Kolom

Melirik Dana Haji, Menggoyang BPKH?

Sudrajat - detikNews
Selasa, 27 Jul 2021 10:45 WIB
Jemaah haji di Masjidil Haram
Foto: Montase (Mindra Purnomo)
Jakarta -

Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Menteri) terkait pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menarik untuk dicermati. Dalam Webinar Pengelolaan Dana Haji 2021 yang digelar Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Senin (19/7), dia antara lain mengeluhkan tingkat imbal hasil investasi dari pengelolaan dana haji di bawah BPKH.

Gus Menteri juga mempertanyakan kelanjutan rencana investasi BPKH di sektor hotel, transportasi, dan katering di Arab Saudi. Dia lantas menyarankan agar BPKH menempatkan seluruh investasinya di dalam negeri ketimbang menempatkan investasi di luar negeri.

Bagaimana pun untuk memahami kiprah BPKH penting untuk kembali mengingat latar belakang pembentukannya. Juga memahami kondisi ekonomi di tengah pandemi global, serta mencermati psikologi politik di Tanah Air dalam beberapa tahun belakangan ini. Selain akan lebih objektif, kesan bahwa kritik yang dilontarkan cuma kemasan atas motif politis yang bertendensi menggoyang BPKH semata bisa dieliminasi.

Secara singkat bisa dinyatakan bahwa BPKH sengaja dibentuk untuk mengurusi dana haji dengan orientasi kehalalan dan keamanan, bukan hasil atau nilai sebagai orientasi utama. Badan tersebut juga sengaja dibentuk dengan melihat fakta betapa praktek korupsi dalam memanfaatkan dana tersebut sangat liar.

Sebelum ada BPKH, publik sulit mengakses informasi terkait berapa nilai optimalisasi dari dana haji tersebut, misalnya, kecuali Menag dan/atau pejabat/aparat yang terkait dengan pengelolaan dana haji. Para calon haji sebagai pemilik sah dari dana tersebut tidak pernah tahu berapa nilai optimalisasi dari dana haji yang mengendap atau diinvestasikan tersebut. Tidak tahu seandainya yang bersangkutan mendapat subsidi pembiayaan haji dari hasil optimalisasi karena berangkat lebih awal dibanding calon haji lain yang waiting list-nya masih lama.

Bandingkan dengan sejak BPKH berdiri. Seluruh setoran awal melalui bank syariah sehingga terjaga prinsipnya. Juga disertai penandatanganan akad wakalah oleh jemaah. Lalu BPKH membagikan nilai manfaat melalui virtual account kepada jemaah tunggu. Dana haji pun dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Kita tahu bagaimana rekam jejak Kepala BPKH Anggito Abimanyu. Dia pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu. Saat menjadi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Anggito melakukan sejumlah pembenahan terkait manajemen haji di Kementerian Agama. Hasilnya, operasional ibadah haji pada 2013 menghasilkan surplus anggaran Rp 417,9 miliar. Bandingkan dengan 2012 yang cuma Rp 122,5 miliar dan Rp 170,5 miliar pada 2011.

Dengan rekam jejak demikian, saya percaya dia mengelola BPKH dengan prudent. Apalagi asas pengelolaan keuangan haji prinsip utamanya seperti diatur UU No. 34 tahun 2014, Pasal 2 adalah Syariah, Kehati-hatian, Manfaat, Nirlaba, Transparan, dan Akuntabel. Jadi prinsip yang pertama Syariah dulu, lalu Kehati-hatian, baru ketiga Manfaat (itu Nilai manfaat). Berikutnya Nirlaba, Transparan dan Akuntabel.

Jadi, nilai manfaat itu bukan yang utama. Meskipun begitu, BPKH menunjukkan kinerja cukup baik, setidaknya bila merujuk hasil audit BPK yang telah beredar di media setiap tahun. Ketika saldo dana haji pada 2018 tercatat Rp 112,35 triliun, nilai manfaat yang diberikan sebesar Rp 5,70 triliun. Pada 2019, saldo naik menjadi Rp 124,32 triliun, dan nilai manfaat Rp 7,37 triliun. Lalu saldo tahun lalu sebesar Rp 144,91 triliun, memberi nilai manfaat Rp 7,43 triliun.

UU juga mengamanatkan bahwa 70 persen dana haji harus diinvestasikan di surat berharga, emas, hingga investasi langsung, dan 20 persen lainnya harus dideposito. Sisanya di instrumen lain. Dengan ketentuan yang rigid seperti itu tentu BPKH harus mematuhinya.

Sejauh ini audit BPK memberinya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga kali sejak Laporan Keuangan 2018, 2019, 2020. Artinya, prinsip transparan dan akuntabel sudah dipenuhi BPKH. Bagi saya yang awam predikat tersebut membuktikan bahwa dana haji telah dikelola secara profesional, hati-hati, transparan, dan akuntabel. Juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji aman dan likuid sesuai dengan ketentuan perundangan.

Memang selama ini bila bicara soal pengelolaan dana haji, rujukannya Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM). Lembaga ini terlihat begitu leluasa melakukan investasi ke berbagai bidang, seperti properti hingga infrastruktur. Tapi yang kerap dilupakan, saking agresifnya berinvestasi demi mengejar nilai manfaat, pada 2017 saya mendengar lembaga ini sempat menghadapi masalah serius. Investasi mereka di sektor sawit ikut terpengaruh seiring anjloknya harga sawit.

Dalam kebebasan berinvestasi, BPKH tak semujur LTHM yang sudah berkiprah selama puluhan tahun. Psikologi politik sisa-sisa pilpres yang lalu masih belum memungkinkan bagi BPKH untuk berinvestasi langsung di bidang infrastruktur, misalnya. Sebagian masyarakat yang tidak mendukung Jokowi saat pilpres menolak penggunaan dana haji untuk infrastruktur. Padahal di masa kampanye 2014, pasangan Prabowo - Hatta Radjasa dalam kampanyenya pernah mengungkapkan niat mereka untuk menggunakan dana haji bagi pembangunan negeri ini.

Tapi bukan berarti dana haji saat ini belum berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Sudah. Investasi ke sukuk itu sebetulnya ya sama saja karena uangnya dipakai pemerintah secara tak langsung untuk membangun perekonomian nasional.

Bagaimana dengan rencana investasi ke Arab Saudi? Pada 2019 saya pernah berbincang dengan Anggito. Dia mengungkapkan rencana BPKH untuk berinvestasi di bidang katering, transportasi, hingga perhotelan. Tapi karena pandemi rencana bisnis tersebut sangat bisa dipahami jika tertunda atau sengaja ditunda. Faktanya di tengah pandemi ini pelaksanaan ibadah haji cuma dilakukan oleh mereka yang bermukim di Saudi. Jadi BPKH terhindar dari kerugian. Artinya pula penundaan itu seharusnya dipuji, bukan dinyinyiri.

Sudrajat wartawan detikcom

(mmu/mmu)