Kolom

Kampus Merdeka dan IKU

Mangadar Situmorang - detikNews
Kamis, 03 Des 2020 08:05 WIB
Rektor Universitas Katolik Parahyangan, Mangadar Situmorang, Ph.D.
Foto: Dok. Unpar
Jakarta -

"(Agar) lulusan mendapat pekerjaan yang layak dengan upah di atas upah minimum regional, menjadi wirausahawan, atau melanjutkan studi," itulah satu dan yang pertama dari delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi (PT) yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Jilid 6.

Sejatinya, tujuan atau indikator tersebut sudah menjadi tekad setiap PT. Tidak sedikit PT yang mengklaim bahwa 100% lulusannya langsung bekerja, bahkan sebelum mereka menyelesaikan studinya.

Di sisi lain, para mahasiswa, lebih-lebih orang tua, sudah berhitung dan mempertimbangkan pekerjaan apa yang akan didapatkan setelah 3-4 tahun studi. Juga ada orang tua, dan kalangan dosen, yang berpikir lebih baik menunda penyelesaian studi jika anaknya atau mahasiswanya belum punya rencana yang jelas apakah sudah ada pekerjaan, buka usaha sendiri, atau melanjutkan studi.

Klaim atau harapan itu tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Menurut salah satu sumber, dari jumlah penganggur pada tahun 2018 lulusan PT berjumlah 5%, sedangkan lulusan SMA mencapai 32%. Angka ini berubah tahun 2019 lalu, di mana penganggur lulusan PT meningkat menjadi 10% dan lulusan SMA turun menjadi 28% (INDEF, 2019).

Peningkatan yang lebih moderat ditunjukkan oleh BPS di mana ada peningkatan angka penganggur lulusan PT dari 5,0% (Feb 2017) menjadi 6,2% (Feb 2019). Juga terungkap, tingginya angka tersebut boleh jadi disebabkan oleh (a) keterampilan yang tidak sesuai, (b) ekspektasi lulusan yang terlalu tinggi, atau (c) jumlah lapangan kerja yang terbatas.

Sementara pada lulusan yang sudah bekerja juga ditemukan adanya horizontal mismatch, yaitu berupa ketidaksesuaian pendidikan dengan jenis pekerjaan (sebesar 61%) dan vertical mismatch, yaitu berupa overkualifikasi pendidikan dan keterampilan dengan pekerjaan yang digeluti (53%).

Pusat Pembelajaran Arntz GeissePusat Pembelajaran Arntz Geisse Foto: Dok. Unpar

Revisi Kurikulum dan Kolaborasi

Dalam rangka mencapai IKU pertama, persentase lulusan yang langsung bekerja, kebijakan MBKM episode 6 ini kemudian menetapkan IKU kedua, yakni persentase mahasiswa yang mengikuti program magang, praktik kerja, proyek desa, wirausaha dan sejenisnya.

Logikanya jelas di mana pengalaman bekerja selama menempuh pendidikan akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi para lulusan untuk segera mendapatkan pekerjaan. Tidak hanya sekadar mendapatkan, mereka pun telah memiliki wawasan kerja serta lebih siap menjadi bagian untuk segera berkontribusi bagi perkembangan perusahaan atau lembaga tempat mereka magang atau praktik kerja tersebut. Masa percobaan sebagai calon pegawai secara praktis dapat digantikan oleh program magang dan praktik kerja.

Idealisme dengan argumentasi yang jelas tersebut perlu segera direspons secara tepat oleh PT. Ketepatan respons ini bermanfaat untuk menepis beban pandangan minor tentang PT sebagai penghasil pengangguran terdidik sekaligus bisa memenuhi amanatnya untuk mendidik generasi muda yang kompeten, mandiri, cerdas, berakhlak mulia, dan berkontribusi bagi pembangunan.

Respons positif PT dalam rangka mencapai IKU pertama dan kedua di atas akan terkait dengan sekurang-kurangnya tiga hal. Pertama, revisi kurikulum. Sebagai rancangan pembelajaran yang komprehensif, saling terkait, dan berorientasi pada hasil atau tujuan berupa tercapainya kompetensi peserta didik, maka kurikulum PT pertama-tama harus mampu mengakomodasi adanya sumber dan materi pembelajaran yang bersifat sangat terbuka, masif, dan mudah (MOOC).

Pengakuan dan akomodasi semacam itu selanjutnya akan berkonsekuensi pada perubahan penyelenggaraan, metode, dan proses belajar-mengajar yang pada gilirannya membawa perubahan dalam assesment, evaluasi, serta relasi antara mahasiswa dan dosen. Perubahan dalam proses pembelajaran kemudian akan menuntut ketersediaan, perubahan, serta pemanfaatan sarana-prasarana yang dibutuhkan.

Singkatnya, desain kurikulum harus bersifat outcomes- dan outputs-driven, yakni berupa kompetensi lulusan yang ingin dicapai, dan bukan sebaliknya berdasarkan ketersediaan bahan dan sarana-prasarana (inputs-driven). Rancangan pembelajaran yang berbasis pada outputs-outcomes tersebut sejatinya memberi keleluasaan bagi setiap PT untuk menentukan keunggulan masing-masing.

Perubahan kurikulum semacam itu sebenarnya sudah sangat lama dikehendaki oleh setiap penyelenggara program studi. Hanya saja, hal itu selalu terbentur pada kuatnya cengkraman rezim kurikulum yang dipengaruhi oleh politik standarisasi yang ditentukan oleh mekanisme akreditasi dan pemeringkatan (termasuk oleh BAN PT dan kemendikbud) serta oleh asosiasi, baik asosiasi penyelenggara program studi maupun asosiasi profesi. Kebijakan MBKM episode 6 nampaknya menjadi momen untuk melakukan revisi kurikulum yang berstandar tunggal tersebut.

Rektor Universitas Katolik Parahyangan, Mangadar Situmorang, Ph.D.Foto: Dok. Unpar

Kedua, agar lebih fair dan objektif, kegagalan PT memastikan lulusannya segera bekerja dan berkontribusi juga disebabkan oleh egoisme, kekakuan, dan keengganan berubah yang dialami oleh kalangan PT itu sendiri. Tidak sedikit dosen, pimpinan program studi, dan juga pimpinan PT yang merasa apa yang ada selama ini sudah baik. Tidak itu saja, disadari juga bahwa setiap perubahan akan mengganggu kenyamanan (comfort zone) dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Terhadap hal ini, dengan mengasumsikan pentingnya peran pimpinan untuk sebuah perubahan, maka pergantian pimpinan di setiap level PT nampaknya perlu dilakukan agar lebih adaptif dan progresif. Ini selanjutnya diikuti dengan penyesuaian struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) serta perubahan regulasi akademik dan non-akademik, termasuk pembiayaan dan keuangan.

Ketiga, jejaring kolaborasi. Hal ini sebenarnya menjadi inti dari IKU PT. Sebab, dari 8 indikator yang ditetapkan tersebut, 7 yang pertama erat kaitannya dengan kolaborasi. Sedangkan indikator yang ke-8 (yaitu pengakuan berupa akreditasi dan sertifikasi internasional) bisa disebut lebih sebagai akibat dari terpenuhinya 7 indikator sebelumnya.

Dalam konteks ini, selain mahasiswa, dosen pun dituntut untuk berkegiatan di luar kampus, termasuk di industri dan dunia kerja (IDUKA) lainnya. Sebaliknya, para praktisi dan profesional lainnya juga harus dilibatkan dalam proses pembelajaran. Program Studi juga dituntut untuk menjalin kerja sama, baik dengan PT lain maupun dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Respons PT dalam tiga hal di atas diyakini mampu membawa PT memenuhi IKU yang ditetapkan dalam kebijakan MBKM episode 6 Kemdikbud tersebut. Tidak berhenti disitu saja, sebab kebijakan jilid 6 yang bertajuk "Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi" itu selanjutnya mengatur tentang adanya insentif, competitive fund, dan matching fund.

Ketercapaian ke-8 IKU tersebut atau jika mungkin melebihnya, menjadi dasar bagi pemberian insentif serta kemungkinan memperoleh dana kompetisi dan dana pendamping dari pemerintah. Khusus untuk PTS yang IKU-nya direpresentasi oleh LLDIKTI, respons untuk melakukan revisi kurikulum, perubahan mindset, dan pengembangan kolaborasi semoga dapat dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Mangadar Situmorang, Rektor Universitas Katolik Parahyangan

(akn/ega)