Kolom

Risiko Elektoral KLB Demokrat

Zennis Helen - detikNews
Selasa, 09 Mar 2021 12:10 WIB
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berencana sambangi Kemenkum HAM. Kedatangannya untuk sampaikan sikap Partai Demokrat terkait hasil KLB di Sumut.
Foto: Fakhri Hermansyah/Antara
Jakarta -
Konflik internal yang melanda Partai Demokrat (PD) kelihatannya akan berbuntut panjang. Bagaimana tidak, pada Jumat (5/3), sejumlah pendiri dan kader partai ini telah menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasilnya, mengukuhkan Moeldoko, yang saat ini sebagai Kepala Staf Kepresiden (KSP) sebagai Ketua Umum PD versi KLB.

Disebutnya nama mantan Panglima TNI ini sebagai orang yang berada di belakang "kudeta" PD ternyata terbukti saat ini. Padahal, beberapa waktu lalu, ia selalu mengelak ketika ditanya awak media. Tak tanggung-tanggung, Moeldoko didaulat menjadi Ketua Umum. Kendati, ia belum pernah menjadi pengurus dan kader di PD. Ia pun mengalahkan Marzuki Alie yang juga ikut maju dalam KLB tersebut. Marzukie Ali telah lama menjadi kader di PD dan pernah menjadi sekretaris jenderal, dan di lembaga legislatif sebagai Ketua DPR ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden.

KLB Partai Demokrat ini telah memunculkan dua matahari kembar di PD. DPP PD pun buncah dan meradang. Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berada di ujung tanduk. Kursi Ketua Umum PD semakin panas dan tidak akan nyaman lagi diduduki oleh putra sulung SBY itu. Tidak perlu menunggu waktu lama, AHY yang terpilih secara aklamasi dalam Kongres ke-V di Jakarta pada 15 Maret 2020 langsung menyampaikan pernyataan penting.

Pada pokoknya, ia menyatakan bahwa KLB PD yang digelar di Deli Serdang tersebut ilegal dan inkonstitusional karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Tak lama berselang, Ketua Majelis Tinggi PD, SBY pun mengeluarkan pernyataan yang bernada sama, yakni KLB tersebut tidak sesuai dengan AD/ART PD dan dengan tegas menyatakan bahwa KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional.

Tulisan ini hendak menyigi dua hal penting. Pertama, mengapa konflik PD ini tidak diselesaikan melalui Mahkamah Partai? Kedua, bagaimana dampak elektoral konflik internal PD ini, terutama dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang? Dua pertanyaan ini sangat penting dijawab, karena sudah jamak terjadi dalam praktik politik negeri ini tidak ada partai yang dilanda konflik memenangkan pemilu, baik pemilu legislatif maupun presiden/wakil presiden. Partai pemenang pemilu selalu partai yang harmonis secara politik dan jauh dari hiruk pikuk konflik internal.

Disfungsi Mahkamah Partai

Regulasi parpol yakni UU No 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah menyediakan lembaga yang wajib dibentuk oleh partai, yakni Mahkamah Partai. Tujuan pembentukan lembaga ini adalah untuk menyelesaikan konflik internal di parpol. Dalam regulasi itu disebut dengan Mahkamah Partai. UU Parpol memberikan keleluasaan kepada partai, apa pun namanya. Mahkamah tersebut harus diatur lebih lanjut dalam AD/ART partai. Di setiap AD/ART partai, pasti ada mahkamah ini dengan nama yang berbeda di setiap partai.

PD pun memiliki mahkamah ini, yang di dalam AD/ART-nya disebut dengan Dewan Kehormatan. Dewan inilah yang berwenang menyelesaikan konflik internal yang melanda PD, terutama konflik yang berkaitan dengan kepengurusan. Partai Nasdem menyebutnya dengan Mahkamah Nasdem.

Anggota Dewan Kehormatan di PD adalah para tokoh-tokoh penting yang ada di partai tersebut. Mahkamah inilah yang bersidang untuk menyelesaikan konflik internal di PD. Tetapi, kenapa penyelesaian melalui jalur Dewan Kehormatan ini tidak digunakan dalam menyelesaikan konflik internal di partai ini?

Dalam pandangan saya, hal ini disebabkan; pertama, Mahkamah Partai dipandang tidak akan netral dalam mengeluarkan putusan sehingga tidak akan dapat memuaskan pihak-pihak yang bertikai, Kedua, komposisi kepengurusan di Dewan Kehormatan dipandang tidak mewakili pihak-pihak yang berkonflik, sehingga menjadi sia-sia ketika ia digunakan, Ketiga, Dewan Kehormatan telah dipersepsi hanya membela kepengurusan partai yang ada saat ini (baca: ketua umum AHY) dan diyakini juga tidak akan berpihak pada kubu KLB.

Setidaknya, tiga hal itulah yang menyebabkan pihak-pihak yang berkonflik di PD enggan menggunakan jalur tersebut. Akibatnya, Dewan Kehormatan mengalami disfungsi, sehingga tidak didayagunakan sebagai lembaga yang menyelesaikan konflik di internal PD. Padahal, putusannya diyakini akan sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berkonflik. Bagaimana pun, dua kubu kepengurusan di PD hanya akan merugikan PD secara elektoral. Apalagi, dalam menghadapi agenda pemilu serentak pada 2024 mendatang.

Risiko Elektoral

Partai Demokrat saat ini sudah terbelah menjadi dua kubu. Ada PD kubu AHY dan ada PD kubu Moeldoko. Terbelahnya PD menjadi dua kubu ini akan berdampak kepada partai berlambang segitiga biru pada Pemilu 2024 mendatang. Aneka dampak itu; pertama, suara PD akan tergerus. Konflik internal ini juga akan mengakibatkan keterbelahan pemilih PD, dan berdampak pada perolehan suara PD pada pemilu serentak 2024 mendatang.

Kedua, energi ketua umum PD AHY akan tersita untuk menghadapi serangan pihak KLB yang belakangan ini semakin brutal. Fokusnya dalam mengurus partai akan berkurang, Ketiga, KLB apabila tidak disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM besar peluang akan terbentuk partai baru. Akhirnya, jika itu yang terjadi, maka nasib PD akan sama dengan Partai Golkar yang mengalami konflik dan berujung terbentuknya partai baru.

Bagaimana pun konflik di internal PD hanya akan merugikan partai tersebut. Tidak ada dalam sejarah kepartaian di Indonesia, partai yang dilanda konflik memenangkan kontestasi pemilu. Konflik internal PD akan merugikan PD secara elektoral dan menyulitkan partai itu menjadi pemenang pemilu serentak 2024 mendatang.

Zennis Helen dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang

(mmu/mmu)