penggunaan kekuatan pertahanan untuk menghadapi ancaman nirmiliter ini secara teoritis dapat dipahami sebagai bentuk pemanfaatan idle capacity lintas-sektoral. Hal ini sudah lumrah di Indonesia, di mana aset TNI sering digunakan untuk OMSP (Operasi Militer Selain Perang) seperti tanggap bencana dan bakti TNI. Bentuknya seperti rehabilitasi fasilitas umum, pembukaan lahan pertanian dan lain sebagainya. Hal tersebut mendapat landasan hukum dari Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma 2018 yang menyatakan bahwa hakikat TNI selain melaksanakan tugas pertahanan juga disiapkan untuk mendukung kepentingan nasional lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Justifikasi pelibatan Kemhan juga diperkirakan berasal dari pendeknya periode pemerintahan Presiden Jokowi yang hanya sekitar tiga tahun lagi untuk dapat mewujudkan food estate dengan cara normatif. Kemhan menjadi kementerian yang paling tepat untuk menangani ancaman luar biasa (krisis pangan karena pandemi) yang bersifat urgen. Karena krisis pangan dapat menyebabkan instabilitas keamanan nasional yang dapat berkembang menjadi aksi insurjen dan bahkan perang sipil yang berpotensi muncul akibat krisis pangan. Sehingga kebijakan Presiden Jokowi ini merupakan tindakan preventif untuk mencegah bahaya besar yang dapat muncul di masa mendatang yang harus dikawal ketat realisasinya.

Di luar tujuan ketahanan pangan, food estate sesungguhnya memiliki nilai strategis bagi pertahanan negara. Perpres No. 8 Tahun 2021 tentang Jakum Hanneg 2020-2024 (halaman 1 dan 15) juga mengamanatkan dibangunnya depo-depo logistik pertahanan yang terdesentralisasi atau DLPT (jika dapat disingkat demikian). Logistik pertahanan pada hakikatnya tidak selalu berupa bekal persenjataan dan amunisinya. Dalam mempersiapkan sistem pertahanan semesta, bekal pangan harus juga tersebar di seluruh kantong-kantong pertahanan Indonesia. Karena jika musuh telah menerobos masuk ke daratan Indonesia, komponen utama dan cadangan pertahanan Indonesia harus menjalankan strategi perang berlarut yang membutuhkan bekal pangan dari sentra-sentra tanaman pangan yang sudah disiapkan dalam DLPT (bidang pangan).


Ian Montratama, Peneliti Center of ASEAN Research on Energy (CARE) Universitas Pertamina

(ega/ega)