Sentilan Iqbal Aji Daryono

Ruang Privat Budaya, Ruang Publik Budaya

Iqbal Aji Daryono - detikNews
Selasa, 26 Jan 2021 19:25 WIB
Kolomnis - Iqbal Aji Daryono (Ilustrator: Edi Wahyono/detikcom)
Iqbal Aji Daryono (Ilustrasi: Edi Wahyono)
Jakarta -

Vellore, India, 1806. Awalnya adalah aturan pakaian yang baru. Pasukan Pemerintah Madras di bawah kolonial Inggris harus mengganti penampilannya dengan lebih tertib. Beberapa tanda yang tidak masuk dalam aturan penyeragaman itu dilarang. Tanda kasta di dahi wajib dihapus, kumis dan janggut tebal mesti dicukur. Puncaknya, para prajurit India itu harus mengenakan topi kecil-ketat yang menyerupai topi tentara Inggris.

Sifat yang "menyerupai" ini ternyata memang paling sensitif. Bagi orang-orang India, topi ketat ditambah wajah klimis dianggap sangat identik dengan penampilan seorang Kristen. Keresahan pun menyebar. Keresahan itu menggumpal menjadi kemarahan, saat dua prajurit yang melanggar dihukum dengan brutal, masing-masing mendapat 900 kali cambukan.

Maka, "hanya" karena perkara baju seragam, meletuslah apa yang kemudian disebut sebagai Pemberontakan Vellore. Prajurit India mengamuk, tak kurang dari 200 orang perwira Inggris dan keluarganya dibantai. Itulah pemberontakan besar pertama yang dilakukan prajurit India melawan kolonial Inggris di bawah bendera East Indian Company.

***

Saya membaca potongan kisah itu dalam buku Tim Hannigan, Raffles dan Invasi Inggris ke Jawa. Itu kisah dari dua abad lebih yang lalu, tapi ternyata perkara pakaian ini terus menjadi soal sensitif dari waktu ke waktu.

Di era kolonial, dengan logika manajemen ala penjajah yang memungkinkan sikap otoriter, soal yang satu itu saja sudah rumit dan berisiko tinggi. Lebih-lebih lagi ketika dinamika masyarakat sudah berlipat-lipat semakin kompleks, zaman sudah membawa kita kepada ide-ide kesetaraan dan hak menjalankan keyakinan yang sejajar, belum lagi pengakuan atas kemajemukan yang tak dapat ditawar-tawar.

Di situlah kepekaan atas perkara pakaian dan baju-bajuan ini semakin dituntut. Caranya ya dengan penghormatan atas kemerdekaan pilihan tiap individu, serta menjauhkannya dari tekanan-tekanan yang biasanya mengambil justifikasi penyeragaman dan ketertiban.

Maka, apa yang terjadi di Bali beberapa tahun lalu, yang diperkuat oleh temuan Komnas HAM tentang pelarangan jilbab di sekolah-sekolah negeri, sama persis polanya dengan apa yang baru saja terjadi di Sumatra Barat. Baik aturan pelarangan maupun pengharusan, keduanya sama-sama berangkat dari obsesi atas ketertiban dan penyeragaman.

Sialnya, namanya juga penyeragaman, ia menimpa siapa saja tanpa pandang bulu. Yang tidak menggenggam keyakinan atas jilbab ada yang diharuskan berjilbab, yang sistem keyakinannya mewajibkan berjilbab ada yang dilarang berjilbab.

Lebih ruwet lagi, penyeragaman itu dilakukan berlandaskan logika dominasi. "Kami lebih dominan di sini, budaya dan keyakinan kami lebih dominan di daerah ini. Kami mayoritas! Maka, kalau mau tetap tinggal di sini, kalian harus sama dengan kami!"

Di situlah akhirnya logika dominasi berkawin-mawin dengan urusan administrasi. Entitas budaya dianggap otomatis sepaket belaka dengan entitas wilayah-administratif. Apa yang diposisikan sebagai "budaya kami" kemudian dilekatkan begitu saja dengan "daerah kami".

Mereka lupa, wilayah administratif tidak selalu sama dan sebangun dengan ruang lingkup budaya. Batas-batas provinsi dulunya memang dibentuk salah satunya dengan mempertimbangkan sisi budaya. Tetapi, ambil contoh yang paling gampang, apakah adil mengatakan budaya Ngawi sama dengan budaya Banyuwangi, hanya karena keduanya sama-sama bagian Provinsi Jawa Timur?

Apakah sama budaya Danau Toba dan budaya Karo, hanya karena orang-orangnya secara administratif sama-sama tinggal di Provinsi Sumatra Utara? Belum lagi di Papua, di mana setiap ceruk lembah dan puncak bukit punya kelompok etnis tersendiri, bahkan seringkali dengan bahasa masing-masing yang sungguh berlainan satu sama lain.

Boleh jadi, 500 tahun tahun silam klaim wilayah yang melekat dengan budaya itu masih relevan. Namun, dinamika zaman sudah semakin kompleks dan tidak sederhana. Pergerakan manusia, migrasi, transmigrasi, urbanisasi, tradisi merantau dan mengembara, telah menjadikan masyarakat di wilayah administratif mana pun semakin jauh dari karakter homogen. Alhasil, pernyataan "provinsi kami menganut budaya kami" pun menjadi klaim yang semakin rapuh dari masa ke masa.

Lalu, pantaskah alasan kearifan lokal dijadikan dasar kewajiban bagi sesiapa yang datang ke wilayah administratif tertentu untuk mengikuti budaya dominan di situ? Di situlah semestinya ada peran negara. Wilayah administratif adalah urusan negara, dan idealnya negara hadir untuk melindungi hak segenap warganya, di mana pun mereka berada. Tentu, itu tidak serta-merta menafikan bahwa entitas budaya itu ada. Tapi perlu diingat setidaknya dua hal.

Pertama, budaya bukan merupakan sesuatu yang eksak dan paten selamanya. Ia cair, lentur, dinamis, terus berubah bentuk dari waktu ke waktu. Kalau mau ngotot-ngototan dengan keaslian budaya Jawa, tentu seorang lelaki jelata seperti saya mesti pakai kain saja dan bertelanjang dada. Namun zaman tak lagi memungkinkan untuk itu, dan di masa ini toh saya tetap bisa beridentitas Jawa meski saya tidak topless (apalagi foto telanjang dada di Facebook bisa terancam pasal nudity). Itu contoh saja.

Kedua, masyarakat di mana pun semakin heterogen, dan fakta itu membuat lingkup "kekuasaan budaya" tak lagi sedominan setengah milenium silam. Di Jogja saja, contoh terdekat dengan saya, para pendatang yang sangat beragam dari berbagai penjuru Nusantara tak bisa secara mentah-mentah diperlakukan sebagaimana orang Jawa. Mereka tidak bisa diposisikan sebagai kawula yang wajib mengikuti adat lokal Kasultanan Ngayogyakarta, meskipun sama-sama tinggal di wilayah DIY. Begitu, bukan?

***

Jadi, ada baiknya kita membicarakan ulang konsep pembagian ruang, antara ruang privat budaya dan ruang publik budaya. Itu saya rasa bisa menjadi jalan tengah untuk manajemen sosial di tengah persoalan yang semakin rumit ini.

Kita bisa saja meletakkan tempat-tempat tertentu sebagai ruang privat budaya, semisal tempat ibadah, bangunan adat, atau kampung adat. Di situlah tata krama sampai ke pernik-pernik yang bersifat simbolis mendapatkan hak utuhnya untuk terus hidup. Maka peristiwa pelarangan turis asing yang ngotot masuk ke sebuah pura di Bali dalam kondisi menstruasi tempo hari itu tidak masalah, persetan dia mau bilang "diskriminasi" sebagaimana yang telah dia sebarkan di medsos itu.

Larangan menyalakan alat elektronik saat masuk kampung adat Badui juga sah-sah saja, meskipun Badui tetap merupakan wilayah NKRI. Larangan masuk ke sebuah masjid bersejarah dengan bercelana pendek, yang perempuan juga diminta berkerudung, itu pun oke-oke saja. Sebab, di situlah ruang-ruang privat budaya itu dijaga.

Tapi, tentu saja bangunan keagamaan, ruang adat, kampung adat, tidak meniscayakan adanya provinsi adat. Kenapa? Sebab lagi-lagi wilayah sebuah provinsi adalah ruang publik yang sudah mewakili heterogenitas, bukan lagi dikuasai oleh dominasi identitas yang ketat.

Dan, sekolah-sekolah negeri, tentu saja adalah juga ruang-ruang publik budaya. Di situ yang ada adalah para warga negara, dan mereka harus dibebaskan dari tekanan untuk mengikuti tata cara simbolis suatu entitas budaya dan agama yang tidak mereka peluk dan yakini. Dengan pemahaman pembagian ruang ini, tak perlu ada lagi kalimat, "Kalian harus mengikuti adat kebiasaan di sini."

Di sini? Di sini yang mana?

Iqbal Aji Daryono penulis, tinggal di Bantul

(mmu/mmu)