Kolom

Lapas dan Gagalnya Asas Kehilangan Kemerdekaan

Maria Ulfah - detikNews
Selasa, 21 Sep 2021 11:30 WIB
Ilustrasi Kebakaran Lapas
Ilustrasi: Fuad Hashim
Jakarta -
"Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" ialah salah satu asas dalam sistem pembinaan pemasyarakatan. Asas tersebut adalah satu dari delapan asas yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Tujuh asas lain yang diatur adalah pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, serta terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang (Banten) pada 8 September 2021 membuat terperanjat banyak pihak, utamanya adalah keluarga dari para narapidana yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Saya adalah warga negara Indonesia yang turut terperanjat dengan peristiwa tersebut. Dengan menelusuri pemberitaan di media massa, sebab-sebab yang membuat saya lebih terperanjat adalah korsleting listrik di blok Lapas karena instalasi listrik belum pernah dibenahi sejak lapas itu berdiri pada 1972, sistem Lapas yang tak mampu mendeteksi terjadinya kebakaran, minimnya standar alat pemadam, serta tidak ada petugas jaga di blok yang terbakar.

Sebagaimana kita rasakan bersama sebagai manusia modern, listrik adalah salah satu kebutuhan primer. Begitu pun listrik bagi narapidana di Lapas Tangerang maupun Lapas di wilayah lainnya. Sungguh mencengangkan bahwa Lapas sebagai salah satu institusi yang dikelola oleh negara ternyata tidak diberikan pengecekan listrik secara berkala maupun secara rutin. Narapidana di dalam Lapas membutuhkan listrik untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya yang diatur dalam Pasal 14 UU Pemasyarakatan, misalnya tidur atau melakukan ibadah dalam terang, mengikuti siaran media massa dalam jam tertentu, dan hal sejenis lainnya.

Setelah terjadi peristiwa kebakaran di Lapas Tangerang tersebut, selanjutnya Lapas-Lapas di wilayah lain diminta untuk melakukan pengecekan arus listrik. Betapa ironis, sedikitnya 42 orang narapidana meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka berat maupun luka ringan, barulah dilakukan pengecekan arus listrik di Lapas-Lapas lainnya. Hal serupa terjadi juga di Lapas Purwokerto (Kab. Banyumas) pada 29 Oktober 2020, namun tidak ada korban jiwa seperti di Lapas Tangerang.

Kelebihan Kapasitas

Selain sebab di atas, diketahui pula bahwa jumlah narapidana melebihi dari seharusnya di Lapas Tangerang (seharusnya berjumlah 600 orang, namun terisi kurang-lebih 2.000 orang) dan diurus dengan kurang-lebih 160 orang pegawai Lapas. Terdata 10 Lapas (dari 13 Lapas yang mengalami kebakaran dalam 3 tahun terakhir) juga mengalami kondisi kelebihan kapasitas atau dalam ambang batas kelebihan kapasitas. Kelebihan kapasitas yang ada mengakibatkan situasi Lapas tidak kondusif dan terjadi kerusuhan yang berujung pada kebakaran.

Narapidana yang "berulah" juga menjadi sebab kebakaran Lapas. Lapas yang mengalami peristiwa tersebut antara lain adalah Lapas Tuminting (Manado, Sulawesi Utara) pada 29 Oktober 2020, Lapas Kabanjahe (Kab. Tanah Karo, Sumatera Utara) pada 12 Februari 2020, Lapas Perempuan Palu (Sulawesi Tengah) pada 29 September 2019. Akibat kebakaran tersebut, banyak narapidana kabur menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak mudah ditangkap kembali oleh pihak Lapas.

Berkaca pada realita bahwa narapidana di Indonesia ternyata tidak hanya kehilangan kemerdekaan, maka negara harus segera menyadari bahwa narapidana harus mendapatkan perhatian selayaknya warga negara Indonesia lainnya. Hak-hak narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 UU Pemasyarakatan (antara lain hak melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan, dan hak-hak lainnya) seharusnya dipenuhi.

Kemerdekaan para narapidana telah dibatasi; menjadi sangat tidak manusiawi apabila mereka tidak dipenuhi hak-haknya dan bahkan melebihi penderitaan yang seharusnya sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat.

Sehubungan dengan hal di atas, "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" jelas belum tercapai bagi narapidana di Lapas-Lapas Indonesia. Diperlukan langkah konkret dari pihak eksekutif, yudikatif, dan legislatif di Indonesia untuk memperbaiki dan merencanakan lebih matang bagi kehidupan para narapidana lebih baik ketika menjalani masa pidana penjaranya.

Maria Ulfah dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UNPAR
Simak video 'Polda Metro Selidiki Unsur Kesengajaan di Kasus Kebakaran Lapas Tangerang':

(mmu/mmu)