Kolom

Merger Bank Syariah dan Ambisi Menjadi Bank Kelas Dunia

Muhammad Iqbal - detikNews
Selasa, 20 Okt 2020 15:26 WIB
Bank Syariah BUMN Merger
Ilustrasi: Fauzan Kamil/infografis
Jakarta -

Di Indonesia, ada kata klise membosankan yang sering diucapkan oleh para pemangku kebijakan ekonomi terkhusus pada sektor industri keuangan syariah. Kata itu adalah potensi. Ya, kata potensi sering diucapkan sebagai upaya menggambarkan sebuah peluang yang bisa diraih di masa depan. Khusus di sektor keuangan syariah, kata potensi sudah menggaung lebih dari dua dekade silam, sebagai bentuk optimisme pemerintah yang ingin membangun ekosistem syariah yang lebih baik.

Hingga saat ini, kata potensi masih dijadikan sebagai iming-iming untuk menunjukkan kondisi perbankan syariah dalam negeri yang dianggap mampu memberikan multiplier effect bagi sektor rill dalam negeri. Tapi sekali lagi, potensi adalah persoalan harapan dan prediksi, semua bergantung pada eksekusi pemangku kebijakan.

Sejak eksistensi Bank Muamalat yang mampu bertahan dari terpaan krisis tahun 1998, bank syariah menjadi industri keuangan yang mulai menjadi primadona pemerintah untuk membangun ekosistem permodalan berbasis syariah. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 250 juta dan komposisi masyarakat muslim mendominasi lebih dari 85%, tidak heran jika pemerintah berpikiran bahwa industri perbankan syariah akan menemui prospek cerah ke depannya.

Optimisme yang digaungkan bukan tanpa alasan. Secara global, potensi industri keuangan syariah memang mencapai Rp 30.000 triliun. Sementara Indonesia dengan masyarakat muslim terbanyak dunia memiliki potensi sebesar Rp 3.000 triliun.

Gambaran besar potensi tersebut juga ditunjukkan melalui berbagai laporan dan survei dari lembaga internasional. Berdasarkan Laporan Islamic Financial Services Board (IFSB), aset perbankan syariah Indonesia berada di peringkat ke-9 terbesar secara global mencapai USD 28,08 miliar.

Berdasarkan Global Islamic Finance Report 2017, aset keuangan syariah menempati peringkat ke-10 secara global, mencapai USD 66 miliar, dan Islamic Finance Country Index meningkat 6 pada 2018, dari 7 pada 2017. Bahkan pada 2019 lalu, peringkat Islamic Finance Development Indicators (IFDI) Indonesia naik ke posisi 4, dengan torehan aset yang tumbuh sebesar 3% dari USD 2,4 triliun pada 2017 menjadi USD 2,5 triliun pada 2018.

Semua catatan itu pun membuat pemerintah Indonesia bernafsu untuk bersaing secara global dengan ingin menghadirkan sebuah bank berkelas dunia. Melalui Kementerian BUMN, pemerintah berencana menghadirkan bank syariah BUMN yang berasal dari merger 3 bank umum syariah yang telah ada. Ketiga bank tersebut adalah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Tapi apakah semua catatan asing itu relevan dengan kinerja rill perbankan syariah dalam negeri? Dan, apakah rencana melakukan merger 3 bank umum syariah ini merupakan langkah yang positif?

Kualitas Kinerja

Meski menunjukkan catatan statistik yang cukup meyakinkan, tapi hal tersebut tidak dibarengi dengan kualitas kinerja dari industri perbankan syariah di sektor rill. Selama kurun waktu hampir 30 tahun berdiri, market share perbankan syariah hanya berkutat di angka 5 persenan dari keseluruhan market share perbankan secara nasional. Terbaru, pada 2020 ini, market share perbankan syariah mentok di angka 5,99 persen.

Ironisnya, capaian market share perbankan syariah Indonesia itu terlihat begitu jomplang dengan negara tetangga Malaysia yang market share perbankan syariahnya rata-rata di angka 50 persen lebih per tahun.

Imbasnya ketika market share perbankan syariah hanya berkutat pada angka 1 digit, kinerja keuangan perbankan syariah dalam negeri pun jadi tidak begitu mentereng, biasa-biasa saja tanpa progresivitas yang signifikan.

Bila dilihat dari data yang dirilis oleh OJK dalam laporan Statistik Perbankan Syariah, rasio kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan yang dilihat dari persentase Return on Assets (ROA) pun sejak 2015 hingga 2018 selalu menunjukkan persentase di bawah 1 persen. Barulah pada 2019 ROA-nya menyentuh 1,72 % persen pada Desember. Padahal, standar presentasi ROA yang dirilis oleh BI harus lebih dari 1.5 persen jika ingin dianggap sebagai bank yang berkinerja efektif dalam meraup keuntungan.

Hal yang lebih memprihatinkan, persentase kredit bermasalah yang dilihat dari Non Performing Financing (NFP) dalam beberapa tahun terakhir selalu mendekati angka 5 persen, tepatnya di angka rata-rata 4 persen lebih per tahun. Bahkan ada beberapa bank syariah yang persentase NFP-nya menyentuh angka dua digit dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara batas yang ditetapkan oleh BI untuk persentase NPF yang aman harus di bawah 5 persen. Hal ini menunjukkan upaya mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah masih sangat buruk, bahkan perbankan konvensional masih lebih baik dengan persentase kredit bermasalahnya yang rata-rata di kisaran 2 persen.

Semua itu membuat status bank-bank syariah di Indonesia rata-rata hanya mampu masuk dalam kategori Bank BUKU 2 yang modal intinya hanya pada kisaran Rp 3-5 triliun. Hanya Bank Syariah Mandiri yang mampu masuk kategori Bank BUKU 3 karena modal intinya sudah mencapai Rp 8 triliun lebih. Kondisi tersebut tentu membuat perbankan syariah akan kalah saing dengan bank-bank konvensional yang statusnya rata-rata sudah masuk kategori Bank BUKU 3 sampai Bank BUKU 4 yang nominal modal intinya lebih dari Rp 5 triliun sampai Rp 30 triliun.

Langkah Positif

Rencana pemerintah melakukan merger terhadap 3 bank umum syariah merupakan langkah yang positif. Upaya merger dimulai dengan penandatanganan Conditional Merger Agreement (CMA) antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Tbk) dan Bank BRI Syariah Tbk. ditetapkan menjadi bank survivor atau entitas yang menerima penggabungan usaha dari merger tersebut.

Selama kurun waktu hampir 30 tahun, industri perbankan syariah hanya bertahan dengan cara sporadis karena kondisi aset dan modal yang sangat kecil. Bank-bank syariah yang bermodal kecil akan kalah dengan eksistensi lembaga keuangan mikro yang menawarkan produk imbal hasil atau margin yang lebih murah, serta transaksi dan pemberkasan yang lebih mudah kepada nasabah.

Sementara itu, bank-bank syariah yang modalnya intinya berstatus BUKU 2 akan terhempas dengan kedigdayaan bank-bank konvensional yang lebih mampu menyediakan kredit yang nominalnya lebih besar karena telah memiliki modal inti di atas Rp 30 triliun.

Kebijakan melakukan merger tentu akan meningkatkan kapasitas modal yang dimiliki oleh bank tersebut. Serta mampu menjangkau pembiayaan dengan skala yang lebih luas. Selain itu, dengan melakukan merger, bank syariah tersebut akan memiliki independensi dalam melakukan strategi pemasaran produknya.

Upaya merger ini merupakan sebuah langkah awal untuk meningkatkan kapasitas bank syariah yang memiliki daya saing kelas dunia. Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2020, total aset setelah penggabungan akan mencapai Rp 214,7 triliun atau sekitar 41,2 persen dari seluruh aset bank syariah, termasuk unit syariah bank umum sebesar Rp 521,6 triliun. Dengan aset sebesar itu, bank syariah hasil merger ini hanya akan menempati posisi ke-8 di antara bank umum terbesar di Indonesia, melewati Bank Panin, Danamon, BTPN, dan OCBC NISP.

Apabila dibandingkan dengan bank syariah kelas dunia. Situs theasianbanker.com merilis peringkat perbankan syariah 2019. Berdasarkan situs tersebut, peringkat terbaik perbankan syariah Indonesia diduduki Bank Syariah Mandiri, di posisi ke-33 dengan total aset per 2019 sebesar USD 6,82 miliar. Dua bank lagi sudah di luar 50 besar, yakni Bank BNI Syariah di posisi 53 (USD 2,85 miliar), dan BRI Syariah Tbk, di posisi ke-55 (USD 2,63 miliar).

Jika menggunakan data Desember 2019, total aset tiga bank syariah terbesar di Indonesia itu hanya USD 12,29 miliar. Jika diposisikan di daftar peringkat, total aset bank hasil merger ini akan berada di urutan ke-22.

Meskipun demikian, alih-alih bereuforia dengan predikat bank kelas dunia, sebaiknya fokus yang lebih diberikan pada perumusan masterplan dan roadmap perbankan syariah yang lebih aplikatif, substansial, dan berkelanjutan. Karena selama ini, roadmap ataupun masterplan yang selama ini dirilis nyatanya hanya sebatas rencana tanpa realisasi yang berpengaruh pada perkembangan perbankan syariah secara signifikan.

Muhammad Iqbal alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

(mmu/mmu)