Kolom

Akankah Revisi UU ITE Bernasib Sama Seperti UU Pemilu?

Tarwin Idris - detikNews
Selasa, 02 Mar 2021 15:17 WIB
Satu Dekade UU ITE: Dari Coin for Prita hingga Ahmad Dhani
Jakarta -
Suara istana untuk merevisi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) disambut baik oleh masyarakat. Pasalnya UU ITE dianggap telah menutup ruang kebebasan berpendapat yang tak seharusnya terjadi di negara demokrasi. Sebelumnya presiden mengajak semua elemen terlibat dalam meningkatkan pelayanan publik dan meminta kepada masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintahan yang dipimpinnya atas pelayanan publik.

Permintaan tersebut seperti bertolak belakang dengan keberadaan UU ITE yang sangat mudah menjerat seseorang sebagai tersangka atas tuduhan penghinaan, ujaran kebencian, dan lain-lain. Banyak anggota LSM, aktivis, dan masyarakat yang ditangkap karena mengkritik, membuat rakyat menjadi takut untuk mengkritik kebijakan pemerintahan baik kepada lembaga atau personal. Sebagaimana disindir oleh Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?

Menyadari rakyatnya enggan mengkritik pemerintah karena merasa tidak aman dengan pasal karet yang berada dalam UU ITE, maka untuk memberikan rasa aman bagi rakyat dan memenuhi harapannya mendapatkan masukan rakyat dari kritikan, Presiden Joko Widodo mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bersama-sama merevisi UU yang dianggap tidak memberikan rasa keadilan tersebut.

Ajakan revisi UU ITE mendapat respons pro-kontra dari anggota DPR di antaranya Anggota Komisi I TB Hasanuddin yang menolak revisi. Menurut Hasanuddin, tidak ada pasal karet dalam UU ITE, oleh sebab itu tidak perlu dilakukan revisi; yang perlu dilakukan adalah bagaimana menafsirkannya, mengaplikasikannya, dan aparat hukum harus konsisten dan adil dengan pedoman pelaksanaannya.

Pro-kontra tersebut menimbulkan pertanyaan, akankah revisi UU ITE bernasib sama seperti UU Pemilu? Pada awal 2021 DPR berinisiatif melakukan perubahan terhadap UU Pemilihan Umum dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang akan digabungkan menjadi satu undang-undang yakni UU Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Rancangan Undang-Undang Pemilu yang telah disetujui oleh baleg untuk dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021 harus terhenti dan tidak dilanjutkan seiring dengan keluarnya pernyataan Presiden Joko Widodo yang menolak revisi UU Pemilu, diikuti oleh partai pengusung dan sejumlah partai yang berubah dari sikap sebelumnya menyetujui berbalik tidak menyetujui.

Akankah inisiatif Presiden merevisi UU ITE mendapatkan penolakan dari DPR sebagaimana yang dilakukan terhadap revisi UU Pemilu? Dan, apa yang harus dilakukan Presiden untuk menggolkan revisi UU ITE jika terjadi penolakan dari DPR?

DPR, Presiden, dan Pembentukan UU

Dalam UUD 1945 kewenangan legislasi diatur secara eksplisit, yakni kekuasaan membentuk UU dipegang oleh DPR; setiap RUU dibahas secara bersama antara DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama, dan apabila tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka RUU tidak dilanjutkan atau tidak diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Selain itu, Presiden juga mempunyai hak untuk mengajukan RUU kepada DPR. Dengan serangkaian proses yang harus dilakukan secara bersama dan membutuhkan persetujuan bersama, membentuk UU adalah kewenangan yang bersifaf joint authority, bukan own authority. Sehingga keduanya harus memiliki hubungan yang baik untuk melahirkan suatu UU, atau setidaknya berhubungan baik dengan sebagian besar fraksi yang berada di parlemen apabila RUU itu datang dari pemerintah.

Hubungan DPR dan Presiden dalam pembentukan UU yang demikian seperti dua sisi mata uang dalam satu kepingan yang tidak bisa dilepaspisahkan karena keduanya memiliki nilai yang sama, dan sering menimbulkan ketegangan dalam pembentukan/perubahan UU. Oleh sebab itu, untuk memuluskan kebijakannya Presiden harus membangun koalisi dengan partai politik yang berada di parlemen meskipun dalam sistem pemerintahan presidensial koalisi tidak terlalu dibutuhkan karena keduanya memilki legitimasi yang sama dalam memperoleh kekuasaan, yakni dipilih secara langsung oleh rakyat.

Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, khususnya Westminster System, koalisi menjadi penting apabila partai gagal mendapatkan dukungan lebih dari 50 persen. Dalam sistem parlementer, koalisi dibangun untuk merebut kepala pemerintahan (perdana menteri), maka koalisi sangat dibutuhkan dan amat penting untuk membentuk pemerintahan dan menjalankan pemerintahan.

Dalam konteks revisi UU ITE oleh Presiden, tidak menutup kemungkinan mendapat sikap yang serupa dari DPR sebagaimana yang dilakukan terhadap revisi UU Pemilu. Dan, apabila hal tersebut terjadi Presiden memiliki dua pilihan yang dapat ditempuh. Pertama, melakukan barter dengan DPR; Presiden menyetujui revisi UU Pemilu dan DPR menyetujui Revisi UU ITE. Atau, memilih cara kedua, yakni mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu).

Jalan Pintas

Pilihan kedua merupakan jalan pintas setiap Presiden Indonesia apabila inisiatif merevisi/membentuk UU tidak diterima melalui jalur parlemen. Juga dapat dilakukan jika Presiden merasa kecolongan dengan UU yang telah dibahas secara bersama dan disetujui dengan DPR, namun dalam pengesahannya tidak sesuai dengan pembahasan.
Meskipun Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan berikut, dan jika tidak mendapatkan persetujuan maka harus dicabut, sejauh ini Perpu yang dikeluarkan Presiden selalu mendapatkan persetujuan DPR meskipun pada perjalanannya akan ada revisi yang dilakukan.

Dengan posisi Presiden Joko Widodo saat ini, peluang untuk merevisi UU ITE terbuka lebar. Karena selain memiliki jalan pintas untuk mengeluarkan Perpu, Presiden juga didukung koalisi partai politik di parlemen yang besar. Hal tersebut bisa dilihat dari sikap partai politik yang menolak perubahan UU Pemilu pascasikap Presiden menolak perubahan tersebut. Sehingga terjadi atau tidak revisi UU ITE berada pada Presiden apakah bersungguh-sungguh untuk merevisi dan memberikan rasa keadilan kepada rakyat atau tidak. Atau, rencana revisi UU ITE sekadar "gimik"?

Tarwin Idris alumnus Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

(mmu/mmu)