Kolom

Profesor Kehormatan, Kepeloporan, dan Kekaryaan

Donny Syofyan - detikNews
Senin, 14 Jun 2021 10:53 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi menyandang gelar profesor kehormatan. Megawati menyandang gelar profesor bidang ilmu kepemimpinan strategi.
Foto: Ramadhan Rizki/CNN Indonesia
Jakarta -

Pengukuhan Megawati Soekarnoputri sebagai guru besar kehormatan Universitas Pertahanan (Unhan) pada Jumat (11/6) menuai banyak kritik. Selain kapasitas akademik, karya ilmiah yang menjadi bahan penilaian pemberian gelar tersebut juga disoal. Megawati dianggap meneliti dan memberikan peniiain terhadap pencapaiannya sendiri saat menjadi presiden.

Di tengah kritikan terhadap pemberian gelar tersebut, tetap ada saja pihak-pihak yang memberikan pembelaan atas pemberian gelar ini. Alasannya, sebagai Presiden RI Megawati berperan melahirkan terobosan penting dalam bidang pendidikan yang memberi dasar hukum bagi lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) maupun terobosannya bagi perdamaian dan kestabilan regional mendorong anggota ASEAN dengan Tiongkok menandatangani code of conduct (CoC) untuk Laut China Selatan.

Bahwasanya Megawati sebagai tokoh bangsa yang pernah menjabat sebagai Presiden RI dan petinggi partai politik tak usah dipertanyakan. Namun menganugerahinya gelar professor kehormatan menyisakan problem. Berbeda dengan gelar doktor kehormatan yang semata-mata karena penghormatan (yang juga sudah diperoleh oleh Megawati dari berbagai perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri), tingkatan profesor kehormatan mensyaratkan keunikan atau kekhasan yang harus dipertanggungjawabkan.

Pertama, kualitas kepeloporan. Di berbagai kampus di luar negeri, seperti Amerika, Eropa Barat, dan Australia, universitas memberikan perhatian serius kepada siapa saja yang akan menerima gelar profesor kehormatan atau profesor tamu demi menjaga status profesor. Gelar profesor kehormatan hanya dianugerahkan kepada individu-individu yang memiliki kedudukan nasional atau internasional yang setara di dengan profesor di pelbagai universitas di bidang yang sama. Hanya saja, karena mereka belum tentu akademisi, kriteria selain penelitian dan publikasi pendidikan perlu dipertimbangkan.

Sungguhpun tidak memiliki kredensial akademis, semisal publikasi, yang biasanya terkait dengan jabatan profesor di universitas, mereka yang beroleh gelar profesor kehormatan adalah mereka yang menunjukkan pencapaian nasional dan internasional dalam bisnis, masyarakat, dan sebagainya. Aspek yang menjadi pertimbangan utama adalah kepeloporan, baik dalam lingkup wacana ataupun secara praksis.

Aspek kepeloporan (pioneering) ini mengantarkan kampus-kampus semisal Universitas Harvard, Universitas Oxford atau Universitas Nasional Australia secara ketat memberikan gelar profesor kehormatan yang mencakup prestasi profesional yang luar biasa, pengakuan sebagai ahli terkemuka dalam profesi atau pekerjaan yang dilakukan, kegiatan wirausaha, dan praktisi klinis yang sangat menonjol.

Tak jarang, sebelum seseorang diberi gelar profesor kehormatan, mereka terlebih dahulu diundang oleh kampus-kampus ini untuk menyajikan gagasan briliannya dan daya kepeloporannya dalam berbagai kali kesempatan.

Kalau kita lihat nama-nama penerima profesor kehormatan dari berbagai universitas tingkat global semisal Andy Stanford-Clark (Chief Technology Officer dari IBM) yang dianugerahi profesor kehormatan di Universitas East Anglia, Ian James Menter (seorang profesor kehormatan di Universitas Oxford dan juga menjabat Wakil Presiden British Association for Educational Research), atau Terry Little (Chief Knowledge Officer, NASA) sebagai profesor kehormatan bidang pertahanan dari Defense System Management College, adalah tokoh-tokoh yang menjadi pelopor lewat kontribusi yang panjang di bidang masing-masing.

Di Indonesia, penganugerahan profesor kepada Chairul Tanjung oleh Universitas Airlangga yang sebelumnya sudah dianugerahi gelar doktor kehormatan sebagai guru besar baru yang berasal dari kalangan non-pengajar dapat dipahami dari aspek kepeloporan bisnis yang dikembangkannya.

Kedua, konsistensi kekaryaan. Sejatinya gelar profesor kehormatan tidak hanya disematkan kepada kalangan non-akademis, tapi juga diberikan kepada kalangan akademisi yang memiliki otoritas yang sangat brilian di bidang masing-masing. Tak jarang gelar ini diberikan kepada seseorang yang sudah bergelar profesor. Azyumardi Azra adalah seorang intelektual muslim Indonesia dengan reputasi internasional yang pernah mendapatkan gelar profesor kehormatan ini. Ia mendapatkan gelar profesor kehormatan dari Universitas Melbourne, Australia pada 2004-2009. Artinya, gelar ini ada batasnya, bukan seumur hidup.

Gelar profesor kehormatan yang bersandarkan konsistensi kekaryaan ini jauh lebih berat karena kredibilitas yang dipertaruhkan adalah produktivitas dalam berkarya. Seseorang akademisi yang tidak produktif menghasilkan karya-karya mutakhir bukanlah teladan dalam dunia pendidikan tinggi dan karenanya tidak layak beroleh profesor kehormatan. Kalaupun pernah mendapatkan gelar ini, maka sudah sepantasnya dicabut.

Dalam konteks Megawati, terus terang sulit untuk melihat kepatutannya, baik dalam aspek kualitas kepeloporan atau konsistensi kekaryaan. Tanpa menisbikan warisan kepemimpinannya sebagai Presiden RI (2001-2004), relasi Megawati dengan aspek kependidikan justru diselimuti kontroversi. Ini sangat terlihat, sebagai misal, lewat penunjukannya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Keterlibatan Megawati ke dalam lembaga ilmiah yang seyogianya bekerja dengan dasar-dasar ilmiah objektif, rasional dengan indikator outcome yang terukur akan berhadapan dan dibebani dengan tugas-tugas ideologis.

Bila alasannya karena keberhasilan Megawati selama di pemerintahan dalam menyelesaikan konflik sosial seperti menyelesaikan konflik Ambon, menyelesaikan konflik Poso, memulihkan pariwisata pasca-bom Bali, dan menangani masalah pekerja migran Indonesia di Malaysia, maka yang lebih nyata dalam menangani ini adalah kiprah Jusuf Kalla dengan kemampuan lobi dan diplomasinya yang ulung.

Sukar dipungkiri bahwa alasan pengangkatan ini kental dengan nuansa politis, alih-alih berdasarkan hasil riset yang tajam.

Penganugerahan gelar profesor kehormatan bukanlah perkara main-main. In menghajatkan kekuatan personal yang bersangkutan, akseptabilitas publik hingga penilaian rekam jejak yang otentik yang terlepas dari tekanan klise apa pun, termasuk kepentingan politik.

Donny Syofyan dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

(mmu/mmu)