Kolom

Pekerjaan Rumah Menteri Trenggono

Dani Setiawan - detikNews
Senin, 22 Feb 2021 12:10 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tiba di Bandara Letkol Wisnu di Sumberkima, Gerokgak Buleleng, Bali (20/1). Kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Kabupaten Buleleng, Bali dalam rangka meninjau budidaya Lobster dan Balai Riset Perikanan Budidaya Gondol.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau budidaya lobster di Bali (Foto: dok. KKP)
Jakarta - Artikel Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di media ini pada 14 Februari 2021 dengan judul Perikanan Tangkap, Antara Ekonomi dan Ekologi menarik untuk dicermati. Tulisan ini setidaknya memberi gambaran singkat mengenai arah kebijakan yang akan dilakukannya ke depan, terutama bagi sektor perikanan tangkap. Salah satu isu yang diangkat yaitu mengenai nilai ekonomi dari produksi perikanan tangkap tidak sebanding dengan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hanya berjumlah Rp 600,4 miliar. Menurutnya, kontribusinya sangat mungkin digenjot dari ratusan miliar hingga Rp 12 triliun per tahun, dengan tetap menjaga ekosistem laut tetap sehat dan berkelanjutan.

Sebagai orang dengan latar belakang pengusaha, sudut pandang Menteri Trenggono bisa dibenarkan. Dirinya bisa jadi punya seribu cara untuk merealisasikan keinginannya meningkatkan nilai kontribusi ekonomi perikanan bagi negara. Namun, apa yang dipikirkannya itu tentu harus dijabarkan lebih lanjut terutama menyangkut persoalan pokok lambatnya agenda-agenda kesejahteraan nelayan dan pembudidaya kecil. Ikrar para pendahulunya untuk mensejahterakan seringkali kandas di tengah jalan. Masalahnya banyak dan beragam, dari mulai gagal paham persoalan, lemahnya institusi penyokong, hingga kuatnya ambisi mengejar kekayaan.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan laut tempat bergantung jutaan orang untuk mencari penghidupan. Karena itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan bagian penting. Keduanya tercantum dalam rincian 9 misi Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Maruf Amin yang dikenal dengan Nawa Cita II, 5 arahan presiden, dan 7 agenda pembangunan.

Sektor ini juga menjadi satu pilar utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dalam mendukung agenda strategis ini, pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan. Pertama, pengelolaan sumber daya ekonomi; kedua, peningkatan nilai tambah ekonomi.

Pengelolaan sumber daya ekonomi di bidang kemaritiman, kelautan, dan perikanan diharapkan dapat memasok bahan baku yang berkualitas untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Hal ini membutuhkan keterkaitan hulu-hilir perikanan, modernisasi pra sarana dan sarana perikanan, dan akses nelayan/pembudidaya terhadap sumber daya produktif seperti input produksi dan sumber pembiayaan.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan menghadapi beberapa tantangan. (1) Dominasi perikanan skala kecil dan penggunaan teknologi sederhana. (2) Tingginya biaya input produksi. (3) Rendahnya akses permodalan untuk peningkatan usaha. (4) Sarana prasarana kelautan dan perikanan belum memadai, seperti pelabuhan perikanan, sistem pembenihan dan induk, sistem rantai dingin, pertambakan garam, serta sarana prasarana pendukung lainnya. (5) Perizinan yang belum efektif dan efisien. (6) Rendahnya integrasi hulu hilir perikanan dan persoalan rantai nilai produk. (7) Degradasi ekosistem dan pengaruh perubahan iklim terhadap lingkungan laut.

Di lapangan, tujuh persoalan di atas perlu ditambah dengan kenyataan terjadinya konflik pengelolaan ruang yang melibatkan nelayan di kawasan penangkapan ikan dengan aktivitas non perikanan lain seperti pertambangan, pembangunan infrastruktur industri, dan aktivitas reklamasi untuk peruntukan perumahan atau kawasan komersial.

Percepatan Kesejahteraan Nelayan

Kunci keberhasilan Menteri Kelautan dan Perikanan adalah meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan khususnya nelayan dan pembudidaya. Implementasi Undang-Undang No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang juga selaras dengan instrumen internasional Pedoman Sukarela untuk Mewujudkan Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan yang dikeluarkan oleh FAO pada 2014 harus segera diwujudkan.

Nelayan dan pembudidaya memiliki peran penting dan menjadi andalan dalam menopang kedaulatan pangan nasional. Di Indonesia, produk perikanan menyediakan 54 persen dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi masyarakat. Sumber daya laut yang kaya di Indonesia menjadikan negara ini sebagai penghasil ikan terbesar kedua di dunia yang menyediakan produk makanan laut serta produsen keempat dunia perikanan budidaya untuk pasar domestik dan internasional.

Kontribusinya dalam penciptaan lapangan pekerjaan juga sangat penting. Sektor perikanan tangkap diperkirakan menyediakan lapangan kerja langsung lebih dari enam juta orang dan lapangan kerja tidak langsung bagi jutaan lainnya. Bahkan di masa pandemi, ketangguhan sektor perikanan dibuktikan dengan tetap tumbuh positif di kala sektor lain tumbang.

Karenanya, pemerintah perlu melakukan strategi yang tepat dan cepat untuk mengembangkan aset dan teknologi penangkapan maupun pengolahan. Seperti pengadaan kapal dan alat tangkap (kapal dibuat berdasarkan kebutuhan budaya menangkap nelayan), serta pengadaan cold storage dan pembangunan stasiun BBM yang bisa diakses dan dikelola oleh koperasi nelayan. Koperasi perikanan atau koperasi nelayan perlu membangun trading house yang terintegrasi serta berkolaborasi untuk menjamin perdagangan produksi nelayan hulu hingga hilir.

Pemerintah juga perlu memperluas alternatif permodalan yang bisa dengan mudah diakses oleh nelayan. Hal itu bisa dilakukan melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Perikanan dan Kelautan (BLU LPMUKP) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang merupakan satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta yang lainnya. Keterbatasan anggaran masing-masing kementerian adalah salah satu tantangan tidak terdistribusikannya bantuan-bantuan atau program-program yang dapat mengakselerasi kesejahteraan keluarga nelayan.

Revitalisasi perkampungan nelayan juga menjadi agenda prioritas, dengan mempertimbangkan aspek budaya, aktivitas kenelayanan, infrastruktur (air bersih, listrik, internet, dan BBM), arsitektur perumahan, dan jalur hijau (rehabilitasi mangrove, tanaman pesisir, dll). Kesemua program tersebut harus mendapat dukungan politik anggaran di tingkat pusat dan daerah yang optimal.

Setidaknya terdapat tujuh kementerian/lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi yakni Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ditambah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Keuangan, dan kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Semua kementerian ini tentunya memiliki alokasi anggaran untuk mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan khususnya dalam meningkatkan ekonomi nelayan. Namun, kendalanya adalah masih terjadi sektoralisasi program-program yang menyebabkan tidak maksimalnya manfaat yang bisa didapatkan nelayan. Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam mendesain dan menjahit program pembangunan kelautan dan perikanan yang kuat dan terarah sehingga efektif dan bermanfaat langsung bagi pelaku usaha perikanan. Sementara Kementerian Keuangan mendukung kebijakan fiskal yang tepat untuk mengakselerasi pelaksanaan program-program tersebut di lapangan.

Komitmen dukungan anggaran di tingkat pusat dan daerah untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan mesti dilakukan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat. Salah satu syarat yang tidak boleh tertinggal adalah pelibatan stakeholder organisasi nelayan, koperasi perikanan, dan pelaku usaha perikanan lainnya dalam keseluruhan proses perumusan kebijakan, implementasi, dan monitoring agar tercipta kolaborasi yang sinergis dengan pemerintah.

Sekarang adalah waktunya. Bersungguh-sungguh menjadikan sektor kelautan dan perikanan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan nasional. Kekayaan laut dan perikanan jangan menjadi kutukan, karena kita gagal memanfaatkannya secara bijaksana dan mendorong penciptaan nilai tambah. Menjaga semua kekayaan bangsa di laut memberikan fondasi penting bagi terwujudnya kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Dani Setiawan Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, pengajar FISIP UIN Jakarta

(mmu/mmu)