Mimbar Mahasiswa

Hubungan Pusat-Daerah Masa Pandemi

Jacko Ryan - detikNews
Senin, 12 Apr 2021 13:52 WIB
Presiden Jokowi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: Andika Prasetia)
Jakarta -

Tanggapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap kebijakan pelarangan mudik Idul Fitri 2021 seakan mengungkit kembali hubungan pusat-daerah yang sempat memanas dalam penanganan COVID-19. Anies berpendapat bahwa pelarangan mudik tidak cukup berupa anjuran semata. "Dari tahun lalu, kami di DKI sudah punya aturan. Pada masa Lebaran ada pengendalian pergerakan penduduk dalam Pergub nomor 47 tahun 2020," ungkap dia.

Sementara itu, pemerintah pusat masih menunjukkan inkonsistensi dalam upaya pelarangan mudik. Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa terdapat rencana melonggarkan ketentuan mobilitas warga dengan tidak melarang mudik Lebaran 2021. Itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR (16/3). Namun rencana tersebut mengalami perubahan. Pada Jumat (26/3), Menko PMK Muhadjir Effendy memutuskan berlakunya pelarangan mudik pada Idul Fitri 2021 mendatang.

Relasi konfliktual tercatat tidak terjadi kali ini saja. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, banyak peristiwa yang menunjukkan ketidakselarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi. Sementara itu, hubungan pusat-daerah menjadi salah satu faktor penentu efektivitas kebijakan penanganan COVID-19. Fenomena demikian tidak hanya mempengaruhi kualitas penanganan COVID-19 di Indonesia, namun juga menjadi ujian berat bagi praktik desentralisasi yang sudah berjalan puluhan tahun.

Perbedaan Persepsi

Secara administratif, penyebab buruknya hubungan pusat-daerah selama masa pandemi dapat ditinjau dari pendekatan yang digunakan pemerintah. Karakteristik COVID-19 yang erat dengan aspek kesehatan menjadikan pemerintah harus dapat melakukan kombinasi pendekatan bencana (merujuk pada UU No. 24 Tahun 2007) dan pendekatan kesehatan (merujuk pada UU No. 36 Tahun 2009). Kedua pendekatan ini yang kemudian berpengaruh pada pembagian urusan pusat-daerah.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014, urusan kesehatan dan kebencanaan digolongkan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang berarti pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam mengurusi urusan tersebut. Namun perlu disadari bahwa bencana COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keppres No. 12 Tahun 2020. Ini berimplikasi pada pemerintah pusat yang memiliki peran dominan dalam masa kedaruratan nasional.

Kontradiksi demikian mempengaruhi hubungan pusat-daerah dalam menangani COVID-19. Model top-down yang digunakan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan kebijakan COVID-19 menghasilkan hubungan pusat-daerah yang berbentuk agensi (agency model). Sarundajang (2005) mendefinisikannya sebagai bentuk dimana pemerintah daerah berfungsi sebagai agen dari pemerintah pusat di daerah sehingga keleluasaan dalam mengatur daerah menjadi terbatas.

Di sisi lain, banyak kepala daerah justru menerapkan berbagai inisiatif lokal tanpa menunggu instruksi dan melakukan koordinasi ke pusat. Langkah tersebut dipilih karena bencana COVID-19 menuntut upaya penanganan yang tepat dan cepat. Perbedaan persepsi inilah yang menjadi awal mula terciptanya kekacauan penanganan COVID-19 di Indonesia.

Pandemi COVID-19 seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk dapat merumuskan urusan dan kepentingan pusat serta daerah dalam menghadapi bencana nasional non-alam. Model top-down ala pemerintah pusat tentu tidak dapat dilakukan secara penuh karena itu tidak sesuai dengan semangat desentralisasi.

Kritik juga tertuju pada pemerintah daerah. Berbagai inovasi lokal yang dilaksanakan tanpa koordinasi di masa krisis tidak dibenarkan. Perlu diingat bahwa praktik desentralisasi di Indonesia melekat tidak dalam bentuk federasi, namun dalam kerangka negara kesatuan sehingga daerah perlu menghargai eksistensi pusat.

Pengalaman dari Jakarta

DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling disorot dalam hal ini. Tentu hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari status Jakarta sebagai ibu kota negara dengan mobilitas penduduk yang tinggi sehingga kasus COVID-19 melonjak tajam.

Dalam upaya penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta dinilai lebih tanggap dibandingkan pemerintah pusat. Itu terbukti dalam berbagai kebijakan yang justru dilakukan terlebih dahulu oleh Pemprov DKI Jakarta. Misalnya dengan upaya pemantauan yang sudah dilakukan sejak Januari 2020, pembentukan Tim Tanggap COVID-19 Provinsi DKI Jakarta, penetapan status tanggap darurat bencana, hingga ide karantina (lockdown).

Berbagai inovasi tersebut yang kemudian memunculkan reaksi dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat menolak ide lockdown yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan memunculkan kebijakan PSBB. Begitu pula dengan lontaran kritik dari para menteri pada kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang sempat menerapkan PSBB Total setelah pemberlakuan PSBB Transisi.

Peran pemerintah pusat juga tampak pada kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat. Instruksi Mendagri Tito Karnavian soal pemberhentian kepala daerah kerap dikaitkan pada kelalaian Gubernur DKI Jakarta yang tidak dapat mencegah pelanggaran protokol kesehatan tersebut.

Tidak dimungkiri bahwa faktor politik juga berperan dalam terciptanya relasi yang disharmonis. Terutama ketika ada perbedaan politik antara pemimpin di tingkat daerah dan pusat. Perlu disadari bahwa bencana COVID-19 dapat menjadi momentum bagi kepala daerah untuk unjuk gigi. Berbagai inovasi yang dilakukan kepala daerah bisa menghasilkan insentif politik bagi dirinya.

Motif elektoral menjadi hal yang tidak dapat dihindari dalam upaya penanganan COVID-19. Itu dibuktikan melalui survei dari Indikator dan Charta Politik mengenai pilihan presiden dalam Pilpres 2024 yang memuat beberapa nama kepala daerah. Terdapat nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memiliki kans besar dalam kontestasi pada 2024 mendatang.

Tantangan ke Depan

Walaupun kasus COVID-19 tercatat menurun, bukan berarti pusat dan daerah menjadi lengah dalam upaya penanganan COVID-19. Masih terdapat banyak agenda ke depan yang perlu dilakukan sehingga menuntut relasi yang harmonis antara pusat dan daerah.

Dalam hal vaksinasi, pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam pembiayaan. Namun soal data dan pelaksanaan di lapangan, kegiatan vaksinasi tentu tidak bisa dilepaskan dari pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan. Dalam hal pemulihan sektor ekonomi, pemerintah pusat tidak bisa hanya bergantung pada pembiayaan melalui APBN. Tetap diperlukan peran pemerintah daerah melalui APBD dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi.

Dalam jangka pendek, agenda ke depan yang penting selanjutnya adalah persiapan menyambut Idul Fitri 2021. Perlu diingat bahwa puncak relasi yang disharmonis antara pusat-daerah justru terjadi menjelang Idul Fitri tahun lalu. Maka diperlukan berbagai persiapan sejak dini agar hal tersebut tidak terulang di tahun ini. Terutama dalam mengelola hubungan pusat-daerah.

Prinsipnya, penting bagi pemerintah untuk menghargai usaha partisipatif daerah sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya. Di sisi lain, daerah juga perlu menghargai eksistensi pusat dengan melakukan mekanisme koordinasi ke pusat agar terjadi kesinambungan dan kesamaan persepsi. Melalui ini, diharapkan tercipta upaya penanganan COVID-19 yang lebih maksimal.

Jacko Ryan mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya

(mmu/mmu)