Kolom

Mengurai Delik Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden

Asrizal Nilardin - detikNews
Selasa, 22 Jun 2021 12:00 WIB
Ilustrasi Pasal Penghinaan KUHP
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru memuat kembali norma yang memungkinkan seseorang dijerat pidana apabila menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden. Ketentuan tersebut sejatinya bukan sesuatu yang baru, melainkan telah ada dan berlaku sampai Mahkamah Konstitusi membatalkannya pada 2006.

Wacana menghidupkan kembali norma tersebut seolah menjadi hasrat besar para pembentuk Undang-Undang. Tahun 2019 silam, demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai daerah hanya menghasilkan penundaan pengesahan RKUHP. Padahal tuntutannya tidak saja menunda, tetapi menolak dan menuntut pencabutan beberapa pasal kontroversial, termasuk pasal penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden.

Kini sosialisasi draf RKUHP telah masif dilakukan oleh DPR, menandai kesiapan untuk segera diundangkan menjadi undang-undang sebagai perubahan atas KUHP yang lama. Padahal masih banyak aspirasi publik yang harus diperhatikan secara serius san cermat oleh DPR untuk ditindaklanjuti.

Mengurai Tafsir Dua Pasal Penghinaan

Dalam draf RKUHP terbaru, ketentuan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden secara spesifik diatur tersendiri dalam BAB II yang diberi judul "TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN". Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 218 ayat 1 jo Pasal 219. Pasal 218 ayat 1 berbunyi: Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Ketentuan tersebut dapat dikatakan sebagai penghinaan dengan cara dan sarana konvensional. Substansi materi muatan pasal tersebut mensyaratkan beberapa kriteria yang harus terpenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana atas penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden.

Pertama, perbuatan tersebut harus dilakukan di muka umum yang mengakibatkan orang lain atau beberapa orang mengetahui atau menyaksikannya. Dengan kata lain, tidak dapat dikategorikan melakukan penghinaan apabila dilakukan di tempat-tempat pribadi yang bukan dilakukan di tempat umum/muka umum.

Kedua, adanya unsur kesengajaan untuk melakukan penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden dengan maksud menjatuhkan marwah dan harkat dan martabat presiden atau wakil presiden. Unsur kesengajaan dapat dilihat dari serangkaian usaha yang dilakukan sampai terlaksananya perbuatan tersebut. Artinya, jika dilakukan secara spontanitas dan tidak bermaksud untuk menghina atau menjatuhkan marwah, harkat dan martabat presiden atau wakil presiden, maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan.

Ketiga, delik tersebut bukan merupakan delik biasa, melainkan delik aduan yang baru bisa diproses hukum apabila adanya aduan langsung dari presiden atau wakil presiden secara tertulis yang merasa telah dihina harkat dan martabatnya sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 220 RKUHP.

Menariknya, dalam draf baleid terbaru, muatan penghinaan tidak saja dilakukan dengan cara yang konvensional seperti pada Pasal 218 ayat 1, melainkan secara eksplisit mengatur muatan penghinaan yang dilakukan dengan menggunakan saran Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Ketentuan itu diatur dalam Pasal 219 berbunyi:

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Dalam hal ini juga terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi untuk dikategorikan memenuhi unsur delik. Pertama, adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan gambar atau tulisan, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum yang dapat diketahuinya mengandung muatan penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden.

Kedua, perbuatan tersebut harus dilakukan atau disebarkan melalui sarana teknologi informasi. Kendati gambar, tulisan, atau rekaman tersebut didapatkan dari orang lain, namun apabila orang yang menerima itu meng-upload-nya atau mentransmisikannya menggunakan teknologi informasi sehingga terlihat atau terdengar oleh umum, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur delik ini. Sebaliknya, apabila gambar, tulisan atau rekaman tersebut walaupun disebarkan melalui sarana teknologi informasi namun tidak dimaksudkan untuk diketahui umum, maka tidak memenuhi unsur delik pasal 219.

Ketiga, untuk dapat ditindaklanjuti dalam proses hukum, maka harus ada aduan langsung secara tertulis oleh presiden atau wakil presiden.

Menerobos Putusan Mahkamah Konstitusi

Seblumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No.013-022/PUU-IV/2006, telah membatalkan ketentuan pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden. Ada dua alasan mendasar mengapa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Pertama, bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Selaras dengan itu, presiden dan/atau wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, sehingga presiden dan/atau wakil presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Presiden dan/atau wakil presiden hanyalah pelayan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Maka tidak dibenarkan memberikan perlakuan privilese yang membedakannya dengan rakyat selaku pemilik kedaulatan.

Kedua, bertentangan dengan paham kesamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law). Dalam negara hukum, semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Tidak boleh ada hukum diskriminatif antara presiden dan/atau wakil presiden dengan rakyat. Di depan hukum, presiden dan/atau wakil presiden harus diperlukan sama sebagaimana hukum memperlakukan rakyat. Pemberian perlakuan khusus dibenarkan dalam koridor protokolernya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat guna kepentingan rakyat.

Putusan MK berlaku sama seperti Undang-undang, dan berlaku permanen untuk semua warga negara maupun lembaga negara (erga omnes) karena Putusan MK adalah refleksi dari kehendak UUD 1945. Menghidupkan kembali suatu norma yang telah dibatalkan oleh MK adalah tindakan yang melawan dan menyimpangi UUD 1945.

Menghidupkan kembali norma penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden harus dilakukan secara hati-hati bila tetap kukuh mempertahankan. Karena bagaimana pun, dalam penegakannya kerap digunakan untuk meringkus pihak-pihak yang melontarkan kritik terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Bila perlu, dicantumkan secara eksplisit makna dan kategori muatan penghinaan tersebut.

Tidak ada tafsiran baku yang membedakan antara mengkritik dan menghina. Pada keadaan tertentu, makna mengkritik dapat ditafsirkan secara fleksibel menjadi penghinaan. Walaupun keyakinan saya, norma tersebut kendati berulang kali dihidupkan, berulang kali pula akan dibatalkan oleh MK sepanjang masih memegang teguh prinsip the guardian of the Constitution.

Asrizal Nilardin S.H anggota Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhaskara Pemuda Muhammadiyah DIY

Simak juga 'Warga Papua Curhat ke Fraksi PAN DPR soal Revisi UU Otsus':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)