Jeda

Lebaran, Pandemi, dan (Majas) Kontradiksi

Mumu Aloha - detikNews
Senin, 10 Mei 2021 13:09 WIB
mumu aloha
Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -

Lebaran tahun ini, untuk kedua kalinya masyarakat dilarang mudik, sebuah tradisi budaya yang nyaris --untuk tidak mengatakan mustahil-- tak bisa dipisahkan dari perayaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia.

Tahun lalu, saya dengan penuh kesadaran dan hati yang tulus mengikuti aturan (larangan) mudik dari pemerintah, tanpa keluhan apapun. Tahun ini, entahlah, saya merasa berat. Tentu saja, saya tetap patuh pada ke(tidak)bijakan yang melarang mudik, namun kali rasanya tidak ada keikhlasan di hati. Saya terlalu lelah untuk mengatakan bahwa saya sudah tidak percaya lagi dengan keseriusan pemerintah menangani pandemi. Sudahlah. Saya hanya merasa kesal menyaksikan aneka "kekonyolan" di luar sana, dari kegemaran untuk "main duta-dutaan" sampai mengalirnya warga negara asing dengan mudah ke negara ini, bahkan sebagian dari mereka kemudian diketahui positif Covid-19.

Soal "main duta-dutaan", saya kira sudah selesai ketika Menteri Kesehatan diganti. Ternyata, hal itu malah seperti menjadi tradisi dan meluas ke mana-mana. Terakhir, seorang pemuda masjid yang membentak-bentak dan dengan kasar mencopot masker yang menutupi mulut jemaah, justru diangkat menjadi duta masker! Saya bisa memahami bahwa tujuan "mendutakan" orang-orang yang tidak memiliki kesadaran semacam itu tujuannya untuk menyadarkan. Tapi, apa sih efeknya buat masyarakat luas --selain justru menjadi pertunjukan kebodohan yang berulang, dan lama-lama sangat tidak lucu?

Sedangkan soal melenggangnya warga negara asing dengan sangat mudah di tengah warga bangsa sendiri yang "dipersulit geraknya", sudah tak terkira kerasnya sinisme, protes, dan keputusasaan yang disuarakan oleh masyarakat via media sosial. Tapi, apakah itu mengubah keadaan? Terakhir, setelah warga India yang "eksodus" lantaran negerinya sana mengalami ledakan Covid-19, warga negara China juga berduyun-duyun ke Tanah Air untuk tujuan yang berbeda, konon, sebagai tenaga kerja untuk proyek tertentu yang sedang dikerjakan pemerintah.

Apapun alasannya, kita ini kan memang bangsa yang sudah terbiasa diperlakukan tidak adil oleh penguasa. Karena tahu bahwa suara protes tidak akan mungkin didengar, maka akhirnya yang muncul adalah lelucon-lelucon untuk menjaga kewarasan dan kesehatan mental. Sebuah meme yang beredar di media sosial misalnya, dengan pasemon tajam "menertawakan" kebijakan larangan mudik dengan rangkaian kata-kata yang getir: Pilkada boleh, piknik boleh, trus napa mudik nggak boleh?! Situ ada masalah apa sama orangtua saya. Lalu gambar emoticon tawa sampai nangis.

Lelucon lainnya berupa gambar sebuah mobil dalam posisi terbalik, seorang polisi di sisinya, dan sebuah caption: "tidak membawa surat antigen mobil ini disuruh balik." Meme ini menyindir penyekatan yang dilakukan aparat di ratusan titik jalur mudik, untuk menghalau warga yang "nekat" mudik dengan berbagai cara dan berbagai harapan bisa "lolos" dari pemeriksaan yang mensyaratkan berbagai dokumen administrasi sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Lawakan-lawakan seperti itu adalah mekanisme pelarian, semacam pertahanan terakhir, ketika apa yang dihadapi sudah dirasa buntu. Sejak awal pandemi saya termasuk yang percaya bahwa masyarakat kita pada dasarnya, setidaknya sebagian besar, patuh pada berbagai aturan, larangan, kebijakan, dan imbauan. Tapi semua kepatuhan itu digerogoti itu berbagai inkonsistensi, peraturan yang berubah-rubah, dan kontradiksi-kontradiksi kebijakan yang bikin makan hati.

Maka, walaupun saya sendiri tetap patuh untuk tidak mudik, saya menahan diri dari segala prasangka terhadap mereka yang oleh aparat dan media disebut dengan kata-kata "nekat mudik". Nekat artinya, sudah diperingatkan, sudah tahu kalau tidak boleh, tapi "ngeyel". Tapi, apakah mereka "melanggar" aturan? Apakah mereka tidak peduli dengan kemungkinan penyebaran Covid-19? Ya, mereka yang dengan berbagai cara berusaha "mengelabui" aparat demi bisa "lolos" melewati penyekatan dan berhasil sampai ke kampung halaman.

Sejak hari pertama larangan mudik diberlakukan pada tanggal 6 Mei, kita telah membaca dan menyaksikan banyak sekali berita-berita seperti itu. Berbagai modus dilakukan oleh pemudik untuk menyiasati penyekatan. Sebagian memang berhasil, dan banyak yang "terbongkar" dan digagalkan, dan disuruh putar balik. Tontonlah video-video di Tiktok, di sana bertebaran rekaman-rekaman yang memperlihatkan kisah-kisah keberhasilan dan kegagalan itu. Ada yang lucu, ada yang terkesan menginspirasi orang lain untuk ikut menerapkan cara yang sama guna menyiasati penyekatan, ada juga yang menerbitkan bayangan rasa kasihan.

Di hadapan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, dan demi memutus penyebaran pandemi Covid-19, tak ada perdebatan lagi, mereka adalah para "pelanggar". Ya, orang-orang yang nekat. Tapi, di hadapan ketidakpercayaan pada keseriusan pemerintah menangani pandemi dan berbagai kontradiksi kebijakan tadi, mereka jadi terlihat seperti "korban".

Ini kita belum bicara tentang "mudik lokal" di wilayah aglomerasi (istilah apa pula ini, tiba-tiba berseliweran di sana-sini), yang melahirkan kebingungan yang lain lagi. Seorang teman mengungkapkannya di Twitter: Jadi soal Jabodetabek mesti pakai surat ijin keluar masuk ini gimana toh akhirnya yang bener. Dia pun menyambung dengan tweet berikutnya: Bingung karena tadinya katanya Jabodetabek masih oke, terus ternyata engga, terus ada yang bilang bisa, yang bener yang mana kita bingung.

Dan, kalau soal aturan "mudik lokal" masih kurang bikin bingung, tenang, masih ada satu isu lagi, yaitu "mudik vs wisata". Seorang teman mengirimkan kepada saya via WA, sebuah screen shoot berita dengan judul "Pemkot X: Pendatang Dilarang Mudik, tapi Boleh Wisata", sembari menyodorkan pertanyaan, majasnya apa belum ditemukan buat kalimat ini.

Walaupun nadanya bercanda, tak urung saya jadi kepikiran juga. Setelah agak lama, saya baru membalasnya, dengan nada yang tak kalah bercanda: O, saya tahu nama majasnya: selenco. Kebetulan Pemkot X yang menjadi judul berita itu memang sebuah kota yang merupakan pusat kebudayaan Jawa (Tengah). Jadi, saya pun menggunakan kata dalam bahasa Jawa untuk menjawab pertanyaan teman itu. Lalu, teman saya membalas dengan mengirimkan video Youtube, potongan pentas kelompok campur sari Sangga Buana yang sedang memainkan lagu berjudul Selenco. Sebuah lagu yang lucu, dinyanyikan duet dengan kenes oleh penyanyi laki-laki dan perempuan yang bersahut-sahutah tapi tidak nyambung.

Hahaha....

Lagi-lagi, semua ini memang tak perlu dipikir serius-serius, melainkan sebagai guyon saja.

Belakangan, seorang teman yang lain menggugah posting-an di Facebook tentang berita yang saya bilang "selenco" tadi, tapi rupanya kali ini sudah ada perubahan kebijakan lagi. Jadi, ada dua berita yang dijejerkan oleh teman saya, yang satu (berita baru) seolah-olah meng-update yang lainnya (berita sebelumnya). Judul berita baru itu kira-kira: Sempat Izinkan Datang, Kali ini Wali Kota X Larang Wisatawan Luar Masuk ke Kota Saat Lebaran.

Dan, kali ini, seandainya saya ditanya lagi, apa majas yang tepat untuk kebijakan yang berubah dalam hitungan hari itu, saya benar-benar tidak tahu lagi....

Mumu Aloha wartawan, penulis, editor

(mmu/mmu)