Kolom

Perubahan Iklim dan Bisnis Seperti Biasa

Muhammad Nur Fitriansyah - detikNews
Selasa, 16 Feb 2021 14:40 WIB
Muda mudi di berbagai belahan dunia melakukan aksi untuk mendesak tindakan darurat guna menghentikan bencana perubahan iklim serentak pada Jumat (25/9/2020).
Foto ilustrasi: AP Photo
Jakarta -

Konferensi Tingkat Tinggi Climate Adaptation Summit 2021 baru saja berlangsung, tepatnya 25 Januari lalu. Inilah konferensi yang membincang problem dan langkah konkret yang perlu disikapi tiap-tiap negara dalam menangani perubahan iklim, termasuk Indonesia. Dalam awal pidatonya di konferensi itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dampak perubahan iklim sudah di hadapan kita. Ia menyoroti peningkatan permukaan air laut hingga maraknya bencana alam, termasuk banjir dan kekeringan. Ia pun menyerukan untuk melakukan "langkah luar biasa", seperti memperkuat kemitraan global dan memajukan pembangunan hijau (Setkab, 01/2021).

Poin-poin yang dipaparkan Presiden memang sedang terjadi dan makin akut. Masalahnya, apa yang Presiden ucapkan nyaris berbanding terbalik dengan sikap dan kebijakan yang ia tunjukkan dalam kenyataan. Beberapa tahun belakangan, tren deforestasi akibat industri tak kunjung turun, jika bukan sebaliknya. Pun dalam paket Omnibus Law, mega-kebijakan yang ditentang dan merugikan mayoritas orang itu, kita dapat menyaksikan bagaimana itu justru merongrong keberlanjutan lingkungan hidup.

Alih-alih melindungi, apa yang tampak --bahkan dalam periode kedua kepemimpinannya ini-- justru adalah upaya untuk makin melapangkan aktivitas bisnis seperti biasa, sesuatu yang tidak mustahil akan memperparah problem perubahan iklim dan memperpendek usia kebertahanan dunia.

Akar Masalah

Ragam fenomena krisis lingkungan akut belakangan memang tak bisa disepelekan. Kita dapat menyebut beberapa hal: efek rumah kaca dari hasil pembakaran fosil skala besar plus intensitas perusakan hutan tropis yang berfungsi menyerap karbon dioksida; menipisnya lapisan ozon yang dapat melindungi manusia dan makhluk hidup lain dari sinar ultraviolet yang mematikan; pencemaran air permukaan akibat pembuangan limbah industri; pencemaran lahan dari segala aspek mineralnya akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia berlebihan, hingga memuncaknya pencemaran lautan (Sweezy, 2004).

Kini sejumlah pemikir ilmu sistem bumi terkemuka bahkan telah mengembangkan konsep batas-batas planet, dan menempatkan sembilan ambang batas kritis bumi yang kita huni ini (Magdoff dan Foster, 2018). Dari sejumlah batas itu, memang --seperti halnya pidato Presiden kemarin lalu, dan harus kita cermati dengan jeli realitanya-- perubahan iklimlah yang saat ini paling mendesak dan mengkhawatirkan. Penandanya dapat disaksikan melalui pelelehan es Samudra Arktik, naiknya permukaan air laut, pencairan drastis gunung-gunung es, pemanasan samudra, kekeringan mencekam, peningkatan suhu musim dingin dan panas dari biasanya, dampak negatif hasil panen, hingga punahnya spesies hewan dan tumbuhan (Magdoff dan Foster, 2018).

Apa sebab dan bagaimana kerusakan ini bisa berlangsung begitu akut? Ekonom sekaligus aktitivis politik Paul M. Sweezy (2004) menjelaskan bahwa akar problem itu dapat ditemukan sejak beroperasinya benih sistem perekonomian dunia hari ini, yang mencuat kurang lebih sejak Revolusi Industri di Inggris. Dari situ, berlangsung bersamaan berbagai inovasi dan penemuan teknologi canggih demi menggenjot efisiensi dan produktifitas produksi modern, sejak masa itu. Misalnya kereta api uap sepaket dengan bahan bakar batu bara, besi dan baja, listrik dan berbagai penemuan bahan kimia, kendaraan berbahan bakar serta minyak bumi, hingga mekanisasi pertanian plus kimiaisasinya.

Itulah mengapa Fred Magdoff dan John Bellamy Foster (2018) berpendapat bahwa "sebagian besar persoalan-persoalan gawat lingkungan hidup yang kita hadapi disebabkan atau diperparah oleh tata kerja sistem ekonomi." Kompetisi dan imperatif akumulasi merupakan aturan main yang menjadi basis beroperasinya tata kerja sistem ekonomi tersebut. Jika tak ingin kalah saing dan terhempas dari arena pertarungan, patuhi cara main itu.

Dengan menempatkan akumulasi sebagai titik tuju, alam dijadikan komoditas, selain tenaga kerja manusia. Logika semacam ini mensyaratkan sumber daya alam apa saja untuk dikeruk dan dieksploitasi sedemikian rupa, baik yang berada jauh di bawah atau pun di atas permukaan bumi. Inilah alasan paling kuat mengapa hutan Sumatera, Kalimantan, atau pun Papua makin tergerus tiap tahun. Begitu pula dengan berlangsungnya pesta pembabatan hutan di pesisir selatan Jawa, aktivitas pertambangan di beberapa pulau kecil Maluku Utara, penambangan Pulau Kawe di Papua, atau pun setumpuk kasus lain di berbagai kawasan Indonesia (Jatam, 2019).

Bagi Magdoff dan Foster (2018), sistem ekonomi saat ini --yang senantiasa mengejar pertumbuhan tanpa batas-- bukanlah solusi persoalan, melainkan akar masalah. Mencari jalan keluar dengan "mengutak-atik sistem perekonomian", atau mengganti bahan bakar fosil dengan sumber energi hijau, atau pun kiat tambal sulam lain, sudah tak lagi mampu mengatasi persoalan-persoalan krisis, baik sosial maupun lingkungan. Sebaliknya, dibutuhkan perubahan secara radikal dengan "melihat tata kerja fundamental ekonomi politik" hari ini. Karena melalui itulah semua bencana ini saling bertemali satu sama lain.

Bisnis Seperti Biasa

Perubahan iklim adalah perubahan iklim, bisnis tetaplah bisnis. Itulah yang ditunjukkan Presiden Jokowi dalam masa pemerintahannya. Apa yang diucapkan dalam pidato, semeriah apapun gagasan itu, tampak percuma jika realitas politik menunjukkan hal berbeda. Bagaimana mengatasi dampak perubahan iklim, jika negara memfasilitasi aktifitas produksi sejumlah korporasi --yang tidak hanya memperparah kerusakan alam, tapi juga menimbulkan kerugian amat besar bagi kehidupan sosial?

Dalam kurun waktu 2013-2019 misalnya, tren deforestasi Indonesia mencapai kurang lebih 3,5 juta hektar. Dari tahun ke tahun di rentang waktu tersebut, terjadi penyusutan hutan seluas 397 ribu ha (2013-2014), 1 juta ha (2014-2015), 629 ribu ha (2015-2016), 480 ribu ha (2016-2017), 439 ribu ha (2017-2018), dan 462 ribu ha pada 2018-2019 (BPS, 2020).

Sementara itu, Forest Watch Indonesia (2019) mencatat angka deforestasi yang lebih tinggi dibanding jumlah di atas; hanya dalam rentang 2013-2017 lajunya mencapai 5,7 juta hektar. Jumlah itu mencakup baik deforestasi dalam konsesi (2,81 juta ha) maupun deforestasi di luar konsesi (2,91 juta ha). Dari total deforestasi yang terjadi dalam konsesi, wilayah tertinggi adalah Kalimantan (1,42 juta ha), Sulawesi (413 ribu ha), Sumatera (341 ribu ha), dan Papua (320 ribu ha).

Ada beberapa tipe konsesi dari jumlah deforestasi periode tersebut, antara lain tumpang tindih antar konsesi (787 ribu ha), pertambangan (707 ribu ha), perkebunan kelapa sawit (586 ribu ha), Hak Pengusahaan Hutan (400 ribu ha), dan Hutan Tanaman Industri (328 ribu ha).

Riset kolektif tim Forest Watch Indonesia (2018) juga menunjukkan, di tiga provinsi (Kalimantan Timur, Sumatera Utara dan Maluku Utara) pada 2013-2016, luas hutan alam menyusut 718 ribu hektar. Deforestasi terjadi kurang lebih 72% dalam wilayah yang diberikan izin pengelolaan, mulai dari HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit, hingga pertambangan. Sekitar 50% luas daratan di wilayah itu telah dikuasai pemegang izin konsesi.

Dalam rentang waktu tersebut, ekspansi pertambangan menyumbang pengalihfungsian hutan seluas 15 ribu ha/tahun di Maluku Utara dan 11 ribu ha/tahun di Kalimantan Timur. Di sisi lain, pada rentang waktu yang sama, konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri berkontribusi atas hilangnya 25 ribu hektare lahan di ketiga provinsi tersebut (Barri, dkk, 2018).

Keruhnya keadaan ini memuncak dengan disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam sektor pertambangan minerba hingga pertambangan di kawasan hutan misalnya, menyitir kajian Jaringan Aktivis Anti-Tambang (2020), ada banyak pasal bermasalah yang justru memperparah degradasi alam. Kebijakan tersebut juga bertendensi menguntungkan segelintir aktor, baik pengusaha, elite politik, atau pun leburan dari keduanya.

Pasal-pasal itu antara lain terkait insentif royalti 0% bagi perusahaan tambang minerba yang melakukan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, pemanfaatan ruang laut untuk industri batubara, pemutihan kejahatan kehutanan, digantinya kewajiban izin lingkungan dan AMDAL menjadi izin usaha, hingga penerabasan hutan guna proyek energi panas bumi (Jatam, 2020).

Inilah potret suramnya. Negara hari ini gencar mempermudah investasi dan industrialisasi, entah dengan merambah hutan, merusak lingkungan, dan berakibat pada mayoritas rakyat rentan. Tidak peduli bencana, bisnis seperti biasa. Ekonomi harus terus tumbuh, apa pun konsekuensinya. Namun dalam kondisi krisis lingkungan akut seperti ini, melanjutkan bisnis seperti biasa tidak lain adalah jalan paling lempang menuju kehancuran.

Muhammad Nur Fitriansyah pegiat Intrans Institute

(mmu/mmu)