Kolom

Menimbang Pembayaran Royalti Musik

Riza Novara - detikNews
Jumat, 16 Apr 2021 14:27 WIB
Lobi Hotel ibis Budget Bandung
Putar musik di lobi hotel wajib bayar royalti (Foto ilustrasi: Fitraya Ramadhanny)
Jakarta -

Saat ini sedang hangat-hangatnya pembahasan mengenai kewajiban pembayaran royalti musik di Indonesia, ditandai dengan dihasilkannya Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021. Sebagai seorang penikmat musik baik lokal maupun internasional saya secara pribadi pada prinsipnya mendukung upaya semua pihak untuk menjamin bahwa para artis mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hanya saja tentu hal ini perlu diatur dengan baik agar tepat sasaran dan pengenaannya pun pada subjek yang tepat.

Beberapa tahun lalu, sebagai seorang pemilik dan pengelola hotel bintang satu di sebuah kota wisata di Sumatera, saya juga sudah mendapatkan pemberitahuan atas kewajiban membayar royalti ini yang disampaikan melalui organisasi yang memayungi usaha perhotelan. Hanya saja ketika membaca lebih lanjut, ada beberapa hal yang tidak masuk akal dalam penghitungan besarnya kewajiban atas royalti ini.

Pertama, penentuan besarnya royalti yang harus dibayarkan oleh hotel setiap tahunnya adalah hanya berdasarkan jumlah kamar yang tersedia. Tidakkah seharusnya juga dipertimbangkan apakah musik tersebut diperdengarkan hanya di ruang lobi atau ruang publik lainnya, dan tidak masuk ke dalam kamar-kamar?

Kedua, sama sekali tidak ditanya berapa lama musik yang diputarkan dalam lingkungan hotel tersebut berlangsung. Seharusnya berapa lama musik tersebut diperdengarkan juga menjadi salah satu variabel dalam penentuan besarnya kewajiban atas royalti tersebut. Ada hotel yang memutarkan lagu sejak pagi sampai sore atau malam, tapi ada juga hotel yang hanya memutarkan musik pada pagi saja menemani tamu yang sedang sarapan.

Ketiga, royalti tidak memperhitungkan sumber dari pemutaran musik tersebut. Apakah materi musik tersebut berupa cakram (compact disc/CD), kaset, atau digital, serta original atau tidak. Suatu hal yang penting untuk mengedukasi masyarakat untuk membeli atau mendapatkan produk yang original dan melarang orang untuk membeli rekaman yang merupakan copy-an atau mengunduh dari situs-situs yang ilegal.

Keempat, dan yang paling parah, sama sekali tidak ditanya siapakah artis yang musiknya kita perdengarkan di hotel tersebut. Kalau tidak ditanya siapa artis yang kami perdengarkan musiknya tersebut, lantas kepada siapakah uang hasil pembayaran royalti itu diteruskan? Tentunya kalau kita memutarkan lagunya Waljinah, kita tidak berharap Rhoma Irama yang menerima hasil pembayaran royalti tersebut, bukan? Begitu juga sebaliknya.

Keempat pertanyaan tersebut terus berputar di kepala saya, khususnya pertanyaan terakhir. Hal ini yang membuat saya urung melakukan pembayaran royalti ini dan akhirnya memutuskan untuk sama sekali tidak memutar musik di dalam hotel saya.

Pertanyaan Lanjutan

Dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tersebut tercantum bahwa pembayaran royalti adalah wajib bagi layanan publik yang bersifat komersial. Pertanyaan selanjutnya, apakah layanan musik di lobi hotel mempunyai dampak ekonomis bagi hotel tersebut?

Sampai saat ini saya masih meyakini bahwa preferensi seseorang untuk memilih hotel tidak dilakukan berdasarkan musik apa yang diputar di hotel tersebut. Dan, hotel juga tidak mendapatkan keuntungan ekonomis apapun atas lagu yang diputar tersebut, kecuali untuk pertunjukan live music atau karaoke dan sejenisnya.

Justru saya merasa bahwa keberadaan musik di tempat publik seperti misalnya lobi hotel, pusat pertokoan, dan sejenisnya adalah sesuatu yang menguntungkan sang artis dalam bentuk promosi. Saya sendiri mengenal musik dari band Jamrud dari pusat pertokoan Ramayana, yang sedang diputar ketika saya berkunjung ke sana. Dan, sejak itu saya menjadi penggemar berat band ini, dan selalu membeli album rekaman mereka.

Dalam kasus ini, siapakah yang sebenarnya diuntungkan? Ramayana atau band Jamrud? Karena mendengar musik tersebut tidak membuat saya berbelanja lebih banyak di sana, dan saya juga tidak dikenakan biaya untuk mendengar musik itu. Sebaliknya, saya malah menjadi konsumen dari band tersebut, dan bukan konsumen tetap Ramayana. Untuk ini pun saya meyakini bahwa kasus ini tidak hanya terjadi pada saya saja.

Pisau Bermata Dua

Penegakan kewajiban atas pembayaran royalti musik ini sebenarnya bisa menjadi pisau bermata dua. Hal ini disebabkan karena cukup banyak artis lokal kita yang hidup dari memainkan lagu orang lain (cover version). Siapkah para artis ini untuk juga menjalankan kewajibannya baik kepada artis asing (ataupun lokal)?

Penegakan kewajiban ini pastinya bukan hal mudah. Apa yang saya sampaikan tersebut sama sekali bukan dalam konteks tidak mendukung artis baik dalam maupun luar negeri, hanya saja masih banyak yang perlu dibenahi.

Terkait dengan musik yang diputar di hotel atau tempat lainnya yang sifatnya non komersial, sebenarnya bisa dibuat dalam bentuk kewajiban dari pihak hotel untuk membeli paket musik dari artis. Bisa berisi 10-30 CD untuk diputarkan di hotel atau bahkan bisa diperjualbelikan.

Dengan konsep seperti ini, industri musiknya pun terselamatkan. Dibuatkan paket yang bervariasi, sehingga pihak hotel dan lainnya mempunyai banyak pilihan. Tinggal putar CD tersebut dan ketika orang bertanya siapa artisnya, bisa langsung dijual juga produknya.

Dengan alternatif seperti ini ada beberapa manfaat yang dihasilkan. Pertama, secara keseluruhan dapat membantu "menyelamatkan" industri musik yang memang terpukul dengan keberadaan digital. Kedua, secara jelas royalti terbayarkan langsung kepada artis yang bersangkutan. Ketiga, dengan diputarkannya musik ini dapat menjadi promosi terhadap musik itu sendiri.

Keempat, hotel ataupun tempat lainnya yang sejenis menjadi titik penjualan penjualan yang baru, tanpa harus menjadi sebuah toko khusus. Ini sama sekali bukan mengenai berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan. Kalaupun toh pada akhirnya jumlah uang yang harus dibayarkan sama, rasanya lebih banyak manfaat yang diberikan dengan alternatif ini, dibanding hanya sekadar bayar royalti yang kemudian tidak jelas larinya ke mana.

Alternatif ini pernah saya lakukan; saya membeli beberapa CD dari teman-teman, dan secara rutin saya putarkan musik mereka ini setiap paginya. Ternyata, ada tamu hotel yang kemudian berkeinginan untuk membeli musik mereka itu. Tapi pada akhirnya, saya memutuskan untuk menghentikan kegiatan ini karena was-was akan pengenaan denda yang konon mencapai ratusan juta rupiah itu.

Riza Novara pemilik hotel, penikmat musik, mantan Ketua Komunitas Penggemar Musik Rock dan Metal Indonesia dan mantan manajer Band Progressive Indonesia

Tonton juga Video: Soal PP Royalti Hak Cipta, Ardhito Pramono Harap Hak Musisi Dihargai

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)