Kolom

Membaca Arah "Civil Society" Kita

Bethriq Kindy Arrazy - detikNews
Jumat, 18 Jun 2021 11:00 WIB
Pendiri Civil Society Watch Ade Armando (foto: detikcom)
Jakarta -

Dunia gerakan masyarakat sipil (civil society) yang selama ini sering diasosiasikan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam sepekan ini dikejutkan dengan kemunculan Civil Society Watch (CSW). Meski usianya baru menginjak dua bulanan, namun 6 Juni lalu, pendiri CSW, Ade Armando mengumumkannya di beberapa akun media sosialnya dengan caption, "Kami adalah Civil Society Watch. Kami berdiri untuk membantu menjaga agar kelompok-kelompok LSM, NGO, media massa, ormas tetap menjadi kekuatan yang sehat dalam demokrasi."

Kabar tersebut menuai beragam komentar, baik yang bernada positif maupun negatif. Kritik yang bermunculan adalah CSW merupakan wajah baru Pam Swakarsa. Pam Swakarsa merupakan akronim dari Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa yang sempat populer di pengujung akhir 1990-an. Pam Swakarsa sempat dioperasionalkan untuk mereduksi gerakan sipil dan gerakan mahasiswa dengan sejumlah aktivitas pengintaian dan pengawasan.

Diksi Watch yang melekat pada CSW, dalam bahasa Indonesia memiliki arti pengawasan. Dalam alam pikiran para aktivis pro demokrasi aktivitas tersebut menimbulkan sejumlah kekhawatiran untuk menghidupkan cara-cara rezim berkuasa di masa lalu. Sehingga yang kemudian muncul adalah aktivasi paradigma polarisasi negara dalam hal ini pemerintah vis a vis dengan kelompok masyarakat sipil. Padahal baik pemerintah maupun masyarakat sipil juga memiliki peranan besar dalam menciptakan iklim demokrasi yang kondusif.

Indeks Demokrasi

Data indeks demokrasi terakhir yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Bappenas, Kemenkopolhukam, Kemendagri pada 2019 menyebutkan berada pada angka 74,92 dan masuk dalam kategori sedang. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni berada pada angka 72,39 atau terjadi kenaikan sebesar 2,53 poin.

Indeks demokrasi yang dikeluarkan lembaga-lembaga tersebut setidaknya mengandungt tiga aspek besar sebagai parameter, yakni kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political right), dan lembaga demokrasi (institution of democracy). Dua aspek besar yang terdiri kebebasan sipil dan hak-hak politik sepenuhnya menjadi bagian dalam denyut masyarakat sipil dalam kehidupan bernegara. Sedangkan satu aspek besar lainnya menjadi domain pemerintah termasuk memuat lembaga-lembaga kekuasaan di dalamnya.

Di sisi lain, berdasarkan laporan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU), angka indeks demokrasi di Indonesia tahun 2020 berada pada angka 6,3. Angka tersebut terjadi penurunan dibandingkan tahun 2019 yang mencapai sebesar 6,48. Skor tersebut menempatkan Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 167 negara di dunia. Adapun indikator indeks demokrasi versi lembaga tersebut memuat tentang pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.

Penurunan indeks demokrasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal, paling krusial adalah persoalan kebebasan berekspresi. SAFEnet misalnya, tahun 2020 mencatat setidaknya terdapat 84 kasus pemidanaan pasal karet yang sebagian besar menggunakan UU ITE. Jumlah tersebut mengalami kenaikan hampir empat kali lipat lebih dibandingkan tahun 2019 yakni sebanyak 24 kasus. Selain kebebasan berekspresi akumulasi menguatnya politik identitas dalam penyelenggaraan pilkada dan pemilu juga turut mempengaruhi kondusivitas demokrasi di Indonesia.

Situasi kondusif akan hidup saat pemerintah dengan sejumlah elemen kekuasaannya dan seluruh elemen masyarakat sipil yang mencakup LSM, NGO, media massa, dan ormas memainkan peranannya masing-masing dengan prinsip check and balance. Kontrol yang bisa dilakukan masyarakat sipil baik melalui tinjauan akademis, advokasi, dan lain sebagainya juga memiliki peranan besar untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan supremasi hukum. Sehingga keseimbangan tersebut akan mempengaruhi indeks demokrasi sebuah negara.

Menjadi Bumerang

Saya membayangkan, kehadiran CSW ini ke depan akan terjadi diskursus kelompok masyarakat sipil beserta dinamikanya. Sebab, klaim CSW sebatas untuk memublikasikan temuan sejumlah penyimpangan yang dilakukan kelompok masyarakat sipil tanpa melaporkannya kepada kepolisian. Sehingga yang muncul ke permukaan adalah memberikan panggung opini publik untuk menilai integritas beberapa kelompok masyarakat sipil yang terlibat suatu peristiwa tertentu.

Sebagian dari kita tentu pernah menjumpai atau setidaknya pernah mendengar beberapa elemen masyarakat sipil yang melakukan penyelewengan wewenang. Seperti di antaranya adalah oknum LSM atau oknum wartawan yang melakukan pemerasan, baik kepada aparat maupun kepada masyarakat. Hal ini sering kali terjadi di daerah-daerah. Dan terkadang luput dari pemantauan kelompok masyarakat sipil ternama, termasuk aparat penegak hukum. Aksi pemerasan yang oleh oknum tersebut juga berpotensi meruntuhkan marwah dan kepercayaan kepada gerakan masyarakat sipil pro demokrasi. Sekali pun hal tersebut tidak bisa digeneralisasi.

Di sisi lain juga menimbulkan efek negatif. Energi kelompok masyarakat sipil akan dihabiskan dengan memantau kelompok masyarakat sipil lainnya. Sehingga fungsi kelompok masyarakat sipil yang semula memantau dan memastikan negara melayani warga negara akan mengalami penurunan seiring seiring pemantauan kelompok masyarakat sipil yang dipantau oleh sesamanya. Dalam situasi tersebut akan memicu politik adu domba dan terbukanya peluang absennya pemantauan masyarakat sipil atas penyelenggaraan negara.

Kita tentu masih mengingat bagaimana situasi detik-detik pengesahan revisi UU KPK dan UU Omnibus Law dan perjuangan gerakan sipil pro demokrasi. Momen tersebut menjadi salah satu momen terkelam. Kita bisa melihat bagaimana kokohnya eksekutif dan legislatif dalam upayanya mengesahkan revisi UU KPK dan UU Omnibus Law di tengah perjuangan gerakan sipil di sejumlah daerah lainnya.

Kita bisa mengambil contoh bagaimana nasib Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah revisi UU KPK No.19 Tahun 2019. Satu hasil yang paling mencolok adalah keberadaan Dewan Pengawas, yang menjadi penyebab pemberantasan korupsi yang menjadi lebih birokratis dan tidak dapat melakukan akselerasi secara cepat dan tepat dalam pemberantasan korupsi. KPK yang memiliki kedekatan dengan kelompok masyarakat sipil merasakan kekecewaan atas perubahan tersebut. Belakangan, pengawasan menjadi lebih menakutkan. Ini yang kemudian menjadi kegelisahan kelompok masyarakat sipil.

Apabila sejak awal diskursus ini tidak dikelola dengan baik tentu bisa menjadi bumerang bagi kelompok masyarakat sipil. Serangan balik tersebut, selain berpotensi melemahkan napas dan langkah gerakan pro demokrasi, juga membuka peluang melanggengnya penyelenggaraan negara tanpa keterlibatan dan pengawasan masyarakat sipil sebagai kekuatan penyeimbang.

Bethriq Kindy Arrazy peneliti Asah Kritis Indonesia

(mmu/mmu)