Kolom

Larangan Mudik dan Politik Hukum Responsif

Efendik Kurniawan - detikNews
Kamis, 06 Mei 2021 11:19 WIB
Kebijakan larangan mudik lebaran 2021 resmi dimulai hari ini. Polda Metro Jaya pun melakukan penyekatan di sejumlah titik, salah satunya di Gerbang Tol Bekasi Barat.
Polisi 'hadang' pemudik di tol Bekasi Barat (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta -
Mendekati masa mudik Lebaran ini, pemerintah sudah mengeluarkan pernyataan secara tegas bahwa "mudik dilarang". Kebijakan itu diambil sebagai upaya untuk menanggulangi penyebaran wabah Covid-19. Tetapi, jika ditarik ke belakang, sudah berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah. Tampaknya, kebijakan-kebijakan itu juga belum berhasil. Penyebaran virus naik-turun grafiknya, tergantung tingkat kedisplinan masyarakat. Melihat keramaian di beberapa tempat, dapat juga dikatakan bahwa masyarakat "sudah lupa" kalau sekarang masih pandemi.

Apakah ada yang salah dari kebijakan itu? Di mana letak kesalahannya? Dan bagaimana mengurai persoalan ini? Pertanyaan-pertanyaan itu yang mengganggu pikiran masyarakat dalam melihat kebijakan pemerintah, yang dirasa menderitakan.

Dalam menyikapi suatu fenomena itu, khususnya pada kebijakan pemerintah yang termasuk 'produk hukum', supaya penjelasannya bisa komprehensif maka analisisnya harus menggunakan suatu teori. Ya, fungsi dari teori, salah satunya adalah untuk 'menjelaskan fenomena'. Dalam konteks ini, hendak dilakukan kajian dengan pisau analisis 'hukum responsif' yang digagas oleh Nonet-Selznik.

Teori hukum yang digagas oleh Nonet-Selznik ini sebagai kritik terhadap liberal-legalisme. Ciri-ciri hukum yang liberal-legalisme yakni kaku dalam menyikapi suatu fenomena masyarakat. Bahkan, terkesan ia sangat otonom dan lebih pada tujuan hukum pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, terkadang penegakan hukumnya 'dipaksakan' antara realitas di masyarakat dengan suatu norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, peraturan perundang-undangan tersebut dicari-cari atau dibuat-buat, tanpa kajian yang matang dan mendalam terlebih dahulu.

Masa pandemi seperti ini, ada kebijakan yang "sedikit dirasa aneh" dari perspektif politik hukum. Apa itu? Yakni terdapat beberapa daerah yang diperbolehkan mudik, tetapi ada beberapa daerah yang dilarang mudik. Misalnya, Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, dan lain-lain diperbolehkan mudik. Apa yang menjadi pertimbangan sehingga beberapa daerah itu diperbolehkan mudik, sedangkan yang lainnya tidak boleh?

Melihat fenomena seperti itu, apakah dapat dikatakan "kebijakan" yang salah? Beberapa pengambil kebijakan menyatakan bahwa supaya masyarakat lebih patuh terhadap protokol kesehatan. Tetapi, akan menjadi sebuah persoalan di lapangan jika terjadi kerumunan dan beberapa hal yang termasuk pelanggaran protokol kesehatan. Dengan kata lain, hal ini sudah diantisipasi oleh pemerintah atau belum. Mungkinkah pemerintah akan menerapkan sarana hukum pidana jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan? Ya, seperti peristiwa-peristiwa sebelumnya. Dapat dikatakan, kebijakan yang diambil masih bersifat pragmatis.

Artinya, pengambil kebijakan sebelum merumuskan dan mengesahkan kebijakan itu harus lebih teliti dan cermat. Sudah waktunya untuk dievaluasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan ini, karena belum menyentuh pada hakikat persoalannya. Buktinya, pandemi juga belum berakhir.

Selain itu, harus diingat juga bahwa sifat dari hukum pidana yakni simptomatik. Ia (hukum pidana) hanya mengobati gejala sesaat saja, bukan mengobati kausatifnya. Dengan kata lain, dalam konteks ini untuk mencegah penyebaran Covid-19, sangat tidak tepat jika menggunakan sarana hukum pidana. Harus lebih ditekankan pada upaya-upaya preventif yang bersifat administratif.

Masih ada bidang hukum lain yang lebih tepat untuk membantu mengentaskan wabah ini. Khususnya bidang hukum administrasi. Misalnya, boleh diberlakukan mudik, tetapi patuh dengan protokol kesehatan. Jika hanya beberapa daerah yang diperbolehkan mudik, yang lainnya tidak boleh, hal itu akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Serta, akan menjadi kebijakan yang aneh. Pertanyaannya, dengan memberlakukan kebijakan bagi yang mudik dan tidak mudik, apakah akan berdampak signifikan terhadap penyebaran Covid-19? (Patut untuk direnungkan).

Pemerintah tampak mengambil kebijakan yang bersifat pragmatis. Melihat animo masyarakat untuk mudik Lebaran ini, berbagai kebijakan diperketat lagi. Setelah itu, akan dilonggarkan lagi. Apakah selamanya seperti itu penanganan pandemi ini? Sampai kapan berakhir? Ya, berakhir dan memulai kehidupan baru kembali. Normal seperti dulu. Itu yang diharapkan masyarakat sekarang.

Kita semua tahu bahwa beban pemerintah sangat berat. Tidak bisa dipungkiri memang, harus ada andil masyarakat di situ. Tetapi, kebijakan yang bersifat responsif juga harus segera diwujudkan.

Kebijakan bersifat responsif itu harus dibahas oleh berbagai elemen. Artinya, harus ada multidisiplin ilmu untuk menyelesaikan persoalan pandemi ini. Tidak cukup hanya pada bidang kesehatan secara umum dan ilmu hukum secara umum. Harus dikaji dengan berbagi lintas disiplin ilmu, dan dirumuskan serta disahkan menjadi produk hukum.

Pemerintah harus bersifat terbuka pada titik ini; harus mau membuka diri dengan berbagai elemen, untuk segera mengentaskan pandemi ini. Singkirkan dulu persoalan-persoalan kepentingan pribadi dan lain-lain. Kepentingan umat, dalam hal ini masyarakat Indonesia lebih utama.

Tidak hanya persoalan kesehatan, tetapi persoalan ekonomi juga harus diperhatikan. Utamakan dulu persoalan pandemi ini berakhir. Ekonomi dengan berjalan perlahan-lahan akan segera membaik (semoga). Memang, saat ini kedua bidang itu sering dihadapmukakan. Perspektif yang salah seperti itu; keduanya harus berjalan berdampingan.

Bidang Ilmu Hukum dalam kajian politik hukum harus mampu mengakomodasi ke semua bidang itu. Perilaku masyarakat yang tidak disiplin dengan protokol kesehatan juga harus dibenahi. Tetapi, bukan berarti dengan sanksi hukum pidana. Bukan saatnya untuk saat ini menggunakan sarana hukum pidana. Jika dipaksakan menggunakan sarana hukum pidana, itu membuktikan bahwa pikiran masyarakat atau penegak hukum suka sekali memidana orang atau memenjarakan orang.

Dengan kata lain, pikiran masyarakat kita ini masih 'retributivisme'. Apakah mau seperti itu terus penegakan hukum? Sudah waktunya untuk berubah penegakan hukum kita ini. Harus lebih manusiawi. Harus lebih bisa memanusiakan manusia. Masyarakat sudah menderita dengan pandemi ini. Jangan ditambah lagi. Pemerintah harusnya peka dengan keadaan ini. Mari berubah dengan produk politik hukum yang berwatak hukum responsif.

Efendik Kurniawan asisten dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya & Anggota Mahupiki Jawa Timur

(mmu/mmu)