Kolom

Protokol Pariwisata Baru

Afridho Aldana - detikNews
Jumat, 14 Agu 2020 14:10 WIB
Destinasi wisata Glamping Lakeside di Ciwidey, Bandung, rencananya akan kembali dibuka esok. Protokol kesehatan pun disiapkan jelang pembukaan tempat wisata itu
Sebuah tempat wisata di Ciwidey, Jawa Barat yang dibuka kembali (Foto: Muhammad Iqbal)
Jakarta -

Pembukaan kembali tempat pariwisata di tengah pandemi bagai simalakama. Bila dibuka, risiko penyebaran virus tinggi dan membuka celah munculnya kasus bawaan baru. Namun bila tidak dibuka, industri pariwisata dan usaha masyarakat lokal yang menggantungkan hidup dari kedatangan para pelancong terancam mati. Menyikapi hal ini pemerintah mengambil jalan tengah: membuka kembali pariwisata dengan protokol kesehatan yang ketat.

Namun, memiliki protokol kesehatan dan melakukan sosialisasi saja saya pandang tidak cukup. Protokol di tempat wisata harus diiringi dengan usaha-usaha lain. Saya mencatat, paling kurang terdapat tujuh hal yang perlu diperhatikan pemerintah bila ingin meminimalisasi penyebaran virus di tempat wisata.

Pertama, tes usap harus menjadi kewajiban. Alasannya sederhana, karena tes usap lebih akurat daripada tes rapid. Tes usap diwajibkan untuk seluruh pelancong yang datang untuk mencegah kasus Covid-19 baru karena dibawa wisatawan dari luar. Langkah ini sudah dilakukan Dubai dengan menyediakan fasilitas tes usap di bandaranya.

Kendalanya, kewajiban melakukan tes usap sulit diawasi bagi masyarakat yang berwisata melalui jalan darat. Selain itu, hasil tes usap tidak dapat diketahui secara real time saat kedatangan. Hal ini membuka periode waktu infeksi di antara tanggal tes dilakukan hingga hasil tes diketahui. Juga di antara hasil tes diketahui sampai waktu kedatangan.

Kedua, fasilitas untuk mendukung protokol kesehatan. Fasilitas ini dimulai dari proses keberangkatan pada angkutan umum yang digunakan pelancong. Seperti maskapai Emirates yang tidak mengisi penuh kapasitas pesawatnya dan memberikan sarung tangan kepada penumpang yang wajib digunakan selama terbang.

Untuk fasilitas di tempat wisata, perlu diadakan fasilitas untuk membersihkan tangan dalam jarak tertentu. Para pemilik usaha kuliner, pedagang pasar dan penyedia jasa wajib memakai sarung tangan dan pelindung wajah. Alur pergerakan orang dan marka jaga jarak juga perlu diadakan.

Ketiga, memiliki sistem pelacakan yang komprehensif. Sistem ini berguna untuk memantau kepadatan turis di berbagai lokasi. Apabila sistem mendeteksi jumlah pengunjung melebih batas maksimal protokol kesehatan, petugas akan melakukan tindakan penguraian keramaian. Bila muncul kasus baru, sistem ini dapat digunakan untuk melacak interaksi pelancong.

Sistem pelacakan bisa dilakukan secara manual melalui pantauan petugas lapangan, atau melalui koneksi internet dengan memanfaatkan layanan GPS pada telepon genggam setiap pelancong. Kendalanya terdapat pada infrastruktur berupa akses internet itu sendiri dan jumlah pengawas yang siaga di setiap lokasi.

Keempat, fasilitas medis yang cukup dan siap. Saya memandang perlunya petugas medis yang siaga untuk melakukan tindakan pengetesan dan perawatan bila muncul kasus baru di tempat wisata. Fasilitas ini bisa berupa puskesmas, rumah sakit, atau posko-posko kesehatan baru di lokasi tertentu. Fasilitas-fasilitas ini hendaknya tidak dalam status overcapacity agar dapat memberikan pelayan dengan prima.

Selain itu, paket fasilitas kesehatan mini juga perlu diberikan kepada setiap pelancong. Seperti di Taiwan, setiap pengunjung yang datang ke negara tersebut diberikan paket berupa masker untuk dua minggu, pembersih tangan, disinfektan instan, vitamin, minuman dan makanan kecil.

Kelima, petugas yang tegas dan disiplin. Apalah daya protokol kesehatan yang apik bila di lapangan aplikasinya semrawut akibat masyarakat dan pelancong yang tidak disiplin. Keberadaan petugas diperlukan untuk memastikan protokol kesehatan benar-benar diaplikasikan. Terutama di wilayah yang padat pengunjung seperti pasar dan warung-warung makan.

Keenam, transparansi. Keterbukaan pemerintah terhadap jumlah kasus, kasus baru dan lokasi kasus sangat penting. Data-data ini layaknya disediakan pada halaman daring yang mudah diakses. Data tersebut akan mempermudah masyarakat dalam mengambil keputusan dan meningkatkan kewaspadaan.

Terakhir, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) berkala. Pemerintah perlu memantau tren pertumbuhan kasus Covid-19 di lokasi wisata. Di mana potensi terjadi kontak, siapa saja yang melakukan kontak, dan kenapa titik-titik tertentu menjadi pusat penyebaran juga perlu di analisis dengan dalam dan berkala.

Kegiatan monev penting untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan protokol kesehatan di tempat wisata. Melalui kegiatan monev, pemerintah dapat mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dari tindakan-tindakan yang sudah diambil dalam menghadapi Covid-19.

Data di atas juga dapat digunakan untuk memperbaiki langkah-langkah yang akan diaplikasikan di waktu berikutnya. Selain itu, hasil kegiatan monev dapat dijadikan pertimbangan pembukaan tempat wisata lain, dan pelaksanaan protokol kesehatan di lokasi tersebut.

Bila protokol pariwisata baru ini efektif dalam mengontrol risiko penyebaran Covid-19, kepercayaan wisatawan lokal dan internasional terhadap pariwisata Indonesia tentu akan baik. Kebalikannya, bila pembukaan tempat wisata justru memunculkan kasus-kasus baru yang tidak dapat dikendalikan, tentu semakin menjauhkan minat pelancong untuk berwisata di Indonesia.

Afridho Aldana MA in International Cultural Policy and Management, Centre for Cultural and Media Policy Studies, University of Warwick, UK

(mmu/mmu)