(Larangan) Mudik dan Kesenjangan Pendapatan

Dani Hakim - detikNews
Selasa, 11 Mei 2021 13:47 WIB
Poster
Mudik Lebaran (Ilustrasi: Edi Wahyono)
Jakarta -

Mudik Lebaran dapat menjadi momentum transfer pendapatan yang cukup masif dari wilayah berpendapatan tinggi ke wilayah-wilayah dengan pendapatan lebih rendah. Atas dasar itu, larangan mudik akan memangkas kesempatan dalam mereduksi kesenjangan pendapatan.

Mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), gini koefisien Indonesia telah mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,38 per September 2020. Makin tingginya tingkat kesenjangan dapat menjadi bom waktu karena cenderung memicu ketegangan sosial serta political instability (Yurevich, 2019).

Lebih ekstrim lagi, penelitian Brush (2007) telah membuktikan bahwa kesenjangan dapat meningkatkan angka kriminalitas. Oleh karenanya, tingkat kesenjangan perlu menjadi perhatian serius pemerintah di masa-masa sulit seperti ini.

Berdasarkan riset Barro (2008), tingkat kesenjangan pendapatan akan mereduksi pertumbuhan ekonomi pada negara berpenghasilan rendah dan berkembang. Jika berkaca pada masih terjebaknya Indonesia dalam middle income trap, maka tingkat kesenjangan di Indonesia cenderung akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan memperbaiki tingkat kesenjangan pendapatan, pemerintah Indonesia berarti juga sedang berupaya memperbaiki perekonomian secara lebih berkualitas.

Perekonomian berkualitas itu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan rendahnya tingkat kesenjangan. Hal inilah yang tampaknya perlu menjadi visi utama pembangunan, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Secara teoritis, terdapat tiga cara untuk mereduksi kesenjangan pendapatan, yaitu dengan redistribusi pendapatan, menciptakan the ladders of opportunity atau penciptaan tangga kesempatan, dan pajak warisan (Greenlaw et al., 2018). Di Indonesia, cara yang ketiga hingga saat ini belum dilakukan karena cenderung dapat memicu kontroversi dan keresahan. Padahal, di negara-negara maju, kebijakan pajak ini dinilai dapat menjadi instrumen yang baik untuk memangkas kesenjangan pendapatan.

Keberadaan pajak warisan di negara-negara maju juga dinilai sebagai salah satu bentuk kesetaraan. Anak yang bekerja keras dan gigih tidak layak apabila dapat dengan mudah dikalahkan oleh anak dari keluarga kaya raya.

Dari ketiga cara mereduksi kesenjangan pendapatan, mudik dapat diidentifikasi ke dalam kategori yang pertama. Redistribusi pendapatan pada saat mudik akan terjadi secara masif karena para pemudik akan menyerap banyak produk barang maupun jasa di daerah-daerah. Mengacu pada definisi dari OECD, wisata merupakan aktivitas traveling seseorang dari tempat yang bukan tempat asalnya untuk tujuan kesenangan, bisnis, maupun tujuan lainnya dengan waktu kurang dari 1 tahun.

Berdasarkan definisi tersebut, kegiatan mudik juga dapat dipahami sebagai wisata karena yang dimaksud dengan tempat asal para pemudik bukan lagi di kampung halamannya, melainkan di wilayah tempatnya bermukim sehari-hari. Selanjutnya, penelitian Li et al. (2016) menyebutkan bahwa aktivitas wisata utamanya wisatawan lokal terbukti mereduksi kesenjangan pendapatan.

Dengan kata lain, aktivitas mudik juga diduga kuat dapat memangkas kesenjangan pendapatan, meskipun kecenderungannya hanya bersifat jangka pendek.

The Ladders of Opportunity

Dalam jangka panjang, the ladders of opportunity atau penciptaan kesempatan yang sama dinilai sebagai suatu keharusan demi menciptakan pemerataan. Inklusivitas pendidikan merupakan salah satu aspek the ladders of opportunity itu. Inklusivitas pendidikan berarti menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh anak Indonesia dari beragam kalangan untuk mengakses pendidikan.

Kendati hingga saat ini masih seringkali digaungkan, pada kenyataannya pendidikan inklusif belum dapat tercapai secara optimal. Buktinya, anak dengan kemampuan finansial orangtua lebih tinggi cenderung mendapatkan privilese lebih. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, mayoritas anak-anak yang dapat berkuliah di perguruan tinggi negeri justru mereka yang berasal dari keluarga berada.

Meskipun dianggap sangat penting, namun kenyataannya masih terjadi perdebatan panjang di kalangan akademisi terkait dengan peran pendidikan terhadap pemerataan pendapatan. Sebagian penelitian, di antarannya dari Khan et al. (2015), Qazi et al. (2018), Kudasheva et al. (2015), Arshed et al. (2018), Abdullah et al. (2015) dan Shimeles (2016) membuktikan pendidikan mampu mereduksi ketimpangan pendapatan.

Tetapi sebagian penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Földvári & Leeuwen (2011) dan Climent & Doménech (2014) menyatakan bahwa pendidikan tidak berefek negatif pada kesenjangan pendapatan. Bahkan menurut Mayer (2010), mereduksi ketimpangan pendapatan dengan mereduksi ketimpangan dalam pendidikan bukanlah cara yang menjanjikan.

Skill-biased technological change
(perubahan dalam teknologi yang memberikan keuntungan lebih bagi pekerja dengan skill tinggi) dinilai menjadi alasan utama tidak adanya kontribusi pendidikan terhadap pemerataan (Murphy & Topel, 2016). Apalagi di masa pandemi seperti ini, pekerja dengan skill rendah akan rentan jadi korban PHK sehingga mengharuskannya pulang kampung. Dalam konteks ini, pendidikan yang berorientasi pada skill sangatlah diperlukan (Kudasheva et al., 2015).

Upaya lain dalam mereduksi ketimpangan pendapatan yang termasuk ke dalam kategori the ladders of opportunity yaitu memperluas akses internet. Telah cukup banyak penelitian yang berhasil membuktikan bahwa penggunaan internet oleh masyarakat dapat mereduksi kesenjangan pendapatan. Di antara penelitian tersebut yakni Ningsih & Choi (2018), Asongu & Odhiambo (2019), Liu (2017), dan Canh et al. (2020).

Berada di era digital ekonomi seperti saat ini, peluang untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan banyak tersedia melalui internet. Dukungan bagi UMKM untuk dapat memaksimalkan potensi internet dalam meningkatkan aktivitas usahanya nampaknya perlu diimplementasikan secara masif.

Peran Kepala Daerah

Kaitannya dengan larangan mudik Lebaran, peran kepala daerah benar-benar diperlukan untuk menjaga tingkat kesenjangan di daerahnya tidak semakin parah. Kinerja pemerintah daerah perlu fokus pada potensi daerahnya masing-masing. Pelibatan UMKM lokal dalam menggali potensi tersebut perlu lebih intensif.

Sebagai contoh, jika suatu daerah potensinya adalah pariwisata, maka industri pendukung pariwisata tersebut agaknya perlu dibangun dengan melibatkan sebanyak mungkin pengusaha dan UMKM lokal. Apabila mengacu pada teori pembangunan ekonomi regional, pemerintah daerah perlu fokus atas nilai tambah, investasi, efektivitas dan produktivitas kinerja pemerintahan, pemanfaatan aset, konsumsi, dan mengendalikan pertumbuhan populasi (Stimson et al., 2018).

Banyak sekali kepala daerah yang menjadikan pemberdayaan desa sebagai visi utama dan janji politiknya. Namun pada kenyataannya, sedikit kepala daerah yang benar-benar fokus membangun ekonomi berbasis desa. Inilah saat yang tepat untuk lebih menghidupkan ekonomi desa.

Perlu diingat bahwa menumbuhkan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, sekaligus memangkas kesenjangan dapat lebih maksimal dengan kebijakan yang tepat, fokus, dan kontinu. Di samping itu, tentu saja upaya dalam mengendalikan Covid-19 juga harus diprioritaskan. Mudik memang dilarang, tetapi kreativitas harus tetap jalan.

Dani Hakim dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

(mmu/mmu)