Kolom

Salah Kaprah Komunikasi Bencana

Fakhri Zakaria - detikNews
Kamis, 21 Jan 2021 14:36 WIB
Foto: Sekretariat Kabinet
Jakarta -
Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia resmi dimulai pada Rabu (13/1) lalu. Momentum ini ditandai dengan penyuntikan vaksin Sinovac kepada Presiden Joko Widodo oleh Wakil Ketua Dokter Kepresidenan RI dr. Abdul Muthalib di Istana Negara, Jakarta. Presiden menyatakan, vaksinasi ini merupakan ikhtiar besar untuk terbebas dari pandemi. Presiden juga mengingatkan agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan.

Dalam kesempatan yang sama, selebriti Raffi Ahmad juga termasuk orang pertama yang divaksin sebagai "perwakilan milenial". Namun belum sampai 24 jam Presiden mengingatkan, Raffi sudah kedapatan keluyuran kumpul-kumpul di tempat umum tanpa memakai masker dan tidak menjaga jarak. Raffi boleh mengklaim bahwa dirinya rutin melakukan tes PCR untuk memastikan dirinya negatif sebelum party-party.

Boleh jadi ia segera mengklarifikasi dengan mengunggah hasil tes. Toh duitnya lebih dari cukup untuk melakukan tes sebanyak apapun yang ia mau. Tapi pandemi ini tidak bisa diperangi hanya dengan selembar surat sakti negatif Covid-19 dan masih jauh dari kata selesai hanya dalam sekali suntik.

Pandemi Covid-19 merupakan pengalaman baru. Semua masih menerka bagaimana membatasi penyebaran virus yang berasal dari pasar hewan di Wuhan, Tiongkok ini. Tapi Indonesia sudah jumawa duluan. Dari pejabat publik yang menjadikan wabah ini tak ubahnya panggung publisitas, public figure yang mendadak jadi ilmuwan dengan berbagai teori asal bunyi, juga warga yang merasa kebal.

Komunikasi

Pemahaman akan bencana didapat dari komunikasi bencana. Menurut George Haddow dan Kim Haddow dalam Disaster Communications in A Changing Media World (2014), esensi komunikasi bencana adalah informasi yang aktual dan akurat yang menjadi dasar individu dan masyarakat untuk merespons, mengidentifikasi risiko, sampai melakukan pemulihan setelah bencana. Persoalannya, sejak awal pandemi, praktik komunikasi bencana semata-mata hanya dilihat tak lebih sebagai dongeng pengantar tidur agar kita tidak perlu banyak tahu. Dari informasi yang ditutupi sampai pemilihan siapa-siapa saja yang jadi juru bicara.

Pada awal pandemi, Presiden Joko Widodo mengakui, pemerintah merahasiakan sejumlah informasi terkait penanganan Covid-19. Presiden Jokowi menyebut, tidak semua informasi memang bisa disampaikan ke publik agar tidak menimbulkan kepanikan. Kelalaian pemerintah dalam memberikan informasi ini akhirnya berpengaruh pada persepsi risiko dan mempengaruhi tindakan individu. Akibatnya terjadi bentuk-bentuk kepanikan yang kemudian menjadi merugikan (seperti penimbunan masker dan hand sanitizer) atau justru malah merespon situasi tersebut dan melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa.

Penggunaan selebritis sebagai "juru bicara" pandemi juga lebih sering bermasalah. Sebelum Raffi Ahmad, beberapa selebriti diundang ke istana untuk "dinobatkan" sebagai duta-duta informasi Covid-19 kepada masyarakat. Tapi alih-alih membangun kesadaran publik terhadap risiko pandemi, salah satu selebriti yang diundang belakangan malah harus berurusan dengan penegak hukum setelah membuat "pertunjukan" bersama tukang obat bernama Hadi Pranoto.

Dalam kasus lain, saat pengetesan dan pelacakan masih terus dikejar agar sesuai angka ideal WHO, seorang selebriti malah menganggapnya sebagai guyonan lewat eksperimen absurd dengan saus cireng. Pertimbangan jumlah follower ternyata masih dipandang jauh lebih penting ketimbang rekam jejak personal di isu-isu kesehatan.
Kita perlu menyadari bahwa perilaku selebriti bagaimanapun juga hanya permainan peran satu dari peran lainnya seperti kata Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life (1956). Persoalannya adalah aneka blunder yang mereka lakukan.

Tom Nichols dalam The Death of Expertise (2017) menyebut serangan terhadap ilmu pengetahuan dan semburan informasi palsu terkadang jadi hiburan. Namun ketika selebriti dan tokoh masyarakat lain yang tidak memiliki kredibilitas pengetahuan berbicara dan memanfaatkan berita palsu untuk keuntungan pribadi, sesungguhnya masyarakat ada di ambang bahaya yang seharusnya bisa dicegah. Saat publik butuh informasi tentang apa yang harus dilakukan di masa pandemi seperti ini, selebriti malah membuat kegaduhan yang tidak perlu.

Perilaku Raffi Ahmad berpotensi membuat vaksin dipandang sebagai satu-satunya Messiah pandemi. Seolah-olah setelah selesai vaksin, dan itu pun baru tahap pertama, kita bisa bebas mengatur tingkat kewaspadaan. Termasuk bebas berkumpul tanpa memakai masker. Padahal vaksinasi menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin setidaknya perlu waktu sampai 3,5 tahun. Selain itu pelaksanaannya juga menghadapi tantangan, terutama dalam proses distribusi dan penyimpanan yang mensyaratkan infrastruktur rantai dingin (cold chain) menjaga untuk kualitas vaksin tetap terjaga dari awal sampai pelaksanaan vaksinasi.

Merujuk data WHO, setiap tahun kegagalan rantai dingin menyebabkan kerusakan hingga 50% vaksin di seluruh dunia. Hingga 2018, merujuk data Kemenkes, 92,2% atau sekitar 9.800 Puskesmas telah memiliki rantai dingin yang sesuai standar. Namun di lapangan, rantai dingin ini menghadapi tantangan kestabilan ketersediaan pasokan listrik pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada akhirnya yang terpenting adalah perkara komitmen pada kedisiplinan. Baik dari masyarakat juga pemerintah. Selain perilaku disiplin 3M yang harus terus dilakukan untuk memutus mata rantai penularan virus, aspek 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment juga harus dibenahi pemerintah agar sesuai dengan angka ideal. Pandemi ini belum berakhir tapi setidaknya kita sudah sama-sama berkontribusi dalam peperangan ini.

(mmu/mmu)