Kolom

Perpanjangan PPKM Darurat dan Kepercayaan Publik

Ahmad Awaluddin Aras - detikNews
Rabu, 28 Jul 2021 12:30 WIB
Kota Pasuruan menerapkan PPKM level 4. Meski demikian, penyekatan sejumlah ruas jalan utama dilakukan dengan buka-tutup.
PPKM di Pasuruan, Jawa Timur Foto: Muhajir Arifin/detikcom)
Jakarta -

PPKM darurat diperpanjang. Terjadi pergantian nama dari PPKM darurat menjadi PPKM Level 4. Tentu, hal tersebut bisa menimbulkan pertanyaan baru terkait urgensi pergantian nama tersebut dan indikator apalagi yang berubah.

Berdasarkan evaluasi PPKM darurat sebelum diperpanjang, terbukti mampu menekan mobilitas transportasi umum sebesar -47%, dan mobilitas perkantoran sebesar -35%. Meski demikian, ternyata angka penekanan kasus positif Covid-19 masih jauh dari harapan. Sebab itu, jika evaluasi ini hanya berdasarkan angka penyebaran kasus positif Covid-19, maka wajar saja jika terjadi perpanjangan.

Perpanjangan PPKM darurat memang hak prerogatif pemerintah yang berdasar pada evaluasi, proyeksi, dan planning. Namun, keberhasilan kebijakan tidak lepas dari adanya partisipasi dan kepercayaan publik. Maka dari itu, yang menjadi pertanyaan saat ini apakah pemerintah telah menyiapkan strategi untuk mengupayakan keberhasilan kebijakan, melalui partisipasi dan kepercayaan publik.

Menurun

Baru-baru ini Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terkait kepercayaan publik kepada Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi Covid-19. Hasil tersebut menunjukkan bahwa selama empat bulan terakhir, kepercayaan publik kepada Presiden Joko Widodo menurun dari 56,5% menjadi 43% atau menurun sebesar 13,5%. Tentu hal ini tidak terjadi begitu saja, banyak aspek yang mempengaruhi hal tersebut.

Pertama, ketidakpercayaan terhadap vaksinasi. Berdasarkan survei LSI pada 18 Juli 2021 dari total 1.200 responden tercatat 82,6% orang belum divaksin, hanya 63,6 yang bersedia divaksin dan 36,4% lainnya menolak untuk divaksin. Padahal vaksin ini menjadi senjata unggulan pemerintah untuk menekan angka kasus positif Covid-19.

Kedua, PPKM darurat yang tidak diimbangi dengan persiapan matang dari sisi kebijakan seperti penyerapan, pemanfaatan, dan pendistribusian anggaran. Pemerintah pusat maupun daerah selama PPKM darurat belum maksimal mengeluarkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski pada beberapa daerah sudah ada pencatatan terkait kebutuhan masyarakat, namun untuk realisasinya belum sepenuhnya terlaksana.

Ketiga, efek dari munculnya kembali pemberitaan tentang korupsi bansos, bansos yang tidak tepat sasaran, manipulasi, dan lain sebagainnya. Tentu saja ini menciptakan kekhawatiran dan ketakutan jika bansos lagi-lagi tidak sampai kepada masyarakat.

Keempat, kejenuhan masyarakat yang menjadi objek kesalahan. Misalnya kasus Covid-19 meningkat karena masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak mengurangi aktivitas keluar rumah, dan sebagainya. Hal ini pasti menciptakan defend mechanism (mekanisme pertahanan ego) di tengah masyarakat. Defend mechanism yang kuat, akan membendung masuknya hal-hal berlawanan dengan yang diharapkan. Ketika masyarakat menjadi objek kesalahan, efek terburuknya adalah penolakan terhadap kebijakan.

Melalui hal-hal di atas, dapat dilihat bahwa keberhasilan suatu kebijakan sebenarnya juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sedangkan, untuk membangun kepercayaan publik, perlu diimbangin dengan upaya dan langkah taktis nyata pemerintah, termasuk dalam menerapkan kebijakan yang seimbang (tidak merugikan salah satu pihak), sehingga bisa menunjukkan publik bahwa pemerintah tidak gagap dalam menangani pandemi.

Mengaktifkan Partisipasi

Kurangnya efektivitas kebijakan PPKM darurat dalam mengurangi angka penyebaran kasus Covid-19, keresahan di lapangan yang tidak hanya dirasakan oleh pedagang kecil namun juga pengusaha besar, perbedaan pemahaman terkait aturan yang berlaku, menciptakan spekulasi bahwa pemerintah sudah gagap menangani pandemi, dan berefek pada kepercayaan publik yang semakin menurun.

Sebab itu, terdapat hal yang bisa diupayakan pemerintah agar kepercayaan publik bisa meningkat, dan kebijakan tersebut bisa lebih optimal. Pertama, memperkuat sosialisasi dengan aturan yang detail. Kebijakan yang baik harus diimbangi dengan tingkat sosialisasi yang tinggi diberbagai sektor, seperti masyarakat dan petugas di lapangan.

Kedua, pemerintah perlu memastikan evaluasi, proyeksi, dan planning kebijakan berdasarkan kebutuhan bersama. Karena sebenarnya mayoritas dari kita sepakat bahwa Covid-19 itu memang ada. Namun karena kebutuhan untuk hidup tidak mendapat kepastian, membuat masyarakat harus berani mengorbankan ketakutan terhadap Covid-19. Untuk itu, harusnya pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebelum diberlakukannya PPKM darurat.

Terlepas dari hal itu, sekarang sudah diketuk palu untuk perpanjangan PPKM darurat, dan telah muncul angin segar dari pemerintah terkait berbagai macam bantuan. Bahkan, pendataan sudah gencar dilakukan, pendistribusian sudah disiapkan. Maka, belajar dari yang lalu, pemerintah harus membuat sistem yang transparan, alokasi bantuan yang sesuai kebutuhan masyarakat, dan masyarakat harus proaktif dalam mengawal bantuan sosial tersebut.

Ketiga, penguatan masyarakat. Saya ingin kembali mengingatkan salah satu aspek penting dalam keberhasilan suatu kebijakan, yaitu peningkatan reinforcement (penguatan) masyarakat. Dalam keberhasilan kebijakan, harus terjadi titik ekuilibrium (keseimbangan) antara pembuat kebijakan dan penerima kebijakan. Titik keseimbangan itu akan lebih mudah terbentuk jika masyarakat aktif berpartisipasi dan percaya terhadap pembuat kebijakan.

Saat ini bentuk penguatan yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat berupa punishment (hukuman), baik secara langsung ke individu seperti denda, ancaman penjara, pemecatan, dan lain sebagainya. Maupun secara tidak langsung, seperti pencabutan izin perusahaan yang melanggar, penutupan di beberapa ruas jalan, dan lain sebagainya. Namun, apakah punishment itu meningkatkan kesadaran pastisipasi masyarakat atau sebatas menciptakan ketakutan?

Untuk mengaktifkan partisipasi masyarakat tidak akan cukup dengan punishment, apalagi yang hanya menciptakan ketakutan. Memang penting menghukum pelanggar, namun jika hal ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, dikhawatirkan menjadi sebuah kebencian. Oleh karena itu, selain hukuman, dibutuhkan juga bentuk penguatan berupa reward (hadiah/apresiasi).

Saat ini kita tidak boleh hanya fokus kepada hukuman dan kecaman kepada yang melanggar, namun juga belajar menghargai dan memberikan apresiasi ataupun hadiah bagi masyarakat yang taat terhadap kebijakan. Memberikan masyarakat tanggung jawab dalam mengontrol lingkungan, perintahkan perangkat desa, RT atau RW untuk berkolaborasi menangani pasien Covid-19 atau yang sedang melakukan isolasi mandiri. Aktifkan dan manfaatkan kekuatan kolektif kolegial di dalam masyarakat.

Melihat hal tersebut, tentu dengan jelas bahwa keberhasilan kebijakan juga ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik untuk berkolaborasi, saling menguatkan, saling memotivasi, saling meningkatkan optimisme. Kurangi menyalahkan satu sama lain, dan perbanyak saling menghargai dan mengapresiasi perjuangan dan kerja sama yang telah dilakukan.

Ahmad Awaluddin Aras mahasiswa Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Universitas Indonesia

(mmu/mmu)