Utang MIND ID Akuisisi Freeport Jadi Komoditas Politik, Publik Harus Waras!

Ferdy Hasiman - detikNews
Rabu, 01 Jul 2020 15:14 WIB
Ferdy Hasiman
Foto: Ferdy Hasiman
Jakarta -

Perilaku salah satu anggota Komisi VII DPR-RI dari Partai Demokrat yang mengusir Direktur Utama Holding Tambang BUMN (MIND ID) atau PT Inalum (Persero) Orias Petrus Moedak tak patut dicontoh.

Cara mengungkapkan kata-kata dan pernyataan politisnya juga tak etis dan tak menjaga kewibawaan lembaga DPR. Muatan emosi, kemarahan, emosional dia pertontonkan ke publik. Biasanya orang yang suka marah itu dipastikan menjadi tak rasional dan argumentasinya tidak kuat. Untuk itu, Dewan Kehormatan DPR perlu memberikan teguran kepada politisi itu.

Kemarahannya juga menjadi tidak masuk akal karena berawal dari permintaan data detail terkait utang US$5 miliar MIND ID untuk membeli 51 persen saham perusahaan tambang dan emas Grasberg, Papua PT Freeport Indonesia.

Dirut MIND ID sudah menjelaskan langkah-langkah pembayaran utang obligasi itu, ada yang tiga tahun, 5 tahun dan 10 tahun. Jadi pembayaran utang tak serempak, tetapi langkah demi langkah. Itu sangat lazim dalam korporasi dan perjanjian bisnis.

Namun, setelah diberikan penjelasan oleh Dirut MIND ID, masih juga tak terima dan dia sendiri tak memiliki alasan kuat terhadap penolakannya. Sulit membayangkan melihat aksi korporasi pembelian Freeport Indonesia yang sangat kompleks itu dari kaca mata politik, apalagi jika disusupi kepentingan di baliknya. Pembelian Freeport Indonesia oleh negara adalah bagian dari upaya menjalankan amanat UUD'45.

Tambang tembaga dan emas Grasberg adalah tambang paling profitable di dunia. Indonesia menyesal jika pemerintah tak menggunakan moment ini untuk merebut kembali kedaulatan tambang kita di Grasberg, Papua. Tambang Freeport Indonesia ini memiliki beberapa operasi, yaitu, tambang open pit dan underground.

Tambang open-pit sudah mencapai titik puncak produksi tahun 2019. Cadangan tambang open-pit hanya 7 persen dari keseluruhan tambang Freeport di Grasberg. Mulai tahun 2021, Freeport Indonesia mulai menambang di Undergrond (tambang bawah tanah) dengan investasi di atas US$8 miliar.

Cadangan tambang underground adalah 93 persen dari total cadangan Freeport di Indonesia. Jadi Indonesia rugi jika tak mengambil-alih tambang Freeport Indonesia. Dana US$5 miliar untuk membeli Freeport Indonesia itu kecil jika dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari proses penambangan sampai tahun 2041 nantinya.

Di masa pandemik sekarang ini saja, Freeport Indonesia masih memproduksi 120.000 matrik ton tembaga per hari. Ini adalah masa transisis dari open-pit ke underground. Tetapi Freeport masih menikmati untung. Pada masa transisi ini, MIND ID memang sedikit mendapat dividen dari Freeport di angka US$250 juta mulai tahun 2020-2022. Namun, dana itu sudah cukup untuk membayar utang jatuh tempo per tahun untuk membeli saham Freeport.

Mulai tahun 2021, tambang underground akan beroperasi normal dan kapasitas produksinya kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya ketika dia menikmati untung dari penambangan open pit. Mulai tahun 2022, tambang underground akan memproduksi tembaga sekitar 170.000 ton-200.000 ton per hari dan tentu mendapat keuntungan besar setiap tahun. Dalam perhitungan, mulai tahun 2023, dengan produksi yang kembali normal, MIND ID mendapat dividen sebesar US$1 miliar.

MIND ID bisa saja membayar utang obligasi US$5 miliar dolar dalam lima (5) tahun jika dia mau. Utang pembelian saham Freeport Indonesia tak perlu dipersoalkan. Karena memang kita untung. Setelah 5 tahun MIND ID akan menikmati untung besar sampai tahun 2041 dan penerimaan negara menjadi sangat besar, karena MIND ID adalah perusahaan BUMN.

Pemerintahan yang berani mengambil-alih saham Freeport Indonesia adalah pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kemandirian ekonomi dan kemandirian tambang. Pemerintah sudah pada jalur yang tepat mengambil alih Freeport Indonesia agar Indonesia mendapat manfaat besar dari pengolahan tambang strategis kita.

Kita tak boleh terus bergantung pada pihak asing melakukan eksplorasi tambang kita. Kita perlu membesarkan BUMN kita agar mampu belajar, transfer knowledge, transfer technology dan transfer of experience dari perusahaan tambang besar agar Indonesia bisa menambang secara mandiri ke depan.

Sangat sulit melihat aksi korporasi Freeport Indonesia dari kaca mata politik. Serangan lawan politik terhadap rejim yang mengambil-alih Freeport Indonesia akan selalu terjadi. "Sisi paling sensitif, seperti utang obligasi US$5 miliar akan selalu dieksploitasi. Utang selama ini kerap menjadi komoditas politik. Padahal, dalam dunia korporasi utang itu sesuatu yang wajar, normal, sejauh asetnya sehat, cashflow-nya juga masih terjaga".

MIND ID ini salah satu perusahaan paling sehat, makanya dipercayakan untuk mengambil-alih Freeport dan menjadi pemimpin holding tambang (PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk dan PT Bukit Asam Tbk).

Berdasarkan data kami, MIND ID saat ini memiliki cash flow sebesar Rp 40 triliun. Sementara bayar utang di tambah bunga utang untuk membeli Freeport Indonesia per tahun sebesar US$250 juta atau sekitar Rp 4 triliuan. Itu sudah cukup memberi keyakinan kepada public di tanah air bahwa MIND ID memiliki kemampuan membayar utang. Publik wajib diberika informasi sempurna agar pembelian saham Freeport Indonesia ini tak terbawa arus permainan para elite dan politisi.

DPR yang protes dengan utang MIND ID semestinya waras. Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan tambang paling profitable di dunia. Publik harus mengapresiasi positif langkah ambisius pemerintahan Jokowi mengambil-alih Freeport Indonesia. Langkah ini tidak pernah dilakukan presiden sebelumnya, termasuk pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya diberikan kesempatan untuk merenegosiasi kontrak, tetapi momen itu tidak digunakan dengan baik.

Di akhir masa jabatannya, SBY malah menyetujui PP No.77/2014, yang isinya Freeport Indonesia hanya mendivestasikan saham ke pemerintah Indonesia sebesar 30 persen saja. Ini kan bukti rejim yang berpihak pada kepentingan Freeport, karena konstitusi UUD'45 mengamanatkan agar pertambangan strategis dikendalikan negara untuk kesejahteraan rakyat.

DPR mestinya menggunakan ruang rapat komisi VII sebagai tempat untuk menyuarakan aspirasi rakyat, bukan menyuarakan aspirasi dan kepentingan partai politik tertentu, apalagi kalau pemimpin partai itu yang sebelumnya menjabat sebagai pemimpin tertinggi bangsa ini tak sanggup melakukan renegosiasi kontrak Freeport Indonesia. DPR harus menggunakan podium itu untuk menyuarakan aspirasi rakyat, mewakili rakyat, bukan mewakili dirinya sendiri. Itulah arti demokrasi perwakian itu.

Ferdy Hasiman, Peneliti Alpha Research Database dan Penulis Buku Freeport; Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara

(mul/mpr)