Kolom

Rumah Tak (Melulu) Harus Dibeli

Unda Anggita - detikNews
Selasa, 22 Sep 2020 15:30 WIB
Sebuah keluarga kecil sedang meninjau rumah yang sedang dibangun memakai fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., di pinggiran Jakarta, Jumat (3/7). Di era New Normal, Bank BTN tetap memacu penyaluran kredit perumahan untuk membantu pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Adapun, per 31 Mei 2020,  perseroan  sukses merealisaskan KPR FLPP untuk membiayai 46.798 unit atau setara dengan Rp 4,7 triliun.
Foto ilustrasi: dok. Bank BTN
Jakarta -

Sandang, pangan, papan. Bagi sebagian orang yang telah selesai dengan dua hal pertama, papan atau rumah menjadi utopia pada masa sekarang ini. Mungkin, hanya beberapa orang yang cukup beruntung saja yang mampu memilikinya. Sudah mirip dengan mimpi naik haji. Saya ingat masa ketika berburu rumah di sekitar tempat tinggal orangtua saya di kawasan Tangerang Selatan.

Tangerang Selatan merupakan salah satu wilayah satelit padat huni yang harga tanahnya kini tidak masuk akal terutama bagi kaum seperti kami. Zaman enam tahun lalu, rumah tipe 36 masih bisa ditemui yang seharga Rp 200 jutaan di area ini, meski akses jalan menuju ke sana pun tidak dapat dijangkau transportasi umum. Biasanya ada jarak sekitar satu-dua kilometer menuju lokasi yang tidak dilayani rute angkutan umum sehingga akhirnya memaksa kita harus membawa kendaraan pribadi untuk mobilitas.

Kondisi perumahan dengan nominal tersebut lumrah ditemui berparas seadanya serta berfasilitas minimum seperti infrastruktur jalan yang belum diaspal (bahkan jika sudah pun, seringnya rontok pada lima tahun pertama). Belum lagi jika bahan material yang digunakan adalah jenis kualitas rendah sehingga membuat pembeli mempertimbangkan untuk merenovasi.

Apabila renovasi dibutuhkan, maka angka 200 juta itu ibarat belum apa-apa. Sembari mencicil KPR selama puluhan atau belasan tahun, pemilik rumah harus memutar otak untuk menyisihkan pendapatannya guna renovasi rumah. Betapa tumpang tindihnya

Tidak sulit kala itu menemukan perumahan baru di sekitar sini. Dalam radius beberapa kilometer, ada saja wilayah baru yang sedang dikembangkan untuk membangun perumahan. Hampir pada tiap calon perumahan itu, kami mampir sekadar meminta brosur dengan lampiran fotokopian rincian cicilan. Perburuan itu menghasilkan tumpukan brosur serta diskusi panjang tentang strategi membayar cicilan termasuk kebingungan perumahan ini yang mana, yang itu yang mana --saking banyaknya.

Ada satu perumahan yang cukup dekat, namun di luar anggaran kami. Perumahan itu begitu elite; waktu itu harganya masih 600 jutaan. Semua rumah berlantai dua dengan langit-langit yang begitu tinggi dan gaya arsitektur minimalis idaman bunda-bunda stylish. Beberapa bulan kemudian, harganya sudah 1 M.

Tulisan ini tidak sedang berupaya mendedah mengapa harga rumah mahal, melainkan mempertanyakan mengapa sudah mahal, sebagian besar orang masih begitu ngoyo membelinya --bukannya mengalihkan prioritas papan ini kembali ke hakikatnya semula: kebutuhan primer. Artinya, cukup dengan tempat untuk ditinggali. Entah itu rumah kontrakan atau sewa apartemen atau memilih di rumah susun. Sejak kapan elemen papan diukur dalam parameter kepemilikan?

Mungkin sejak gengsi mengaliri pori-pori. Memiliki tempat tinggal khususnya jenis hunian tapak telah menjadi salah satu takaran kesuksesan setelah bekerja (kantoran, tentu saja) dan menikah. Entah mengapa di negeri ini dirasa tak lazim jika seseorang telah berkeluarga dan belum juga mempunyai rumah.

Jika ingin menarik satu generasi ke belakang, para generasi boomer (yang disebut-sebut mampu menimbun rumah) hidup pada masa ketika harga tanah belum semencekik ini salah satunya karena perubahan demografis yang bergas. Membeli rumah masih dijadikan tujuan mimpi banyak orang. Hal ini, sebagaimana bekerja sebagai PNS atau menikah pada usia 25, kemudian masuk ke capaian hidup yang dianggap sebagai bagian dari menjadi "orang sukses".

Ada pula ujaran lama yang menjustifikasi hal itu sebagaimana dinyatakan bahwa pasangan suami-istri baru sebaiknya tinggal terpisah dari orangtua atau mertua. Entah bagaimana, meski tidak disebut "membeli rumah", ujaran ini diterima sebagai dalil membeli rumah bagi pasangan baru. Padahal, kalau dipikir-pikir, ada banyak hal yang membuat pening ketika ingin membeli rumah. Mulai dari cicilan yang membebani hingga lokasi yang membuat nyeri.

Bagi para komuter Jakarta, membeli rumah di lingkungan satelit dianggap lumrah sehingga berangkat kerja pukul lima pagi merupakan perjuangan berdarah-darah. Ada yang keliru dengan persepsi mengenai unsur kebutuhan primer papan selama ini. Beberapa orang beranggapan bahwa dengan membeli dan memiliki rumah sendiri, mereka leluasa mendandani, menjadikannya tempat tinggal yang nyaman, hingga menjadi tempat berinteraksi dengan kerabat dan keluarga.

Pertanyaannya, apakah hal-hal tersebut tak dapat dilakukan apabila rumah tempat kita tinggal bukanlah rumah milik sendiri? Memang ada beberapa pemilik rumah kontrakan yang melarang penyewanya untuk melakukan perombakan atau improvisasi terhadap bangunan rumah. Namun, setinggi-tingginya hasrat ingin mendekorasi rumah, seberapa besarkah implikasi mengubah tampilan rumah pada kehidupan?

Jika memang bentuk yang kasat mata lebih penting dari perkara fungsi, maka unsur papan dalam semesta kebutuhan primer telah beririsan dengan kebutuhan tersier. Rumah tak lagi dipandang sebagai ruang tempat tinggal, melainkan sebuah instrumen investasi. Sementara itu, investasi (dalam bentuk apapun) seyogianya tidak menciptakan beban finansial baru dalam situasi yang dirasa cukup berat.

Dorongan untuk segera membeli rumah kerap diimbuhi dengan "harga tanah semakin mahal, kalau bukan sekarang, kapan lagi mau punya rumah?" yang sebetulnya dapat ditangkis dengan argumen semacam: justru kenapa harus ngoyo membeli rumah kalau tahu tidak terjangkau? Tidak ada yang salah dengan menyewa rumah atau apartemen, tinggal bersama orangtua, atau memilih di rumah susun.

Seumpama kita ingin mewariskan rumah seperti generasi boomer kepada anak-cucu mereka, coba dikaji kembali. Jangan-jangan, anak-cucu kita kelak menjadi warga dunia global yang hidup nomadik sehingga kebutuhan rumah untuk menetap secara permanen sudah berubah. Jangan-jangan lagi, rumah tapak secara fisik sudah tak ada dan digantikan dengan banyak jenis properti ultramodern yang bahkan kita belum bisa mencobanya sekarang.

Pandemi ini bisa jadi salah satu hal yang memberi sentuhan pedih bisnis properti di kemudian hari. Meski mungkin tidak begitu berubah-berubah amat, namun persepsi akan kebutuhan hunian tapak pada masa mendatang bisa jadi beralih secara signifikan. Proses pembangunan sebagian besar calon perumahan pada tahun ini saya kira berada dalam kondisi ditunda atau bahkan tidak dilanjutkan sama sekali. Selain perkara inflasi, kemungkinan gairah kebutuhan akan kepemilikan rumah menjadi turun.

Pada cerita kami di atas, akhirnya kami telah berhasil membeli rumah dengan sistem over kredit dengan harga yang "murah" kala itu. Lucunya, sampai sekarang kami belum ingin menempatinya, walau ketika dibeli rumah sudah terpasang pagar dan garasi full keramik. Kami belum berniat pindah ke sana dengan apologi macam-macam seperti jarak dan akses dari serta menuju ke kantor. Pilihan untuk merenovasi pun masih jauh api dari panggang.

Akhirnya, selama kami tinggal bersama orangtua, rumah tersebut kami sewakan untuk membantu membayar cicilan tiap bulannya. Kalau begini, di mana signifikansi memiliki rumah sendiri?

(mmu/mmu)