Kolom

Tol Balikpapan-Samarinda & Pahlawan Pembangunan Infrastruktur Kaltim

Andri Yanto - detikNews
Jumat, 27 Agu 2021 13:37 WIB
Tol Balikpapan-Samarinda
Foto: Shutterstock
Jakarta -

'Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial'. Merupakan petikan kalimat mulia yang dapat kita pahami sebagai sebuah tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu melakukan pembangunan infrastruktur guna menunjang terlaksanakannya cita mulia negara terhadap kemaslahatan bangsa Indonesia.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia semakin menunjukan signifikansi yang cukup progresif, berbagai sarana-prasarana bertajuk Proyek Strategis Nasional (PSN) kian mantap digenjot guna menunjang peningkatan perekonomian di Nusantara. Sebagai permulaan, terdapat 201 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terbagi dalam beberapa sektor sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional). Khusus untuk daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), terdapat setidaknya 8 PSN yang telah tercantum dalam Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang terbagi ke dalam beberapa sektor di antaranya:

Tol Balikpapan-SamarindaTabel 1. Daftar Proyek Strategis Nasional di Kalimantan Timur. Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Dengan tertuangnya 8 (delapan) Proyek Strategis Nasional ke dalam Perpres a quo akan membantu meningkatkan berbagai sektor di Kalimantan Timur. hal ini tentunya akan memberikan pengaruh besar, serta akan berbanding lurus dengan agenda untuk mewujudkan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Jalan Tol Pertama di Kalimantan Timur

Layaknya Provinsi besar lainya, Kalimantan Timur kini juga memiliki jalan tol pertama yang dinamai dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam). Jalan tol sepanjang 99,35 km ini akan menghubungkan dua kota terbesar di Kalimantan Timur, yakni Balikpapan dan Samarinda. Proyek ini dibagi menjadi dua seksi, yaitu seksi 1 yang terdiri atas paket 1 (25,07 km) dan paket 5 (11,09 km), dan seksi 2 yang terdiri atas paket 2 (23,26 km), paket 3 (21,9 km) dan paket 4 (17,7 km).

Dilihat dari sisi kemanfaatan pembangunan jalan tol, ini akan mendorong pengembangan kawasan-kawasan industri berbasis kelapa sawit, batubara, migas, dan pertanian di kedua kota dan di sepanjang jalan tol. Proyek jalan tol ini juga akan meningkatkan konektivitas, serta mengurangi biaya logistik dan waktu tempuh antara Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Selain itu, proyek jalan tol Balikpapan Samarinda merupakan salah satu jaringan jalan tol yang akan mendukung konektivitas di kawasan ibu kota negara (IKN), kendati demikian saat ini status jalan Tol Balsam masih beroperasi sebagian.

Hal yang menarik di jalan Tol Balsam ini terdapat sebuah jembatan yang melintasi waduk manggar dengan memiliki desain kearifan lokal khas Kalimantan Timur, dengan biaya Rp 79,88 miliar, yang dialokasikan untuk pembangunan Jembatan Manggar sepanjang 613 meter, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

Tol Balikpapan-SamarindaGambar 1. Jembatan Manggar Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Foto: dok. Istimewa

Apa yang menarik? tentunya dapat kita lihat terdapat ornamen khas Kalimantan Timur pada sisi kanan-kiri jembatan ini. Hal ini menunjukkan adanya wujud kebanggaan terhadap entitas khas Kalimantan Timur, bukan sebagai sebuah kebanggaan, namun juga penghormatan terhadap jati diri bangsa Indonesia.

76 Tahun Kemerdekaan Indonesia dan Hadiah untuk Kaltim

Tepat pada tanggal 17 Agustus 2021, Indonesia sudah merdeka dari penjajahan dan kini genap berusia 76 tahun. Beberapa perubahan kondisi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Poleksosbud) telah mewarnai perjalanan Indonesia dari awal kemerdekaan hingga kini.

Suasana suka cita 76 tahun usia Indonesia ini akan dibarengi dengan suasana suka cita yang akan segera dirasakan oleh masyarakat Kaltim. Mengapa tidak? Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) akan segera diresmikan sepenuhnya, dan dapat dinikmati oleh masyarakat pengguna jalan tol di Kalimantan Timur. Peresmian ini rencananya akan dilakukan bertepatan dengan ulang tahun Indonesia yang ke 76. Precious moment ini patut diterima dan dirayakan suka cita oleh masyarakat Kaltim yang selama ini telah menunggu operasional jalan Tol Balsam dapat beroperasi sepenuhnya. Tentu hal ini akan menjadi hadiah pelengkap masyarakat Kaltim di samping 76 tahun kemerdekaan Indonesia.

Siapa Pahlawan Sejati Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Timur?

Setelah membahas Infrastruktur dalam dimensi konstruksi, penting rasanya menilik lebih dalam sosok pahlawan sejati pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur, khususnya jalan Tol Balsam dari sisi pengadaan tanah. Sebagaimana disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia semakin menunjukkan signifikansi yang cukup progresif. Hal ini tentu akan berbanding lurus dengan banyaknya kebutuhan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam UUD 1945 dan hukum tanah nasional.

Saat ini, regulasi pengadaan tanah secara khusus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah), beserta peraturan pelaksananya yang baru yaitu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (PP 19/2021). Selain regulasi tersebut, tentunya masih banyak lagi regulasi yang berasal dari sektor lain, bergantung pada permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi dalam agenda pengadaan tanah.

Khusus untuk PP 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, merupakan regulasi baru di bidang pengadaan tanah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan merupakan peraturan pelaksana hasil dari harmonisasi dan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan. Sebelumnya in casu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana terakhir diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang saat ini telah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kembali pada pokok bahasan mengenai sosok pahlawan sejati pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur harus diakui bahwa predikat pahlawan jatuh kepada 'pihak yang berhak'. Pihak yang berhak di sini adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Mengapa demikian? Dan mengapa bukan panitia pengadaan tanah maupun pihak lain yang berkecimpung dalam agenda pengadaan tanah? Hal inilah yang akan menjadi diskursus menarik dalam tulisan ini.

Secara logis, panitia pengadaan tanah serta pihak-pihak yang berkecimpung dalam agenda pengadaan tanah memiliki peran yang sangat besar dan berpengaruh terhadap agenda pembangunan infrastruktur, khususnya di Kaltim. Hanya saja, hal yang perlu dipahami bahwa segala aktivitas tersebut merupakan kewenangan atributif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepadanya dalam agenda pengadaan tanah. Artinya, hal tersebut memanglah menjadi tupoksi bagi mereka yang menjalankan agenda tersebut, tanpa mengesampingkan andil dan keterlibatannya dalam proses ini.

Berbeda kemudian dengan pihak yang berhak, selaku pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah yang terkena pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Meskipun sering dianggap sebagai pihak yang paling diuntungkan dengan adanya ganti kerugian yang adil dan layak, namun di satu sisi perlu kita pahami suasana kebatinan yang tak jarang luput dari pantauan. Harus diingat bahwa pihak yang berhak harus menyerahkan tanahnya untuk kepentingan umum dengan mendapat penggantian yang adil dan layak karena sesuai dengan hukum tanah nasional. Segala jenis hak atas tanah memiliki fungsi sosial, di mana dan kapan pun negara membutuhkannya untuk fungsi sosial dan kepentingan umum, maka subjek harus menyerahkan tanahnya tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut tentu akan sulit dilakukan jika antara subjek dan objek memiliki historis yang melekat padanya. Membutuhkan kerelaan dan rasa nasionalisme yang tinggi untuk dapat merelakan objek tanah maupun benda lain di atas maupun di bawah tanah miliknya untuk dapat dilepaskan guna pembangunan infrastruktur yang diagendakan. Sehingga tanpa mengurangi rasa bangga terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, nampaknya kita harus sepakat bahwa pahlawan sejati pembangunan untuk kepentingan umum khususnya di Kaltim jatuh kepada 'pihak yang berhak'.

Andri Yanto, Juara 2 Lomba Karya Tulis PUPR Kategori PUPR

(ega/ega)