Kolom

Masyarakat Adat Setelah 60 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria

Nurul Firmansyah - detikNews
Kamis, 24 Sep 2020 11:00 WIB
Peserta aksi membawa spanduk bertuliskan Stop Kekerasan Kriminalisasi Pada Petani di depan Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (2/6/2016). Dalam aksinya, massa menuntut Mahkamah Agung dan pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan konflik Agraria. Agung Pambudhy/detikcom.
Aksi protes petani Kendal di Mahkamah Agung (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tepat merayakan 60 tahun keberadaannya pada 24 September 2020. Setelah lebih setengah abad beleid ini lahir, ternyata persoalan konflik agraria tak kunjung mereda, terutama yang berkaitan dengan masyarakat adat. Satu contoh kasus bisa disebut, yaitu Kinipan di Kalimantan Tengah.

Konflik-konflik agraria seputar masyarakat adat ini muncul akibat tak kunjung hadirnya pengakuan komprehensif hak ulayat dan ketiadaan mekanisme yang kuat dalam penyelesaian konflik tanah-tanah ulayat. Jika disigi lagi, konflik agraria seputar masyarakat adat setidaknya dapat dibagi atas dua tipologi, yakni konflik horizontal dan konflik vertikal.

Konflik horizontal adalah konflik di dalam internal masyarakat adat. Konflik horizontal ini sangat dipengaruhi kondisi struktural, yaitu ketika hukum formal (baca; hukum negara) meminggirkan hukum adat beserta otoritasnya dalam menyelesaikan konflik di dalam internal masyarakat adat. Situasi ini paling terasa setelah dicabutnya peradilan adat oleh negara melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang paralel dengan kerabunan hukum formal atas hak ulayat.

Pada sisi konflik vertikal adalah konflik antara masyarakat adat dengan negara (pemerintah) dan atau pemilik konsesi sumber daya alam skala besar. Misalnya, konflik masyarakat adat dengan negara di kawasan hutan, konflik masyarakat adat dengan pemilik Hak Guna Usaha (HGU), dan seterusnya.

Konflik vertikal ini lahir akibat lemahnya perlindungan hak ulayat di dalam hukum agraria dan pengelolaan sumber daya alam, yang secara praktik termanifestasi dalam bentuk pengabaian hak ulayat pada setiap proses perizinan, penetapan kawasan, dan pemberian konsesi-konsesi.

Dari penjabaran tipologi konflik di atas, kita bisa melihat bahwa konflik agraria seputar masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh kekuatan struktural, yaitu ketika negara dengan segala perangkat kekuasaannya mematikan hak dan otonomi masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam. Situasi ini mengakibatkan masyarakat adat kehilangan kemampuan untuk menyelesaikan konflik internal dan mengalami marjinalisasi dalam berhadapan dengan pihak ketiga, terutama pemilik modal.

Pada spektrum lebih luas lagi, konflik agraria seputar masyarakat adat tak hanya soal pertentangan klaim atas tanah, namun juga menyentuh pada hal yang lebih mendasar, yaitu konflik hukum antara hukum negara dengan hukum adat.

Konflik hukum ini berdampak meluas dan berpengaruh terhadap disharmoni sosial masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Misalnya, banyak kasus menunjukkan manifestasi kekerasan berakar dari konflik agraria seputar masyarakat adat dan banyaknya penolakan putusan hukum, baik administrasi maupun peradilan oleh komunitas-komunitas masyarakat adat.

Dalam Ketidakpastian

Konflik hukum antara hukum adat dengan hukum negara di bidang agraria muncul akibat perbedaan paradigma di antara dua tata hukum tersebut. Satu sisi, hukum negara menganut karakter kepemilikan hak individual, formal, dan berorientasi pada sisi ekonomi, sedangkan hukum adat menganut karakter hak komunal/kolektif, informal, dan berorientasi pada sisi sosial dan kultural.

Perbedaan paradigma ini memperlebar jurang hukum (legal gap) di antara tata hukum tersebut dan di antara teks hukum dengan kenyataan sosial. Jurang ini meletakkan hak ulayat dalam ketidakpastian.

Jika ditelisik lagi, inti persoalan hukum agraria tidak terlepas dari politik hukum (political legal concept) agraria yang membatasi pemberlakuan hak adat dengan dalil "tidak bertentangan dengan kepentingan nasional." Dalil kepentingan nasional sendiri tak memiliki ukuran yang jelas sehingga acapkali menjadi senjata dalam mematikan hak ulayat.

Selain itu, mempertentangkan hak ulayat dengan kepentingan nasional tidaklah masuk akal, sebab kepentingan masyarakat adat sejatinya bagian tak terpisahkan dari kepentingan nasional itu. Bukankah masyarakat adat adalah bagian dari "nation" Indonesia itu sendiri? Namun, masih saja terjadi dalam tataran praktik maupun dalam perumusan norma hukum, hak adat acap diabaikan oleh dalil "kepentingan nasional" itu.

Dalam konteks ini, rumusan kepentingan nasional perlu dikonstruksi dengan memberikan batasan normatif yang jelas dalam hukum agraria (UUPA). Dalil penafsiran kepentingan nasional yang meluas ini membuka peluang pembatasan hak masyarakat adat seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 3 UUPA.

Tak Banyak Berubah

Dalam tataran praktik, hukum agraria sering dimaknai dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis lahan dan modal. Situasi ini membuka perampasan tanah (land grabbing) masyarakat adat yang dilegitimasi secara formal oleh hukum.

Sampai saat ini, kecenderungan tersebut tak banyak berubah, meskipun pada bandul lain, perubahan hukum mulai menunjukkan akomodasi terhadap hak adat. Misalnya, pengakuan hutan adat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 35/2012.

Namun sayang, perubahan hukum yang terjadi masih minim untuk mengatasi persoalan agraria yang sistemik. Setidaknya terlihat dari hambatan hukum dalam pelaksanaan Putusan MK Nomor 35/2012 ini, yang masih mempersyaratkan pengakuan masyarakat adat melalui produk hukum Daerah, untuk bisa memiliki hutan adat.

Persyaratan hukum di atas jelas-jelas berbiaya mahal, baik secara politik maupun ekonomi. Situasi ini bisa dikatakan bahwa mekanisme pengakuan hak masyarakat telah membatasi pemenuhan hak.

Selaras dengan itu, alih-alih memperkuat agenda perubahan hukum yang mengakomodasi hak-hak masyarakat adat dan menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang mumpuni. Pemerintah dan DPR malah mempersiapkan Rancangan Omnibus Law yang semangatnya jauh dari perlindungan hak.

Demikianlah, persoalan konflik agraria seputar masyarakat adat nampaknya akan terus berlanjut. Masyarakat adat masih bergelut mempertahankan haknya dalam situasi struktural yang minim perlindungan. Selaras dengan itu, politik hukum agraria yang menunjukkan ketiadaan perubahan berarti, seolah menjadi "api dalam sekam," yang dapat melahirkan kerugian besar bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nurul Firmansyah advokat dan peneliti hukum

(mmu/mmu)