Kolom

Ekologi Politik Kebijakan Ekspor Benur

Anta Nasution - detikNews
Jumat, 27 Nov 2020 11:11 WIB
Kolase Edhy Prabowo, menteri kelautan dan perikanan yang ditangkap KPK
Menteri KKP Edhy Prabowo ditangkap KPK (Foto: dok. detikcom)
Jakarta -
Jagad nasional dihebohkan dengan terjaringnya Menteri dan beberapa Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada Rabu (25/11) dini hari. OTT tersebut terkait dengan penetapan eksportir benih lobster atau benur di lingkungan KKP. Saat ini KPK telah menetapkan Menteri KKP Edhy Prabowo sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Ekspor benih lobster kembali diizinkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 tahun 2020. Sebelum Permen ini diteken, terlebih dahulu sudah menuai pro dan kontra. Hal ini disebabkan pada masa Menteri KP sebelumnya Susi Pudjiastuti, untuk ekspor benih lobster dilarang melalui Permen KP No.56 tahun 2016. Alasannya untuk menjaga dan memastikan keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya lobster.

Menteri Edhy beralasan mengizinkan ekspor benih lobster untuk kesejahteraan nelayan. Karena menurutnya peraturan sebelumnya membuat para nelayan tidak bisa menangkap benih lobster. Terlepas dari alasan yang dikemukakan Menteri Edhy, tulisan ini akan membahas permasalahan kebijakan ekspor benih lobster melalui pendekatan ekologi politik.

P akar ekologi politik Forsyth (2003)menjelaskan bahwa ekologi politik selama ini diartikan oleh para akademisi sebagai kondisi sosial dan politik yang meliputi penyebab, pengalaman, dan pengelolaan masalah lingkungan. Perlu dipahami bahwa makna permasalahan lingkungan di sini sangat luas. Selama ini pendekatan ekologi politik lebih banyak digunakan dalam menganalisis permasalahan lingkungan atau sumber daya alam yang ada di darat.

Namun, bukan berarti pendekatan ekologi politik tidak bisa digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di lingkungan laut termasuk sumber daya perikanan. Karena pada dasarnya pendekatan ekologi politik hadir sebagai alat analisis relasi kuasa sebelum sebuah kebijakan tentang pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam disahkan.

Masalah Struktural

Benih lobster atau yang disebut benur merupakan bagian penting dalam keberlanjutan sumber daya perikanan. Banyak yang berpendapat bahwa permasalahan ekologi pada sumber daya perikanan disebabkan karena rendahnya kesadaran lingkungan, kurangnya teknologi, pengetahuan yang terbatas, dan masalah-masalah konvensional lainnya. Sudut pandang tersebut tidak selamanya benar --dan kalaupun itu benar, tetap ada hal lain yang lebih struktural di belakangnya.

Pendekatan ekologi politik mencoba menawarkan sudut pandang dan solusi dari tataran struktural dan kebijakan dalam memotret permasalahan pengelolaan sumber daya perikanan. Tentunya kebijakan mengizinkan ekspor benur akan berdampak secara ekologis bagi keberlanjutan sumber daya perikanan dalam hal ini lobster.

Kebijakan mengizinkan ekspor benur dalam pendekatan ekologi politik tidak bisa hanya dilihat sebagai suatu langkah KKP untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Juga harus dilihat sebagai upaya dari aktor-aktor selain nelayan yang memiliki kepentingan secara ekonomi maupun politik untuk menguasai atau memonopoli bisnis ekspor benur dengan mengandalkan relasi kuasa politik.

Aktor-Aktor Berkepentingan

Secara sederhana ekologi politik menganalisis permasalahan dan perubahan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya perikanan, dalam hal ini sumber daya lobster dari proses politik yang melibatkan aktor-aktor berkepentingan. Setidaknya ada tiga aktor yang berkepentingan dalam kebijakan ekspor benur, yaitu pemerintah, eksportir, dan nelayan.

Adiwibowo (2020) mengemukakan bahwa jantung kajian ekologi politik bertumpu pada relasi kuasa yang melandasi setiap fenomena perubahan sumber daya. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan terdapat relasi kuasa yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

Sejak awal ketika ekspor benih lobster mulai diijinkan pada pertengahan tahun lalu, indikasi adanya monopoli sudah tercium. Pada saat itu santer diberitakan terdapat beberapa calon perusahaan eksportir benih lobster yang terafiliasi dengan Menteri Edhy, baik afiliasi secara partai maupun relasi. Walaupun kabar tersebut sempat dibantah oleh Menteri Edhy.

Seharusnya KKP perlu melakukan analisis aktor-aktor yang berkepentingan sebelum mengeluarkan kebijakan ekspor benih lobster sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya monopoli. Selain itu, KKP harusnya tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga harus menjadi aktor penengah yang memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak yang seimbang bagi semua aktor, khususnya nelayan yang menjadi alasan utama Menteri Edhy mengeluarkan kebijakan ekspor benur.

Namun tampaknya KKP belum melakukan analisis aktor-aktor berkepentingan secara mendalam. Terbukti beberapa hari yang lalu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan dugaan adanya monopoli jasa kargo dalam ekspor benih lobster.

Berkaca pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 tahun 2020 bahwa eksportir benur harus terdaftar terlebih dahulu di KKP sebelum dapat mengekspor benur. Pendaftaran ini diselenggarakan oleh Direktorat Jendral yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perikanan Tangkap.

Aturan tersebut menegaskan bahwa KKP memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi eksportir benih lobster. Hal ini dalam kaca mata ekologi politik dinilai sangat rawan karena walaupun pada pelaksanaannya terdapat proses dan persyaratan, namun tetap saja relasi kuasa politik mempunyai andil yang besar untuk menetapkan aktor yang bermain dalam bisnis ekspor benur. Hal ini terbukti dengan tertangkapnya Menteri Edhy karena diduga menerima gratifikasi dari perusahaan yang terkait eksportir benur.

Langkah Selanjutnya

Ekologi politik melihat sebuah fenomena perubahan sumber daya dari proses politik yang terjadi di belakangnya. Fenomena kebijakan ekspor benih lobster menunjukkan adanya indikasi oligarki yang kemungkinan selama masa Menteri Susi menjabat berusaha untuk "ditenggelamkan" melalui pelarangan ekspor Benur dan mencoba bangkit kembali pada masa Menteri Edhy.

Penelitian Herdiansyah (2018) menjelaskan bahwa dibutuhkan keseimbangan hierarki pada masing-masing peran dalam pendekatan ekologi politik. Negara dalam hal ini KKP harus berperan melindungi dan mengayomi pihak swasta ;dan nelayan, pun sebaliknya pihak swasta dan nelayan patuh terhadap sistem yang dibuat KKP.

Momentum ditangkapnya Menteri Edhy oleh KPK harus menjadi pendorong bagi KKP untuk mengambil langkah selanjutnya dalam menyikapi kebijakan ekspor benur. KKP dapat memulai langkahnya dengan mengkaji ulang dari awal apakah sebenarnya kebijakan ekspor benur merupakan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapi nelayan. Atau jangan-jangan kebijakan ini hanya sekedar memfasilitasi para aktor jahat pemain ekspor benur.

Karena seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa kebijakan ekspor benur ini lebih banyak terindikasi jahatnya dari pada kebermanfaatannya untuk ekologi dan nelayan. Jika kebijakan ekspor benur ini tetap dibiarkan tanpa dikaji ulang, maka dapat dipastikan akan berujung pada menguatnya oligarki yang menghasilkan monopoli perdagangan yang tidak sehat dan berujung pada maraknya tindak pidana korupsi.

Anta Maulana Nasution peneliti Bidang Kemaritiman pada Pusat Penelitian Politik LIPI

(mmu/mmu)