Kolom

Kontradiksi Kebijakan Lebaran

Punta Yoga Astoni - detikNews
Kamis, 15 Apr 2021 14:38 WIB
Petugas gabungan yang melakukan penyekatan di Gerbang Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung memutar balikan sejumlah kendaraan pemudik yang hendak kembali ke Jakarta.
Foto: Wisma Putra
Jakarta -

Kebijakan pelarangan mudik Lebaran kembali diberlakukan pada tahun 2021 yang diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah. Larangan mudik ini dilaksanakan mulai 6 Mei 2021 hingga 17 Mei.

Kebijakan tersebut bukan pertama kali yang dikeluarkan pemerintah, namun merupakan menjadi tahun kedua adanya larangan budaya mudik Lebaran umat muslim di Indonesia. Kebijakan tersebut pada dasarnya diharapkan dapat menekan angka penyebaran corona, namun nyatanya kembali lagi adanya kebijakan pelarangan mudik tidak membuat pemerintah terlihat konsisten terhadap kebijakan makro penanganan Covid-19 di Indonesia.

Pengendalian Sosial

Kebijakan peniadaan mudik adalah salah satu contoh penting adanya kebijakan pengendalian sosial dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19. Cara ini bertujuan sebagai bentuk pengawasan yang direncanakan untuk mengajak, mengarahkan, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi norma dan nilai sosial yang ingin dibentuk oleh pemerintah. Nilai yang ingin dikapitalisasi pemerintah tentu masyarakat sebagai bagian dari negara harus membantu menahan penyebaran virus ini.

Pemerintah memposisikan Surat Edaran tersebut adalah bentuk kebijakan pada ranah pencegahan atas potensi perilaku menyimpang (deviation) masyarakat yang dirasa akan abai keberadaan Covid-19 sehingga hasil yang diharapkan keadaan masyarakat tetap kondusif (konformis). Adapun keadaan konformis dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia hari ini hanya akan tercapai jika perilaku sosial dalam keadaan terkendali yang dalam hal ini adalah peniadaan mudik Lebaran.

Kebijakan primer tentu harus diperkuat dengan kebijakan sekunder di bawahnya yang fungsinya untuk mendukung kebijakan primer tersebut pada sisi pelaksanaannya. Aktivitas mudik tentu sangat berkaitan erat dengan moda transportasi yang digunakan, maka Kementerian Perhubungan merespons kebijakan peniadaan mudik dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub No. PM 13 tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Masa Idul Fitri 1442 H. Kebijakan ini semakin memperkuat argumentasi bahwa usaha pencegahan ini sebagai bagian dari pengendalian sosial dalam budaya mudik adalah bagian dari penanganan virus Covid-19.

Permenhub ini dapat dilihat sebagai jawaban singkat bahwa keinginan masyarakat yang ingin mudik tahun ini akan mendapat batasan yang ketat, apalagi isu yang terdengar sampai hari ini pemerintah bersungguh-sungguh untuk tidak mengangkut penumpang bebas dan umum melalui jalur moda udara, darat, dan laut. Masyarakat masih dapat melakukan perjalanannya, namun hanya diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang tentu saja ada alasan yang cukup mendesak sehingga harus melakukan perjalanan tersebut.

Kebijakan turunan dari Surat Edaran Satgas Covid-19 tersebut tidak berhenti mengatur moda transportasi saja. Pemerintah secara serius ingin menciptakan kondisi dalam rangka rekayasa sosial untuk pengendalian sosial menggunakan internalisasi isu peniadaan mudik dengan agen yang kita sebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan itu diatur dengan Surat Edaran Men PAN RB Nomor No. 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19; ASN diharapkan menjadi role model sebuah kepatuhan sosial atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di masyarakat.

Bahkan tidak cukup pribadi ASN saja yang diatur, namun beserta keluarganya menjadi muatan yang dikontrol pada Surat Edaran Men PAN ini. Jauh hari sebelum adanya Surat Edaran Satgas tersebut sebenarnya pemerintah sudah mempersiapkan kebijakan peniadaan mudik dengan memotong hari cuti bersama pada masa Lebaran tahun 2021

Kontradiksi Kebijakan

Pada proses pengendalian sosial, unsur yang menentukan adalah sebuah kebijakan konsisten yang dikeluarkan sehingga ada proses internalisasi kesadaran sosial pada masyarakat untuk mematuhi segala kebijakan pemerintah. Sayangnya aturan-aturan yang terkait dan disebut di atas sepertinya bukan sebagai potret sebuah kebijakan yang kokoh dan solid. Salah satu yang terlihat adalah keberadaan kebijakan pemerintah yang tetap mengkampanyekan untuk berwisata di tengah pandemi.

Kita memang tidak bisa dengan langsung menarik garis yang bersilang antara kebijakan peniadaan mudik dengan kampanye berwisata sebagai bagian dari pemulihan ekonomi. Namun kita dapat melihat adanya kebijakan pemerintah yang seakan memiliki dua kaki sehingga tujuan pengendalian sosial menjadi kabur yang berakibat gagalnya penanganan Covid-19 pada masa Lebaran 2021.

Penguatan kembali sektor wisata sebagai salah satu jurus pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah menjadi sebuah kebijakan strategis yang dilakukan secara serius. Hal ini dapat terlihat mulai dari pergantian Menteri Pariwisata sampai kebijakan dari Menteri yang baru dengan melakukan kunjungan ke daerah wisata yang cukup sering sejak akhir tahun 2020 memberikan signal kuat bahwa sektor ini menjadi ujung tombak pemulihan ekonomi.

Budaya mudik sebenarnya merupakan sebuah rangkaian kegiatan selain sektor spiritual keagamaan, namun juga memuat kegiatan yang berdampak ekonomis cukup tinggi. Pada sebagian besar kegiatan mudik setidaknya ada dalam satu hari suasana Lebaran biasanya digunakan untuk berwisata. Pada sektor ekonomi yang lain, budaya mudik secara langsung dan luas memberikan dampak ekonomi yang tinggi terhadap wilayah yang dilalui jalur mudik seperti tempat kuliner, wisata, dan jasa-jasa lainnya.

Dua kebijakan tersebut sebenarnya memiliki satu lawan dalam hal penerapannya, yaitu pembatasan sosial. Batasan sosial inilah yang menjadi akar keluarnya kebijakan untuk penanganan virus Covid-19. Dua kebijakan di atas tidak dapat menghindari larangan untuk menjaga batasan sosial sehingga secara substansi seharusnya dua kebijakan dilarang dilakukan selama ada virus ini di Indonesia.

Kebijakan peniadaan mudik terancam tidak efektif dikarenakan ada isi kebijakan pada Permenhub No. 13 Tahun 2021 bahwa ada 36 kota dalam 8 wilayah aglomerasi yang boleh melakukan perjalanan. Penentuan wilayah ini tentu sudah memiliki perhitungan secara ilmiah sebelum peraturan itu lahir, namun penentuan wilayah tersebut dapat menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat dalam menjalani larangan mudik 2021.

Secara sosial kebijakan yang dikeluarkan tidak konsisten akan berpengaruh terhadap kepatuhan sosial. Hal ini dikarenakan semakin sering pemerintah melakukan inkonsistensi kebijakan, maka proses internalisasi norma yang melahirkan kesadaran sosial semakin tidak dapat tercapai. Kecemburuan wilayah akan terjadi dengan alasan yang diuraikan di atas bahwa budaya mudik sejatinya membawa dampak ekonomi yang besar terhadap wilayah yang dilaluinya, maka ketika ada perbedaan perlakuan antar wilayah akan menciptakan kegaduhan di masyarakat, baik pemudik maupun penyedia jasa di jalur mudik.

Inkonsistensi kebijakan berdampak pelaksanaan di lapangan karena para penegak hukum akan kebingungan dalam membaca kebijakan tersebut. Penyelewengan hukum berpotensi meningkat yang mengakibatkan kebijakan primer tersebut tumpul dilaksanakan dan penyebaran Covid berpotensi makin tinggi pada Lebaran 2021. Pemerintah sebenarnya harus mulai belajar dan mengevaluasi semua kebijakan yang dibuat mereka sendiri. Penanganan Covid yang dilakukan secara acak seperti ini tidak membuat pandemi ini segera berakhir, namun juga berpotensi berdampak semakin tergerusnya perekonomian di Indonesia.

Punta Yoga Astoni magister hukum

(mmu/mmu)