Analisis Zuhairi Misrawi

Rekonsiliasi Fatah dan Hamas

Zuhairi Misrawi - detikNews
Jumat, 18 Jun 2021 16:00 WIB
zuhairi misrawi
Zuhairi Misrawi (Foto: koleksi pribadi)
Jakarta -

Pertemuan faksi-faksi Palestina, khususnya Fatah dan Hamas, yang sejatinya akan digelar di Kairo, Mesir minggu lalu akhirnya ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Hal tersebut ditengarai karena tidak adanya kemufakatan antara kedua faksi terbesar di Palestina dalam beberapa hal yang bersifat krusial. Fakta tersebut dapat menggambarkan betapa peliknya masalah yang dihadapi Palestina, karena musuh mereka tidak hanya Israel saja, melainkan perpecahan politik yang tidak kunjung usai sejak pemilu terakhir pada tahun 2006 lalu.

Kita semua bersaksi, bahwa penderitaan yang dialami Palestina akibat penjajahan dan serangan brutal Israel merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling nyata dan telanjang di depan mata. Zaman yang semakin modern dan menjunjung tinggi kemanusiaan, tetapi justru dunia dipertontonkan penjajahan Israel yang sangat jauh dari citarasa kemanusiaan. Yang mutakhir adalah serangan membabi buta ke Jalur Gaza yang menyebabkan ratusan warga tewas, termasuk anak-anak dan perempuan. Israel mempertontonkan kekejaman, kebiadaban, dan keberingasannya.

Desakan dan tekanan dari dunia internasional, termasuk Indonesia, telah mengakhiri serangan Israel yang sangat tidak manusiawi itu. Hamas pun menerima gencatan senjata tersebut melalui mediator Mesir, yang selama ini menjadi pihak yang mampu meredam konflik politik antara Israel dan Palestina. Tidak hanya itu, Mesir juga mengirimkan bantuan kemanusiaan dan menggalang bantuan untuk renovasi sejumlah bangunan rusak parah di Jalur Gaza.

Amat disayangkan pertemuan antara Fatah dan Hamas yang sejatinya akan menjadi momen rekonsiliasi batal digelar di Kairo. Padahal saat ini, Palestina membutuhkan soliditas di antara berbagai faksi dalam rangka menentukan langkah politik di masa mendatang. Setidaknya ada dua realitas baru yang perlu mendapatkan perhatian seluruh faksi Palestina. Pertama, sikap Amerika Serikat yang cenderung moderat dalam mencari solusi bagi krisis politik yang berlangsung menyejarah antara Israel dan Palestina. Pemerintahan Biden yang ingin menghidupkan kembali solusi dua negara (two states solution) yang dalam lima tahun terakhir dikubur hidup-hidup oleh Donald Trump.

Meskipun secara umum AS masih berpihak pada Israel, tetapi harus diakui ada suara-suara kebenaran yang mulai menggoyahkan sikap Biden dalam memanjakan Israel. Beberapa senator dari Partai Demokrat berhasil menekan Biden untuk bersikap adil dalam menyikapi kesewenang-wenangan Israel. Sebab apa yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina, baik di Jerusalem, Tepi Barat, maupun Jalur Gaza merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Israel harus dipaksa untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan mengakhiri kekerasan dan penindasan terhadap Palestina.

Kedua, Israel saat ini dipimpin oleh sosok baru yang berhasil melakukan "kudeta parlemen" dari partai oposisi. Naftali Bannett dari Partai Yamina mampu menjungkalkan Netanyahu yang memimpin Israel dalam 15 tahun terakhir. Meskipun sebenarnya tidak ada platform politik yang berbeda antara Bannett dan Netanyahu, tetapi perubahan konstelasi politik di Israel menandakan zaman baru di Israel. Setidaknya jalur diplomasi akan benar-benar dihidupkan kembali. Apalagi dalam pidato perdananya di Knesset, Bannett menegaskan komitmennya terhadap AS sebagai mitra strategisnya di kawasan. Maknanya, Israel baru di bawah kepemimpinan Bannett akan tunduk pada kebijakan AS dalam solusi dua negara yang saat ini diprakarsai oleh Biden.

Dalam konteks tersebut, Palestina membutuhkan sikap yang mencerminkan representasi dari berbagai faksi politik. Sebab itu diperlukan rekonsiliasi di antara berbagai faksi, khususnya Fatah dan Hamas. Sebenarnya pada bulan Maret lalu, berbagai faksi politik di bawah komando Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang juga dimediasi oleh Mesir telah berhasil melahirkan kesepakatan bersama untuk menggelar pemilu legislatif dan eksekutif, termasuk membentuk Dewan Nasional dalam tubuh PLO, yang mencerminkan representasi dari berbagai faksi politik.

Maklum, sejak tahun 2006 lalu, Palestina gagal membentuk pemerintahan yang dihasilkan dalam proses demokratis yang absah. Pasalnya, sejak saat itu hiruk-pikuk dan friksi politik kerap terjadi antara Fatah dan Hamas, sehingga gagal membentuk pemerintahan yang mampu merepresentasikan Palestina. Hingga pertemuan yang digelar pada bulan Maret lalu, implementasi dari kesepakatan gagal diimplementasikan. Lalu, meletus serangan brutal Israel ke Jalur Gaza dan penangkapan sejumlah warga Palestina di Jerusalem dan Tepi Barat.

Menurut saya, rekonsiliasi Fatah dan Hamas dapat dimulai membentuk pemerintahan bersama dengan cara merumuskan agenda-agenda prioritas yang dapat dijadikan pijakan bersama dalam merenspons isu-isu strategis. Namun hal tersebut tidak mudah, karena ideologi politik yang dianut masing-masing faksi politik ibarat air dan minyak. Klausul pengakuan terhadap Israel akan menjadi titik krusial yang tidak mudah untuk dipecahkan. Pasalnya, Hamas dan Jihad al-Islami merupakan dua faksi besar di Palestina yang mana di dalam platform politik tidak mengakui eksistensi Israel. Mereka akan terus mengobarkan api perlawanan (muqawamah) terhadap Israel hingga titik darah penghabisan.

Bahkan, jika saat ini digelar pemilu di Palestina, maka Hamas dijagokan akan memenangkan kompetisi politik dalam jumlah yang sangat besar. Apalagi rudal-rudal yang berhasil mendarat di seluruh wilayah Israel mampu meyakinkan pubik dan menaikkan popularitas Hamas. Setidaknya, warga Palestina mempunyai pandangan, bahwa mereka bisa juga melancarkan serangan ke Israel dengan persenjataan yang semakin canggih.

Pemandangan tersebut membuktikan, bahwa solusi dua negara bukan hal yang mudah diimplementasikan. Di satu sisi, beberapa faksi di Palestina sendiri belum bulat untuk menerima proposal yang akan ditawarkan oleh AS bersama beberapa negara lainnya, termasuk Indonesia. Di sisi lain, mayoritas faksi di Israel sendiri juga menolak eksistensi Palestina. Sayap kanan dan ultra-nasionalis merupakan faksi politik yang berkuasa dan mendominasi Knesset.

Realitas politik saat ini tidak mudah bagi penyelesaian politik antara Israel dan Palestina. Meskipun demikian, kita pun jangan kehilangan harapan untuk melihat masa depan yang lebih adil dan damai di kawasan. Setidak-tidaknya, rekonsiliasi Fatah dan Hamas, hemat saya, menjadi langkah awal yang penting bagi Palestina untuk menentukan langkah bersama untuk masa depan mereka yang lebih cerah dan menjanjikan. Sebab, yang menentukan masa depan Palestina adalah Palestina sendiri. Mereka harus menentukan solusi yang terbaik untuk mereka sendiri. Kita hanya membantu dengan sepenuh hati agar Palestina benar-benar meraih kemerdekaan dan kedaulatannya.

Zuhairi Misraiwi cendekiawan Muslim, analis pemikiran dan politik Timur-Tengah di The Middle East Institute, Jakarta

(mmu/mmu)