Kolom

Infrastruktur Adalah Konektivitas Peradaban Indonesia

Agus Suryanto - detikNews
Kamis, 26 Agu 2021 14:40 WIB
Lomba Karya Tulis PUPR
Foto: Shutterstock/
Jakarta -

Peradaban manusia telah berlangsung ribuan tahun. Peradaban itu dapat kita ketahui dari catatan sejarah dan peninggalan infrastruktur yang masih ada sampai saat ini. Kita dapat mengenal peradaban Mesir Kuno di Sungai Nil dengan infrastruktur Piramida dan Sphinx. Selain Mesir, Piramida juga ada di peradaban Aztec, Maya, dan Inca di Amerika. Kemudian, kita mengenal peradaban Tiongkok dengan Great Wall-nya, dan Borobudur untuk peradaban Indonesia. Semua adalah peradaban lampau yang menunjukkan tingginya peradaban masyarakat masa itu.

Pada saat ini, kita mengenal Patung Liberty di Amerika Serikat, Menara Big Ben di Inggris, Burj Al Khalifa di Dubai,Menara Kembar di Malaysia, dan Monas di Indonesia. Dari infrastruktur, dunia dapat mengenal suatu bangsa, dapat mengenal peradabannya, dan dapat mengambil pelajaran dari sejarah suatu bangsa. Terkait peradaban, bahkan ketika sisa-sisa peninggalan tidak ditemukan sekali pun, masih banyak pihak yang mengelu-elukan kehebatan infrastrukturnya. Masih banyak pihak yang mempelajari ketinggian teknologi peradaban masa lalu tersebut untuk menjadi inspirasi pengembangan teknologi saat ini. Sebutlah Atlantis, dan Lemuria. Kita dapat menemukan begitu banyak pendapat, analisa, atau perkiraan lokasi kedua peradaban tersebut.

Infrastruktur Dorong Daya Saing di Berbagai Sektor

Infrastruktur memiliki peran yang sangat signifikan di berbagai sektor, khususnya dalam rangka peningkatan daya saing untuk berkompetisi. Sebagai contoh, sektor Industri akan berkembang manakala infrastruktur tersedia dengan baik. Sektor industri membutuhkan kawasan Industri yang didalamnya terdapat sumber energi dan sumber air yang cukup, serta membutuhkan jalan, kereta api, bandara, dan dermaga untuk akses bahan baku dan memasarkan produknya.

Untuk sektor pertanian dan kehutanan membutuhkan infrastruktur sumber daya air untuk budidayanya, serta infrastruktur jalan, kereta api, bandara, dan dermaga untuk memasarkan produknya. Demikian pula sektor-sektor lain membutuhkan infrastruktur sesuai karakteristiknya masing-masing.

Selain faktor ketersediaan, pemerataan infrastruktur juga menjadi kendala tersendiri. Dahulu, ini soal mana yang duluan antara telur atau ayam. Apakah ekonomi harus ada dulu setelah itu infrastruktur dibangun atau infrastruktur dibangun dulu sebagai pendorong ekonomi. Keduanya terkait sudut pandang kelayakan bisnis pihak yang akan membangun infrastruktur tersebut. Karena kelayakan bisnis yang menjadi pertimbangan utama, maka akhirnya pembangunan infrastruktur diprioritaskan di wilayah yang secara ekonomi bagus. Secara bisnis, pembangunan infrastruktur dapat dikatakan layak. Dampaknya terjadi ketimpangan pembangunan infrastruktur untuk daerah yang ekonominya masih berkembang.

Kedua permasalahan di atas menimbulkan hambatan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan hambatan untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dampak lanjutan dari hambatan tersebut adalah potensi kurangnya rasa nasionalisme, minimnya kebanggaan rakyat, potensi merubah jati diri bangsa karena memakai akses infrastruktur negara lain, dan potensi munculnya separatisme akibat kurang puasnya rakyat atas program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Sejarah Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Pembangunan infrastruktur menjadi penting untuk mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pemerintah telah menyusun visi dan arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2005-2025. Dalam PJP disebutkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Hindia Belanda khususnya di bidang pengairan. Kemudian dilanjutkan di awal kemerdekaan dengan untuk ketenagalistrikan, kemudian di masa orde baru dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dari Repelita I sampai dengan Repelita VI (sebelum krisis ekonomi) meliputi, pengairan, transportasi, dan listrik.

Setelah krisis ekonomi, penyediaan infrastruktur mengalami perlambatan. Namun, penyediaan infrastruktur yang memadai tetap menjadi salah satu bagian dari Visi Nasional Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Visi tersebut diteruskan dalam visi pembangunan infrastruktur, yaitu 'Terwujudnya infrastruktur yang memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung pembangunan di berbagai bidang, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antar bangsa'.

Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 untuk infrastruktur mencakup 13 fokus utama, yaitu sumber-sumber air, pengembangan sungai dan daerah aliran sungai, fungsi air, petani pemakai air, defisit air di Jawa, daerah rawa darat dan rawa pasang surut terutama di luar Jawa, pembangunan transportasi, pergerakan muatan barang dan penumpang, pembangunan perumahan dan permukiman, pembangunan energi, pembangunan ketenagalistrikan, restrukturisasi industri ketenagalistrikan, dan pembangunan telematika.

Salah satu ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) tahun 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), khususnya terkait infrastruktur adalah tercapainya sasaran pokok bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Hal ini ditandai dengan adanya::
1. Jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi,
2. Elektrifikasi yang andal dan efisien di seluruh rumah tangga dan pedesaan,
3. Pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern, dan
4. Konservasi sumber daya air yang menjaga keberlanjutan.

Dalam rangka percepatan ekonomi yang di dalamnya terdapat tantangan penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi, terbitlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, yang dikenal dengan MP3EI. MP3EI menjadi bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana tidak mengganti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam MP3EI, infrastruktur diharapkan mendorong konektivitas antarwilayah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Konektivitas tersebut diharapkan dapat menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga daya saing produk meningkat, dan mempercepat gerak ekonomi. Konektivitas Infrastruktur di antaranya pembangunan jalur transportasi, pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta penyesuaian seluruh regulasi dan aturan terkait.

MP3EI mengubah pola pikir, yaitu pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan swasta. Hal ini dilandasi oleh keterbatasan APBN dan APBD sebagai sumber pembiayaan. Untuk itulah diperkenalkan semangat Not Business As Usual dalam penyediaan infrastruktur dengan adanya kerja sama pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership (PPP), yang saat ini dikenal dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU). Terkait KPBU, peran pemerintah adalah menyediakan perangkat aturan dan regulasi, serta insentif bagi dunia usaha.

MP3EI sebagaimana tercantum dalam Perpres 32 tahun 2011 menetapkan 6 (enam) koridor ekonomi dengan mempertimbangkan potensi, keunggulan, dan peran strategis pulau besar yaitu:
1. Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai 'Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional',
2. Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai 'Pendorong Industri dan Jasa Nasional',
3. Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai 'Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional,'
4. Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai 'Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional',
5. Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai 'Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional,'
6. Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai 'Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional'.

MP3EI kemudian disesuaikan dengan kondisi kekinian melalui Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, dan kemudian karena adanya pandemi COVID-19 dicabut melalui Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

MP3EI sebagai bagian tidak terpisahkan dari RPJP Nasional 2005-2025 juga menjadi salah satu acuan setiap lima tahun dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Saat ini, berlaku Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Dalam RPJMN 2020-2024, infrastruktur menjadi salah satu bagian penting dari 5 (lima) transformasi ekonomi.

Infrastruktur bertujuan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu dari 5 (lima) arahan Utama Presiden dalam mencapai misi Nawacita dan mencapai Visi Indonesia 2045. Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 41 Proyek Prioritas strategis, beberapa di antaranya yang terkait infrastruktur adalah:
• Pembangunan Science Techno Park
• Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung
• KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta - Semarang dan Jakarta - Bandung)
• Kereta Api Makassar-Pare Pare
• Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
• Sistem Angkutan Umum Massal
• Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak
• Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA
• Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital
• 18 Waduk Multiguna
• Jembatan Udara 37 Rute di Papua
• Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan • Jalan Trans Papua Merauke-Sorong
• Akses Air Minum Perpipaan
• Rumah Susun Perkotaan
• Infrastruktur Jaringan Gas Kota
• Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan

Sejak menjabat tahun 2014, Presiden Jokowi menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama. Menurut Presiden Jokowi, yang dilansir dari detik.com, pada 25 Maret 2021, "Infrastruktur lah yang membangun peradaban,". Alasannya, dari infrastruktur akan berkembang banyak hal, bukan hanya soal fisik semata, "Bayangkan misalnya dulu sebelum ada jalan dari Halmahera Utara menuju ke Sofifi kita harus jalan kaki. Sekarang setelah jalannya ada berarti bisa naik bus, naik sepeda motor bisa naik mobil, membangun peradaban baru," .

Selain itu, infrastruktur mendukung peningkatan daya saing dalam kompetisi dengan negara lain, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sebagai alat konektivitas untuk menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dengan lebih dari 17.000 pulau. Pembangunan infrastruktur akan terus dilakukan. Pembangunannya akan sangat terkait dengan ketersediaan biaya, strategi kolaborasi pemerintah dan badan usaha, dan anggaran Investasi. Oleh karena itu, prioritas strategi pembangunan infrastruktur nasional akan tergantung kepada para pengambil kebijakan saat ini dan di masa yang akan datang.

Infrastruktur sebagai Medium Nasionalisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nasionalisme adalah paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terkait erat dengan tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Terkait merdeka, bersatu, dan berdaulat, infrastruktur memiliki 2 (dua) peran. Pertama, sebagai bukti nyata eksistensi sebagai sebuah negara. Wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara lain, namun tidak dibangun infrastrukturnya, berpotensi berpindah kedaulatan, baik karena negara lain dapat membuktikan telah membangun wilayah itu dengan bukti infrastruktur pada saat sidang pengadilan internasional, atau rakyat di wilayah terluar itu merasa lebih dekat dengan negara tetangga, atau bahkan merasa menjadi bagian dari negara tetangga.

Kedua, infrastruktur yang memadai akan mendukung daya saing secara ekonomi dalam berkompetisi dengan negara lain. Minimal kita dapat merdeka, bersatu, dan berdaulat menggunakan produk dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan kita tanpa tergantung impor. Ini adalah rasa cinta produk dalam negeri, ini adalah nasionalisme. Selanjutnya, ini membuka potensi ekspor produk Indonesia ke negara lain, yang juga menunjukkan kedaulatan kita di bidang ekonomi.

Terkait adil dan makmur, infrastruktur berurusan dengan 'hati' dan 'perut'. Hati maksudnya soal rasa. Rasa keadilan. Rasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Rasa memiliki tanah dan air Indonesia. Bagaimana akan mencinta, jika tidak dianggap bagian atau bahkan tidak diizinkan untuk memiliki. Itulah perlunya pemerataan pembangunan infrastruktur yang menyentuh setiap insan Indonesia.

Tidak ada lagi dikotomi Jawa-luar Jawa, tidak ada lagi perbedaan wilayah barat-timur Indonesia. Dari situlah cinta Tanah Air dan bangsa akan terus terjaga dan akan terus tumbuh. Tidak akan ada rasa dan keinginan untuk berpindah ke lain hati, atau semangat untuk berpisah. Inilah nasionalisme yang sebenarnya.

Perut berarti infrastruktur membantu mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia di mana pun berada. Cukup dalam arti jumlah. Cukup dalam arti harga terjangkau. Cukup dalam arti ada saat dibutuhkan. Di sini lah konektivitas infrastruktur berperan. Dari sisi fisik, maka pembangunan jalan, kereta api, bandara, pelabuhan, dan listrik, serta fasilitas TIK dapat dijangkau, bahkan di wilayah terluar Indonesia. Sehingga jika urusan kemakmuran dan kesejahteraan tercukupi, maka nasionalisme akan terjaga dan bahkan meningkat, serta menjadi banteng dari ajakan separatisme.

Infrastruktur adalah Kebanggaan Rakyat Indonesia

Dahulu, jika orang Indonesia yang ingin merasakan naik Mass Rapid Transit (MRT) maka paling dekat harus ke Singapura. Namun, saat ini cukup ke Jakarta. Dulu jika ingin naik Light Rapid Transit (LRT) harus ke Malaysia. Namun saat ini cukup ke Palembang atau Jakarta. Artinya, rakyat Indonesia sudah bisa membusungkan dada (baca: bangga) seolah berkata, 'Kami juga punya lho'.

Hal ini berarti bahwa rakyat Indonesia tidak perlu malu atau merasa rendah diri dengan negara lain. Jika Malaysia punya Menara Kembar, kita punya Monumen Nasional (Monas). Jika London punya Big Ben, kita punya Jam Gadang di Bukittinggi. Jika Thailand punya Bandara Suvarnabhumi, kita punya Bandara Soekarno Hatta. Jika Mesir punya Pyramid, kita punya Borobudur.

Dari sisi program infrastruktur, jika Tiongkok dengan program One Belt dan One Road (OBOR) untuk konektivitas transportasi, kita juga punya MP3EI dengan Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera, KA Trans Sulawesi, Jalan Trans Papua dan lain sebagainya.

Saat ini, kita bisa berswafoto di MRT Jakarta, bisa membuat video prewedding di Jembatan Youtefa Papua, dan bisa menikmati penari langit di Sidrap. Ke depan, untuk merasakan Shinkansen tidak perlu ke Jepang, cukup ke Jakarta, Bandung, dan Semarang. Dari infrastrukturlah muncul kebanggaan kita sebagai anak bangsa.

Infrastruktur sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal memiliki jati diri yang bagus. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah bukti adanya sikap toleransi yang tinggi yang menimbulkan kerukunan, sikap saling membantu, dan sikap rela berkorban. Di sisi lain, kita juga dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan sopan. Jati diri inilah yang harus terus dilestarikan di antara gempuran budaya bangsa lain yang tidak bisa dihindari sebagai dampak globalisasi.

Infrastruktur dapat menjadi bukti akan suatu jati diri bangsa. Keberadaan Masjid Istiqlal yang hanya dipisahkan satu jalan dengan Gereja Katedral bukti jati diri toleransi rakyat Indonesia. Pembangunan tol Trans Jawa yang perlu membebaskan tanah milik masyarakat membuktikan jati diri rakyat Indonesia yang siap berkorban untuk kepentingan masyarakat umum, bangsa dan negara.

Pembangunan infrastruktur memudahkan akses kepada budaya suku-suku di Indonesia yang sangat beragam. Hal ini tentunya membuat masyarakat dapat mengenal jati diri bangsa yang dimiliki oleh suku lain. Ada yang sama dan ada yang berbeda. Pengetahuan inilah yang mengokohkan sikap toleransi. Infrastruktur TIK yang memudahkan untuk akses aplikasi tertentu untuk saling membantu dan rela berkorban di antara masyarakat. Istilahnya crowdfunding apps. Memang terdapat tantangan dampak negatif infrastruktur terhadap jati diri bangsa. Kemudahan perjalanan orang dan kemudahan akses informasi berdampak negatif terhadap potensi penyebaran budaya bangsa lain dan ideologi transnasional yang tidak sejalan dengan jati diri bangsa. Namun, kita tidak perlu takut dengan kondisi tersebut. Jati diri bangsa yang kuat akan mampu menjadi benteng yang kokoh. Hal ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan infrastruktur yang ada untuk memberikan informasi terkait dampak negatif budaya bangsa lain dan ideologi transnasional yang tidak sejalan dengan jati diri bangsa.

Infrastruktur sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia

Infrastruktur dapat menjadi instrumen pemersatu bangsa dengan dua alasan. Pertama, karena memudahkan interaksi sosial antar masyarakat yang terpisah di berbagai wilayah. Indonesia adalah negara besar dengan lebih dari 17.000 pulau. Pembangunan jalan trans maupun tol memudahkan pergerakan dalam satu pulau. Pembangunan bandara dan dermaga memudahkan pergerakan antarpulau. Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), memudahkan interaksi secara daring, di mana orang Sabang dapat berteman dengan orang Merauke di media sosial, pelajar di pulau terpencil dapat kuliah jarak jauh dengan perguruan tinggi di Jakarta.

Kedua, karena adanya keadilan sosial dengan meratanya infrastruktur secara nasional. Pemerataan infrastruktur membuat seluruh elemen masyarakat merasa sebagai orang Indonesia, dengan bukti pembangunan infrastruktur juga sampai ke tempat mereka tinggal. Hal ini akan memperkuat rasa 'Satu Indonesia' di seluruh elemen masyarakat Indonesia di mana pun berada.

Sebagai instrumen, infrastruktur selain berdampak positif juga dapat berdampak negatif. Salah satunya adalah majunya infrastruktur TIK dihadapkan dengan potensi isu SARA di Media Sosial yang memecah belah bangsa. Sebagai contoh, dulu tidak ada yang membuat isu agama pada atlet olahraga, atau koruptor, dan dulu tidak ada yang membawa isu suku atau ras pada penempatan posisi jabatan, Namun, hari ini dengan mudahnya anak-anak bangsa dapat saling serang di media sosial dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Untuk itulah, perlu regulasi dan lembaga yang mengawasi penyebaran hate speech dan hoax. Perlu juga pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan adil kepada semua pihak tanpa melihat afiliasi politik, suku, ras, atau agama.

Berdasarkan data dan fakta di atas, dapat disampaikan bahwa infrastruktur selain dapat menjadi daya tarik wisata, dapat juga sebagai medium nasionalisme. Infrastruktur juga merupakan wujud kebanggaan terhadap Tanah Air, keberadaan infrastruktur juga dapat mengokohkan jati diri, dan infrastruktur dapat menjadi instrumen pemersatu bangsa. Untuk itulah, pembangunan infrastruktur yang merata sesuai dengan prioritas pembangunan dan dengan kolaborasi setiap pihak tentunya akan mempercepat tercapainya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Agus Suryanto, Juara 3 Lomba Karya Tulis PUPR Kategori Umum

(ega/ega)