Kolom

Pelajaran dari "Hibah Dua Triliun"

Hasbi Leo - detikNews
Rabu, 08 Sep 2021 15:10 WIB
Keluarga pengusaha asal Aceh, Akidi Tio, memberi dana hibah Rp 2 triliun untuk penanganan COVID-19 di Sumsel. (dok Istimewa)
Keluarga pengusaha asal Aceh, Akidi Tio, memberi dana hibah Rp 2 triliun untuk penanganan COVID-19 di Sumsel. (dok Istimewa)
Jakarta -

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri dimutasi dari jabatannya. Sekarang yang bersangkutan menduduki jabatan Kors Ahli Kapolri. Alih jabatan itu berdasarkan surat telegram nomor ST/1701/VIII/KEP/2021 tanggal 25 Agustus 2021. Entah ada hubungannya atau tidak. Yang jelas surat telegram itu keluar tidak lama setelah kisruh hibah Rp 2 triliun mencuat, menyusul pemeriksaan yang bersangkutan oleh tim Itwasum dan Propam Mabes Polri.

Beberapa kalangan menyimpulkan terseretnya Irjen Eko Indra Heri dalam isu tersebut karena kecerobohan. Niat baik menyebabkan Irjen Eko terburu-buru menerima sumbangan kepada negara itu. Mestinya sebagai kapolda, Irjen Eko memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan penelusuran terkait ada atau tidaknya uang yang hendak disumbangkan. Begitu kesimpulan sementara orang.

Dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan negara, hibah adalah penerimaan negara. Kapolda berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang berwenang menggunakan APBN pada satuan kerja (satker) Polda Sumsel. Lantas bagaimana prosedur yang seharusnya dilalui bila hibah ini diberikan kepada kementerian/lembaga atau satker pengelolaan APBN termasuk Polda Sumsel?

Prosedurnya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah. Bantuan yang terkategori sebagai hibah harus memenuhi syarat tertentu. Pertama, bantuan tersebut tidak untuk dibayarkan kembali kepada pemberi.

Kedua, tidak disertai ikatan politik dan mengandung muatan yang berpotensi mengganggu stabilitas negara. Dan terakhir, uang yang diterima dari donatur digunakan untuk mendukung capaian sasaran keluaran (output) satuan kerja penerima hibah, atau untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.

Hibah terbagi menurut bentuk, jenis, dan sumbernya. Hibah menurut bentuknya meliputi hibah uang, hibah barang/jasa, dan hibah surat berharga.

Hibah menurut jenisnya dibedakan menjadi hibah yang direncanakan dan hibah langsung. Sedangkan hibah menurut sumbernya terdiri dari hibah dalam negeri dan hibah luar negeri. Hibah yang bersumber dari dalam negeri berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili di Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan.

Berdasarkan ketentuan PMK tadi, pemberian hibah oleh orang-per orang kepada kementerian/lembaga atau satker bisa terjadi. Hibah tersebut tergolong hibah langsung dalam negeri, dan penarikan dana hibah tersebut tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Prosesnya seperti ini. Pertama, hibah itu harus tertuang dalam perjanjian hibah. Isi perjanjiannya setidaknya memuat identitas pemberi maupun penerima, tanggal perjanjian, jumlah, peruntukan, serta ketentuan maupun persyaratan hibah. Salinan perjanjian tadi disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Selanjutnya, berdasar dokumen perjanjian, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melakukan pemutakhiran data hibah. Kemudian meneruskannya kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Untuk hibah yang peruntukannya mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan, perjanjian hibah tidak mesti ada. Surat pernyataan telah menerima hibah langsung (SPTMHL) dapat menggantikan dokumen itu. SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas pendapatan hibah oleh penerima hibah.

Setelah itu, Kanwil DJPb akan menerbitkan nomor register hibah atas permohonan satker penerima hibah. Penerima hibah mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen perjanjian hibah, ringkasan hibah, dan surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah. Atau melampirkan SPTMHL dan rekening koran untuk hibah yang peruntukannya mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

Untuk menampung dana hibah, penerima hibah kemudian membuka rekening tersendiri, setelah mendapat persetujuan Kepala KPPN sesuai ketentuan PMK nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga. Kemudian KPPN, kantor vertikal Kanwil DJPb, selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) menetapkan rekening tersebut sebagai Rekening Hibah.

Sampai di sini, pemberi hibah dapat mentransfer dana hibah ke rekening hibah yang telah disetujui. Dan satker penerima dapat langsung menggunakan dana hibah itu.

Untuk mencatat jumlah hibah yang masuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satker terkait, Kanwil DJPb melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah atas permohonan satker penerima hibah. Permohonan itu melampirkan ringkasan naskah perjanjian, nomor register, persetujuan pembukaan rekening penampung, dan surat pernyataan KPA bahwa perhitungan dan penggunaan dana hibah sesuai standar biaya dan peruntukan.

Setelah itu, satker penerima menyampaikan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) kepada KPPN mitra kerjanya. Atas SP2HL itu KPPN menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL). Lalu mengirimkannya ke DJPPR.

Terakhir, berdasar SPHL tadi, satker penerima membukukan pendapatan hibah itu. Dan menuangkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL).

Sekali lagi prosedur di atas berlaku umum untuk hibah yang diserahkan kepada kementerian, lembaga, atau satker pengelola APBN.

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari, jika bantuan disalurkan langsung ke Satgas Covid-19, maka dapat langsung ditransfer ke rekening khusus Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Saya pribadi tidak terlalu menyesalkan kisruh hibah fiktif ini. Toh tidak juga sampai menimbulkan kerugian negara. Apalagi ada banyak pejabat di Indonesia yang juga terseret dalam kejadian serupa.

Pada zaman Presiden Sukarno, ada penipuan Raja Idris dan Ratu Markonah. Janinnya Cut Zahara Fona yang dapat mengaji di masa Presiden Soeharto. Pencarian harta karun oleh menteri pada masa Presiden Megawati. Juga Banyu Geni Blue Energy yang diklaim mampu menjadi bahan bakar layaknya BBM pada masa pemerintahan SBY. Semuanya itu melibatkan orang-orang besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar dari Irjen Eko.

Jangan-jangan peristiwa ini benar menunjukkan tumpulnya nalar masyarakat Indonesia. Karena di level masyarakat biasa juga kerap terdengar semacam penipuan investasi, arisan daging, hingga harta karun Sukarno yang berulang-ulang.

Namun memang, niat baik perlu dibarengi dengan aksi yang sesuai prosedur. Perhatian dan ketaatan terhadap aturan perlu dikedepankan.

Hasbi Jusuma Leo PNS Kementerian Keuangan

(mmu/mmu)