Kolom

Alternatif Serapan Anggaran Pendidikan

Ardian Nur Rizki - detikNews
Jumat, 05 Mar 2021 13:41 WIB
dana bos
Ilustrasi: tim infografis detikcom
Jakarta -

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan sosialisasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021 melalui kanal Youtube, (25/2). Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 52,5 triliun dana BOS bagi 216.662 sekolah jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB. Dibandingkan dengan tahun 2020, rata-rata kenaikan satuan biaya di setiap jenjang satuan pendidikan meningkat lebih dari 12%.

Masih lekat pula dalam ingatan kita bahwa pemerintah juga telah meluncurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi PTK Non-PNS di lingkungan Kemendikbud (17/11/2020). BSU merupakan bantuan pemerintah yang diberikan dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dana sebanyak Rp 3,66 triliun digelontorkan untuk membantu 2.034.732 PTK Non-PNS di lingkungan Kemendikbud. PTK diproyeksikan mendapatkan BSU sebesar Rp 1,8 juta.

Dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional memang kian siginifikan --terlepas dari hasilnya yang relatif belum optimal. Signifikansi dukungan pemerintah terhadap pendidikan setidaknya dapat diukur dari besarnya anggaran pendidikan.

Anggaran pendidikan nasional bahkan diatur dalam konstitusi secara eksplisit! Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanahkan anggaran pendidikan nasional mesti dialokasikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga turut memperkukuh komitmen dalam menyelenggarakan pendidikan nasional yang berkualitas, merata, dan tanpa diskriminasi.

Antiklimaks

Namun demikian, sokongan yang meruah dan anggaran yang melimpah tidak serta merta dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Merujuk hasil pengukuran Programme for International Student Assessment (PISA) terhadap kemampuan pelajar di bidang literasi, sains, dan matematika pada tahun 2018, Indonesia masuk dalam kategori peringkat bawah di antara negara-negara yang tergabung dalam The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Berpijak pada data pengukuran PISA di atas, kualitas pelajar Indonesia di bidang literasi, matematika, dan sains masih jauh berada di bawah rata-rata negara lainnya. Ironisnya, merunut hasil penilaian PISA sejak tahun 2000 s.d. 2018, raihan pelajar Indonesia cenderung stagnan bahkan dalam beberapa aspek malah mengalami penurunan!

Senada dengan PISA, hasil survei berbagai lembaga terhadap kualitas pendidikan di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan indikasi terjadinya degradasi kualitas pendidikan. Survei mengenai kemampuan literasi yang dilakukan Central Connecticut State University pada tahun 2016, misalnya, kembali menempatkan Indonesia di posisi buncit, yaitu urutan ke-60 dari 61 negara. Rendahnya kemampuan literasi berpengaruh terhadap posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, yang diukur dari usia harapan hidup, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas pendidikan. Seturut penelitian United Nations Development Program (UNDP), IPM Indonesia pada tahun 2017 berada di peringkat 116 dari 189 negara.

Dengan demikian, menjadi gamblang bahwa limpahan anggaran harus dibarengi dengan ketepatgunaan. Strategi alternatif kian diperlukan sebagai wahana merevolusi mentalitas siswa Indonesia. Segenap stakeholder seyogianya kembali mengkaji serapan dan penggunaan anggaran pendidikan dari hulu hingga hilir. Telah lebih dari satu dekade, pemerintah telah menggelontorkan alokasi dana paling sedikit 20% dari anggaran pemerintah untuk pendidikan. Sebuah harga yang terlampau mahal untuk membayar stagnasi dan dekadensi.

Alternatif

Bangsa Indonesia memerlukan alternatif untuk merombak iklim pendidikan melalui revolusi mentalitas pelajar. Sekolah mustahil menjalankan peran sebagai aktor tunggal mengikhtiarkan revolusi kultural. Sebagaimana petuah Ki Hajar Dewantara bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional seyogianya menyinergikan sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai Tri Pusat Pendidikan (Dewantara, 1977)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam Konferensi Pendidikan Indonesia yang bertajuk Integrasi, Kolaborasi, dan Inovasi Pendidikan Indonesia (30/11/2019) mengungkapkan bahwa perubahan zaman turut membawa perubahan kiblat inspirator di mata siswa. Influencer yang membentuk sikap hidup dan mentalitas siswa banyak diperoleh dari tontonan sehari-hari, tayangan televisi, ataupun selebritas media sosial. Dengan demikian, agen pemengaruh dan penginspirasi justru tidak diperoleh dari lingkungan sekolah, betapa pun sekolah telah mengupayakan pembentukan karakter luhur siswa.

Pemerintah dapat menempuh cara alternatif dalam mengupayakan revolusi kultural, seperti: menciptakan karya-karya sastra yang inspiratif dan mengkreasi tontonan yang sarat tuntunan. Cara alternatif ini merupakan upaya untuk menyokong penyelenggaraan pendidikan dari luar tembok sekolahan. Pasalnya, cerita-cerita dalam karya sastra, baik mengisahkan tokoh nyata maupun fiksi, memiliki kuasa magis dalam merombak standar moral masyarakat, mempengaruhi gaya hidup, bahkan mengkatalisasi revolusi.

Cerita Rosie the Riveter yang mengisahkan pekerja pabrik kerah biru, misalnya, dapat menjadi katalisator membuncahnya gerakan pembebasan perempuan. Kisah Barbie, boneka menawan lagi rupawan, yang diidamkan jutaan gadis cilik di antero dunia, memberikan standardisasi gaya dan kecantikan (Karlan, 2006). Mindset masyarakat Jepang yang sebelumnya awam terhadap sepak bola, sontak berubah setelah manga Kapten Tsubasa 'mewabah'. Dua dekade semenjak manga Kapten Tsubasa diserialkan dalam anime (1983), publik Jepang menjadi kian menggandrungi sepak bola. Timnas putra Jepang bahkan berhasil menjadi raja di Asia pada tahun 2000, 2004, dan 2011. Timnas putri Jepang juga turut mengguncang dunia dengan menjadi juara Piala Dunia Wanita Tahun 2011.

Menyadari urgensi sastra dan tontonan positif sebagai penopang pembangunan manusia, diksi-diksi puitis William Shakespeare menjadi bacaan wajib sejak sekolah dasar dalam rangka menanamkan tradisi etik dan kebudayaan masyarakat di Inggris. Sementara di Indonesia, masih banyak tontonan yang tidak membawa pesan tuntunan. Dalam penokohan di sinetron, misalnya, pelajar yang gemar membaca acap dilekatkan dengan karakter yang culun, naif, antisosial, dan sasaran perundungan.

Konklusi

Penyaluran Dana BOS dan DAK pada tahun 2021, serta program BSU merupakan yang patut diapresiasi. Namun demikian, kita mesti mulai memikirkan formula lain serapan anggaran untuk optimalisasi hasil pembangunan pendidikan.

Ikhtiar memajukan pendidikan tidak dapat hanya bertumpu pada pembangunan sekolahan maupun perpustakaan. Akan tetapi, dapat pula distimulan dengan cara persuasif, seperti menyajikan ilham melalui kisah inspiratif secara masif. Andai saja ada tontonan yang kuasa menuntun pola pikir siswa bahwa menjadi siswa yang tekun, aktif, dan gemar membaca adalah sebagai suatu hal yang keren --dan bukan malah sebaliknya-- tentu dapat menstimulasi revolusi kultural pelajar.

Serapan anggaran pendidikan harus dialokasikan untuk menyokong program alternatif yang inspiratif. Tanpa keberanian mengeksekusi cara alternatif, kita akan lebih lama jalan di tempat. Sampai kapan kita mau menghamburkan uang untuk membangun seribu perpustakaan di dalam kehidupan masyarakat yang membenci buku? Sampai kapan kita mampu menggelontorkan anggaran untuk mempermegah sekolah di dalam kultur masyarakat yang apatis terhadap ilmu?

Ikhtiar untuk membentuk mentalitas cinta ilmu melalui tontonan positif dan tuntunan yang inspiratif dapat menjadi mode alternatif untuk mewujudkan reformasi kultural dari luar gedung sekolahan. Reformasi kultural merupakan fundamen untuk menghentikan pemubaziran anggaran pendidikan. Semoga!

Ardian Nur Rizki staf pendidik di Indonesian Community Centre (ICC) Johor Bahru, Malaysia

(mmu/mmu)