Kolom

RUU Pemilu untuk (Si)Apa?

Dody Wijaya - detikNews
Kamis, 09 Jul 2020 12:10 WIB
Paripurna DPR mengesahkan RUU Pemilu dengan presidential threshold 20 persen. Begini suasana rapat paripurna yang diwarnai aksi walk out Fraksi PAN, Demokrat, Gerindra, dan PKS.
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sedang bergulir di Komisi II DPR. RUU Pemilu akan menentukan kualitas demokrasi dan keterwakilan politik di Indonesia. Publik perlu mencermati ke mana arah pemilu kita ke depan.

Arah pembentukan RUU Pemilu harus jelas, mempertimbangkan keseimbangan antara representativeness politik semua kelompok dan efektivitas pemerintahan. Beberapa konsepsi ideal sistem perwakilan politik dapat diperbincangkan untuk menakar RUU Pemilu.


Problem Keterwakilan Politik Individual

Pasal 22 E UUD 45 memberi ruang yang sangat besar bagi partai politik dalam sistem perwakilan maupun pengisian jabatan publik. Karena itu, representasi politik kolektif melalui partai politik untuk kepentingan nasional harus lebih dikedepankan daripada representasi politik individual oleh calon untuk kepentingan konstituen.

Jika merujuk pada konsepsi ini, sistem proporsional terbuka perlu ditinjau ulang. Pada sistem proporsional terbuka, calon yang terpilih lebih mewakili dirinya sendiri dan konstituennya daripada mewakili partai politik. Problemnya calon terpilih bisa jadi tidak memahami ideologi dan program partai karena proses yang instan dan lebih mengandalkan popularitas semata.

Ruang politik kita diisi orang-orang yang populer secara personal, tapi kering gagasan politik ideologis. Kecenderungan yang dibangun daya tarik personal, secara jangka panjang akan menghilangkan identifikasi partai (party ID), yang berujung hilangnya representasi politik kolektif.

Ketidaksetaraan dan Disporporsionalitas Keterwakilan

Sistem keterwakilan yang ideal berdasarkan prinsip equal representation, keseimbangan keterwakilan berbagai unsur atau kelompok masyarakat dan rendahnya suara yang tidak dikonversi menjadi kursi.

Alokasi kursi DPR ke setiap dapil provinsi berlaku prinsip OPOVOV (One Person One Vote One Value), maknanya nilai suara maupun jika dikonversi menjadi kursi seharusnya setara. Harga satu suara dan satu kursi di provinsi A haruslah senilai dengan di provinsi B, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa.

Faktanya alokasi kursi di dapil pada Pemilu 2019 (yang diadopsi pada RUU Pemilu ini) ternyata masih memiliki problem kesetaraan keterwakilan. Ada 12 provinsi yang over representation, yakni Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Barat, Lampung, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Papua. Ada pula 6 provinsi under representation, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan. Implikasinya, harga kursi di tiap dapil jadi tidak setara. Hal ini tentu wujud inkonsistensi prinsip OPOVOV.

Penerapan ambang batas perolehan suara di DPR sebesar 7 persen akan berdampak serius meningkatnya indeks disproporsionalitas dan besarnya suara yang terbuang. Sebuah wujud nyata praktik inkonsistensi sistem proporsional.

Jalan Tengah Sistem Perwakilan dan Efektivitas Pemerintahan

Untuk mewujudkan keterwakilan politik kolektif, sistem proporsional daftar tertutup yang diusulkan dalam RUU Pemilu ini bukanlah ide yang buruk. Dengan prasyarat, demokratisasi dan transparansi penentuan nomor urut di partai politik diatur secara tegas di UU pemilu. Proporsional tertutup pada Pemilu 1999 dan 2004 terbukti menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas, baik ketokohan maupun kapabilitasnya.

Partai politik akan berhitung dan menaruh kader terbaiknya untuk mendapatkan dukungan rakyat. Meskipun, hal ini akan diuji dengan putusan MK No 22-24/PUU-VI/2008 yang memberikan syarat penentuan sistem pemilu.

Untuk mewujudkan kesetaraan keterwakilan politik ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, mengembalikan kewenangan penetapan dapil dan alokasi kursi pada KPU untuk menghindari tarik menarik kepentingan pragmatis partai. Kedua, alokasi kursi per dapil secara proporsional dengan penerapan prinsip OPOVOV secara konsisten. Ketiga, luar negeri menjadi daerah pemilihan sendiri dengan alokasi kursi tersendiri, secara karakteristik dan kepentingan konstituen berbeda dengan penduduk Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mewujudkan efektivitas sistem pemerintahan presidensial, jumlah parpol yang lolos di parlemen idealnya memenuhi kategori multipartai moderat yakni antara lima sampai enam partai politik. Menurut ahli pemilu Didik Supriyanyo, secara historis dan sosiologis, pluralitas politik di Indonesia dicerminkan oleh tiga ideologi yang dianut masyarakat dan partai-partai, yaitu nasionalisme, Islamisme, dan kekaryaan yang masing-masing memiliki dua varian. Idealnya DPR cukup diwakili enam partai politik yang cukup mewakili pluralitas politik di Indonesia dan mengefektifkan sistem pengambilan keputusan di parlemen.

Memperkecil district magnitude 3-6 kursi per dapil adalah yang ideal. Secara bertahap jumlah alokasi kursi per dapil 3-8 kursi seperti dalam RUU Pemilu bisa diterapkan untuk pemilu ke depan. Pengurangan jumlah kursi di dapil 3-8 kursi sebenarnya memberlakukan ambang batas tersembunyi 8,3%, artinya di tiap dapil yang mendapatkan kursi maksimal 8 partai. Hal ini akan secara signifikan mengurangi jumlah partai politik secara alamiah dan kompetisi yang fair dan terbuka bagi semua partai politik, serta tidak dicurigai sebagai agenda partai besar mengamputasi partai politik kecil dan menengah dengan cara yang ekstrem.

Dody Wijaya peminat kajian kepemiluan dan pegiat pemilu

(mmu/mmu)