Kolom

Rambut Pirang dan Kinerja Pemimpin

Dede Solehudin - detikNews
Selasa, 11 Agu 2020 14:24 WIB
Wakil Wali Kota Palu yang sebelumnya dikenal sebagai vokalis band Pasha 'Ungu'
Jakarta -

Beberapa hari belakangan ini ada keriuhan tentang gaya rambut Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said atau lebih beken dikenal dengan nama Pasha. Secara pribadi, saya tidak kaget dengan keriuhan ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Pasha memiliki latar belakang artis atau seniman sebelum masuk pada ranah politik.

Memang kedua ranah tersebut, keartisan dan politik, memiliki kesamaan dalam hal pengikut. Sosok artis harus memiliki pengikut atau penggemar yang banyak agar karya seninya bisa dinikmati dan bahkan ditiru oleh orang banyak. Pun begitu dengan politik. Seorang politikus harus memiliki basis dukungan yang kuat dan banyak agar setiap pandangannya bisa diterima dan dibenarkan sekaligus diikuti oleh pengikutnya. Mungkin juga inilah salah satu penyebab kenapa banyak artis terjun ke ranah politik.

Pada kasus Pasha ini, sependek pengetahuan saya, belum ada satu aturan pun yang melarang seorang kepala daerah mengecat rambutnya. Karena mungkin hal tersebut tidak perlu diatur sedemikian ketat karena tidak menyentuh esensi fungsi dari seorang pemimpin.

Saya termasuk orang yang setuju ketika aturan bagi pemimpin tidak terlalu menyentuh ranah privatnya. Aturan yang mesti dikuatkan adalah mengenai fungsi pemimpin yang menghasilkan sebuah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Pada ilmu dasar manajemen dibahas mengenai gaya dan tipe pemimpin. Selain itu, diulas pula mengenai pola penilaian terhadap efektivitas pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi. Kajian-kajian yang muncul pada kedua sub tema tersebut justru mengarah pada hasil atau outcome dari seorang pemimpin atau manajer. Sedangkan kajian yang membahas mengenai gaya fisik pemimpin tidak terlalu diperhatikan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja seorang pemimpin haruslah berpijak pada angka capaian yang konkret antara tujuan atau sasaran prioritas dengan hasil yang dicapai. Pencapaian ini tentu salah satunya adalah terjadinya progres dalam setiap sendi kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Jika hasil tersebut telah dicapai maka pemimpin tersebut secara kinerja sudah baik.

Mampu Beradaptasi

Meski gaya rambut seorang pemimpin tidak bisa dinilai sebagai sebuah pelanggaran atau bukan, namun setiap pemimpin harus mampu beradaptasi dengan berbagai kearifan yang ada. Tata nilai setempat harus pula diperhatikan demi terciptanya sebuah masyarakat yang harmonis. Namun tentunya juga seorang pemimpin pun harus memberikan sebuah warna kehidupan yang berbeda yang menunjukkan karakter kuat dan optimis.

Pemimpin bukan hanya patuh pada tradisi yang ada di masyarakat, melainkan harus menginisiasi sebuah perubahan agar setiap tradisi mampu memberikan nilai tambah bagi semua masyarakat. Sehingga nilai kearifan ini selain sebagai sebuah tuntunan perilaku juga bisa berguna dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.

Pemimpin harus mampu melakukan terobosan agar setiap potensi yang dimiliki wilayahnya bisa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk kesejahteraan masyarakatnya. Potensi ini bukan hanya menunjuk pada aset tangible, melainkan juga pada aset yang intangible. Lompatan-lompatan kebijakan ini sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi kemajuan masyarakat.

Tentu pada awalnya pemimpin harus mampu memenuhi setiap kebutuhan dasar masyarakatnya. Kebutuhan dasar tersebut selain pangan, sandang, dan papan, juga pendidikan dan kesehatan yang memadai. Sehingga setiap potensi dan sumber daya harus mampu dioptimalkan dalam tujuannya menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Bukan Pelanggaran

Pada masa lalu, perilaku seorang pemimpin menunjukkan perilaku masyarakat yang dipimpinnya. Misalkan pemimpin yang senang mengenakan sarung bagi laki-laki biasanya masyarakat yang dipimpinnya senang mengenakan sarung. Itu baru pada aspek tampilan fisik, belum lagi pada tampilan perilaku. Kecenderungan tersebut dikarenakan latar pemimpin biasanya berasal dari masyarakat setempat.

Contohnya adalah Bupati Ciamis berasal dari Kabupaten Ciamis sehingga perilaku bupatinya tidak akan jauh beda dengan perilaku kebanyakan masyarakat Kabupaten Ciamis. Misalnya adalah senang mengenakan sarung, berpeci hitam, dan bersandal.

Pada saat ini, kondisi tersebut belum tentu selalu demikian. Bisa juga bupati Bandung berasal dari masyarakat Minang. Sehingga perilaku pemimpin tidak lagi mencerminkan perilaku masyarakat yang dipimpinnya. Karena pola perekrutan kepala daerah kini tidak lagi hanya berdasarkan istilah "putra daerah".

Rekrutmen pemimpin daerah melalui partai kini lebih kepada aspek kebutuhan partai dalam meraup suara terbanyak. Atau mungkin pula bertujuan untuk mengukuhkan cengkeramannya dalam menguasai setiap inci negeri ini. Kecenderungan ini membuka peluang bagi setiap orang untuk bisa dicalonkan menjadi pemimpin di tempat yang diinginkan oleh partai pengusung.

Pada kondisi saat ini memungkinkan juga ada semacam penolakan dari sebagian masyarakat atas perilaku pemimpinnya. Karena pemimpin mereka tidak merepresentasikan kehidupan, tradisi, dan kebiasaan masyarakat setempat. Seperti halnya pada kasus Pasha yang mengecat rambutnya menjadi sedemikian rupa.

Mungkin juga orang Palu secara umum tidak suka dengan warna rambut tersebut karena secara kebiasaan dan tradisi bertolak belakang. Meskipun jika dirunut ke belakang menurut biografinya bahwa Pasha besar di Palu. Namun karena dia berlatar artis yang bisa kita maklumi dituntut untuk selalu menjaga penampilan demi popularitasnya, maka tidak mengherankan jika sifat dan kebiasaan tersebut masih melekat hingga kini.

Namun seperti diutarakan di awal bahwa warna rambut tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran bagi seorang pemimpin.

Dede Solehudin pemerhati masalah sosial

(mmu/mmu)