Mimbar Mahasiswa

Hak Asasi dan Kewajiban Vaksinasi

Inayah Putri Wulandari - detikNews
Kamis, 14 Jan 2021 12:10 WIB
Puskesmas Kecamatan Cilincing telah menerima 1.800 vaksin. Rencananya vaksin itu akan diberikan untuk nakes dimulai dari tanggal 14 hingga 28 Januari mendatang.
Puskesmas Cilincing terima ribuan vaksin Covid-19 (Foto: Pradita Utama)
Jakarta -

Aturan yang mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksinasi dibuat di tengah situasi yang tidak menguntungkan. Selain dihadapkan pada krisis kesehatan, pemerintah Indonesia juga dihadapkan pada krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan yang muncul di masyarakat terhadap pemerintah lantas mendorong terciptanya berbagai macam tindakan tidak patuh hukum yang dibenarkan secara moral.

Secara hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Hal ini menekankan bahwa kesehatan publik merupakan salah satu bentuk perwujudan dari pemerintahan yang sah. Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi yang wajib dilindungi oleh pemerintah.

Keseragaman perilaku individu yang mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah telah mampu menciptakan konstruksi dan aturan yang mampu mengabaikan fakta dengan alasan moral yang masuk akal. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah mampu menciptakan berbagai macam narasi mengenai peraturan yang mewajibkan seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi.

Bagi sebagian individu, mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi dapat dianggap sebagai pelanggaran kebebasan 'hak' pribadi. Namun yang harus dipahami, setiap kebebasan pribadi memiliki batasan. Batasan kebebasan ini ditegaskan oleh John Stuart Mill yang berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak untuk bertindak berdasarkan keinginan mereka selama tindakan mereka tidak merugikan orang lain.

Dalam konteks ini, masyarakat yang enggan melakukan vaksinasi justru akan berpotensi untuk melanggar prinsip hak orang lain. Mereka yang menolak melakukan vaksinasi mampu memunculkan risiko dan mengancam kesehatan orang lain akibat tindakan yang dilakukannya.

Individu yang menolak untuk melakukan vaksinasi secara hukum memiliki tanggung jawab kepada orang lain atas tindakan yang dipilihnya. Dalam artian bahwa orang lain berhak untuk membuat individu yang menolak vaksinasi bertanggung jawab karena ketidakpatuhan yang dilakukannya membahayakan orang lain.

Kegagalan negara untuk membangun situasi yang baik telah mendorong individu untuk menciptakan alasan moral guna menolak kewajiban yang dibebankan negara. Hubungan negara dan masyarakat yang berjalan dengan tidak baik akan membuat keduanya saling klaim mengenai hak dan kewajiban.

Krisis kepercayaan yang muncul selama berlangsungnya pandemi telah membuat berbagai macam tuduhan terus diarahkan kepada otoritas pemerintah. Dalam menanggapi kewajiban dan hak, beberapa individu cenderung melempar seluruh kesalahan pada pemerintah. Tindakan ini merupakan respon yang muncul atas buruknya kapabilitas pemerintah dalam menangani pandemi.

Dilema

Prinsip mengenai hak dan kewajiban telah menjadi perdebatan di level pemerintahan. Dalam suatu komunitas masyarakat akan selalu terdapat tuntutan mengenai keselamatan dan keamanan yang diarahkan kepada negara. Otoritas pemerintah dapat memaksa warga negara untuk patuh dan memberikan hukuman terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Terminologi hak asasi dimaknai secara berbeda-beda oleh masyarakat. Secara universal, hak asasi mengacu pada kepentingan dan kebebasan utama individu yang secara alami harus dihormati oleh individu lain. Di sisi lain, John Rawls (1999) memberikan konsepsi politik mengenai hak asasi; hak merupakan konstruksi dari proses konstitusional atau diskursif dari komunitas politik tertentu.

Perbedaan makna mengenai hak asasi ini umumnya muncul dalam berbagai diskusi yang membahas mengenai batasan mengenai tindakan individu. Bagi negara, melindungi hak individu merupakan sesuatu yang rumit. Untuk melindungi suatu masyarakat, negara harus membatasi hak masyarakat lain.

Beberapa individu memiliki kecenderungan untuk menjadikan kebebasan dan hak sebagai perlawanan untuk melakukan kewajiban. Oleh sebab itu, hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan harmoni antara hak dan kewajiban.

Secara teori, 'hak' akan memberikan toleransi dan menghargai proses hukum karena dua alasan. Pertama, hukum mampu menjamin terlindunginya setiap hak asasi. Kedua, hukum dapat memberikan wewenang berupa pertanggungjawaban atas kesalahan moral yang melanggar hak orang lain.

Klaim hak dan kewajiban antar negara-masyarakat merupakan penilaian yang objektif. Jika negara berhasil melakukan kewajibannya, maka masyarakat tidak memiliki hak untuk melawan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya. Sementara itu, jika negara gagal melakukan kewajibannya, maka masyarakat memiliki hak untuk tidak melakukan kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Apabila didasarkan pada hak asasi manusia, mewajibkan seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi merupakan sebuah dilema. Di satu sisi, kewajiban ini merupakan salah satu cara untuk menghormati dan memfasilitasi hak asasi orang lain. Di sisi lain, terdapat hak yang melekat pada tiap individu untuk melawan sesuatu yang dianggap mengancam.

Ambiguitas yang digunakan dalam istilah 'hak' telah menyebabkan tidak adanya konseptual yang jelas mengenai prioritas hak dan kewajiban. Istilah seperti kewajiban tanpa hak adalah perbudakan, dan hak tanpa kewajiban adalah perlawanan terhadap semua orang. Istilah ini telah menjadi bukti bahwa hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berkorelasi. Kata 'hak' tidak dapat digunakan dengan sesuka hati karena penggunaan hak akan memunculkan tindakan yang memiliki konsekuensi.

Tindakan koersif negara yang ditujukan untuk menjamin hak orang lain akan dibenarkan selama tindakan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas. Komitmen negara untuk memenuhi hak warganya akan beriringan dengan tindakan negara untuk melanggar hak orang lain. Bagi individu yang merasa terancam, membangkang dari aturan akan dianggap sebagai cara untuk menjaga keselamatan.

Krisis kepercayaan yang dialami pemerintah selama masa pandemi telah menimbulkan konsekuensi yang sulit untuk dihadapi. Bentrokan moral yang terjadi antar negara dan masyarakat di situasi krisis merupakan konflik yang dapat menjadi ancaman serius di masa pemulihan kondisi pascakrisis.

Inayah Putri Wulandari mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga

(mmu/mmu)